SMK 10 Pekerjaan Sosial Html

Juda Damanik, MSW
PEKERJAAN
SOSIAL
JILID 1
SMK
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang
PEKERJAAN
SOSIAL
JILID 1
Untuk SMK
Penulis : Juda Damanik
Perancang Kulit : TIM
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Diterbitkan oleh
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008
DAM DAMANIK, Juda
p Pekerjaan Sosial Jilid 1 untuk SMK/oleh Juda Damanik ----
Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
iii. 165 hlm
Daftar Pustaka : A1-A3
Glosarium : B1-B3
ISBN : 978-602-8320-89-4
KATA SAMBUTAN
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008,
telah melaksanakan penulisan pembelian hak cipta buku teks pelajaran
ini dari penulis untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui
website bagi siswa SMK.
Buku teks pelajaran ini telah melalui proses penilaian oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan sebagai buku teks pelajaran untuk SMK
yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses
pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12
tahun 2008.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh penulis yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya
kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas
oleh para pendidik dan peserta didik SMK di seluruh Indonesia.
Buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada
Departemen Pendidikan Nasional tersebut, dapat diunduh (download),
digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat.
Namun untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya
harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan
ditayangkannya softcopy ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat
untuk mengaksesnya sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh
Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat
memanfaatkan sumber belajar ini.
Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini.
Selanjutnya, kepada para peserta didik kami ucapkan selamat belajar
dan semoga dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. Kami
menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh
karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.
Jakarta,
Direktur Pembinaan SMK
ii
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN i
DAFTAR ISI ii
Bagian I Profesi Pekerjaan Sosial 1
Bab 1 Pekerjaan Sosial: Suatu Pemberian Bantuan 2
Bab 2 Suatu profesi yang Sedang Berkembang 48
Bab 3 Pekerjaan Sosial dan Sistem Sosial 89
Bab 4 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Sosial 121
Bagian II Perspektif Pekerjaan Sosial 166
Bab 5 Nilai-nilai dan Etika dalam Pekerjaan Sosial 167
Bab 6 Pekerjaan Sosial dan Keadilan Sosial 202
Bab 7 Keberagaman dan Pekerjaan Sosial 228
Bagian III Pekerjaan Sosial Generalis 247
Bab 8 Proses-proses Pemberdayaan bagi Praktek Pekerjaan
Sosial 248
Bab 9 Fungsi-fungsi dan Peran-peran Pekerjaan Sosial 277
Bab 10 Pekerjaan Sosial dan Kebijakan Sosial 310
Bagian IV Isu-isu Kontemporer dalam Bidang-bidang Praktek
329
Bab 11 Pekerjaan Sosial di Ranah Publik 330
Bab 12 Pekerjaan Sosial di Bidang Kesehatan, Rehabilitasi ...
380
Bab 13 Pekerjaan Sosial dengan Keluarga dan Pemuda 448
Bab 14 Pelayanan-pelayanan Orang Dewasa dan Lanjut Usia
498
LAMPIRAN A Daftar Pustaka
LAMPIRAN B Daftar Istilah
1
BAGIAN I
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL
Pekerjaan sosial lahir sebagai suatu profesi pada awal abad
keduapuluh dan dewasa ini profesi ini dituntut untuk memenuhi
mandat kesejahteraan sosial dalam mempromosikan kesejahteraan
dan kualitas kehidupan. Dengan demikian, pekerjaan sosial meliputi
kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk memperbaiki kondisikondisi
manusia dan sosial serta mengurangi kesulitan-kesulitan
manusia dan masalah-masalah sosial. Para pekerja sosial, sebagai
kaum profesional yang peduli, bekerja dengan orang-orang untuk
meningkatkan kompetensi dan keberfungsian mereka, untuk
mengakses dukungan-dukungan dan sumber-sumber sosial, untuk
menciptakan pelayanan-pelayanan sosial yang manusiawi dan
tanggap, serta untuk memperluas struktur masyarakat yang
menyediakan kesempatan-kesempatan bagi semua anggota
masyarakat.
Bab ini menguji tujuan kontemporer pekerjaan sosial, yang
bersumber dari sejarah perkembangan kesejahteraan sosial dan
evolusi ideologi, identitas, dan intervensi profesional. Bab ini juga
membahas relasi antara masyarakat, badan sosial, dan profesi
pekerjaan sosial. Bab-bab dalam bagian ini mendeskripsikan konsep
manusia dan lingkungan sebagai sasaran perubahan yang dipengaruhi
oleh pekerjaan sosial; memperkenalkan landasan pengetahuan, nilainilai,
dan keterampilan-keterampilan pekerja sosial;
mengidentifikasikan sistem-sistem klien sebagai individu, keluarga,
kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat; menyajikan
metode-metode case work, group work, dan community organization;
dan mengingatkan kompleksitas jaringan penyelenggaraan
pelayanan-pelayanan sosial.
2
Bab 1
Pekerjaan Sosial: Suatu Profesi Bantuan
Coba bayangkan suatu masyarakat tanpa penderitaan. Apakah anda
mengimpikan suatu masyarakat yakni semua anggotanya memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan, sumber-sumber yang
memadai, dan kesempatan-kesempatan untuk meraih impian
pendidikan dan aspirasi karir mereka? Apakah anda membayangkan
orang-orang yang sehat dan berkompeten yang memiliki akses
terhadap perawatan kesehatan dan bantuan-bantuan sosial lainnya
yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan mereka? Inikah
suatu masyarakat yakni rasisme dan diskriminasi tidak ada dan
keberagaman budaya dan ras dihormati? Dapatkah anda melihat
suatu kesesuaian antara sumber-sumber dan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang tersedia pada satu sisi dan sumber-sumber dan
kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada sisi lain? Kalau
demikian, anda telah membayangkan suatu masyarakat yang tidak
membutuhkan para pekerja sosial.
Masyarakat manusia tidak sempurna. Masalah-masalah sosial
muncul yang menuntut solusi, dan kebutuhan-kebutuhan manusia
muncul yang harus dipenuhi. Apakah anda mau menghadapi realitas
masalah-masalah sosial dan kebutuhan-kebutuhan manusia ini?
Apakah anda peduli dengan nasib buruk banyak orang yang
mengalami beratnya kemiskinan dan ketunawismaan serta air mata
kelaparan dan penderitaan? Apakah anda mempertanyakan suatu
masyarakat yakni anak-anak memiliki bayi dan anak-anak terlahir
dengan kecanduan obat-obatan? Apakah anda dipersalahkan ketika
penyakit anda tidak ditangani karena biaya perawatan kesehatan tidak
terjangkau? Apakah anda menantang ketidaksetaraan personal dan
diskriminasi institusional yang menolak populasi tertentu, yang
didasarkan hanya atas keyakinan dan agama, realisasi potensi mereka
sepenuhnya dan hak untuk berpartisipasi dalam arus utama
kehidupan? Apakah anda ingin terlibat dalam membentuk suatu
masyarakat yang berusaha menjamin suatu kualitas kehidupan yang
tinggi dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat? Jika
jawabannya ya, maka kepada anda diucapkan selamat datang ke
profesi pekerjaan sosial!
3
Semua anggota dari suatu masyarakat seharusnya menikmati manfaat
sepenuhnya dari pelayanan-pelayananan yang diberikan oleh
masyarakat itu. Sebaliknya, suatu masyarakat berkembang apabila
warganya menyumbangkan potensi mereka sepenuhnya. Gangguan
terhadap proses perkembangan normal oleh krisis-krisis pribadi,
kemiskinan, pengangguran, kesehatan yang buruk, dan pendidikan
yang tidak memadai membahayakan kesejahteraan anggota
masyarakat. Terjadinya ketidaksetaraan, diskriminasi, dan bentukbentuk
lain dari ketidakadilan sosial menghambat kesejahteraan
masyarakat.
Para pekerja sosial menanggapi tuntutan-tuntutan kehidupan dalam
suatu masyarakat yang berubah dan panggilan bagi keadilan sosial
untuk mempromosikan hak-hak anggota masyarakat. Dalam praktek,
para pekerja sosial menangani masalah-masaah sosial yang
mengancam struktur-struktur masyarakat dan memperbaiki kondisikondisi
sosial yang menghambat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala
internasional yang dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial
(International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung
oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of
Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan
Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI
2003, menyatakan:
The social work profession promotes social change, problem
solving in human relationships and the empowerment and
liberation of people to enhance well-being. Utilising theories
of human behavior and social systems, social work intervenes
at the points where people interact with their environments.
Principles of human rights and social justice are fundamental
to social work (DuBois & Miley, 2005: 4).
Artinya, profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial,
pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta
pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penggunaan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi
pekerjaan sosial pada titik dimana manusia berinteraksi dengan
lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan
sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial.
4
Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan pekerjaan sosial memberdayakan
sistem klien untuk meningkatkan kompetensi mereka dan
mempermudah struktur-struktur sosial untuk meringankan
penderitaan manusia dan mengatasi masalah-masalah sosial.
Menurut IFSW, “fokus holistik pekerjaan sosial ialah universal, tetapi
prioritas-prioritas praktek pekerjaan sosial bervariasi dari negara ke
negara dan dari waktu ke waktu bergantung pada kondisi-kondisi
budaya, sejarah, dan sosial ekonomi” (DuBois & Miley, 2005: 4).
Bab ini memfokuskan kepada beberapa pertanyaan yang memberikan
suatu orientasi terhadap pekerjaan sosial yang meliputi: Siapakah
para pekerja sosial itu? Apa yang mereka lakukan dalam kegiatankegiatan
pekerjaan sosial sehari-hari? Apakah tujuan pekerjaan
sosial? Bagaimana kaitan antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan
sosial? Bagaimana pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang
memberdayakan?
A. Siapakah para pekerja sosial itu?
Apa yang mendorong anda untuk memilih pekerjaan sosial
sebagai profesi anda? Kalau anda seperti kebanyakan pekerja
sosial, ingin bekerja dengan orang, ingin melakukan sesuatu
yang bermakna, ingin meniti karir yang membuat suatu
perbedaan. Apa kualitas pribadi yang mendorong anda untuk
bekerja secara erat dengan orang lain? Kalau anda seperti
kebanyakan pekerja sosial, anda memiliki kualitas pribadi yang
akan meningkatkan kompetensi anda sebagai seorang
profesional.
Seseorang memasuki profesi bantuan seperti pekerjaan sosial
karena banyak alasan yang berbeda. Bagi banyak orang,
motivasi mereka ialah penghormatan yang tidak mementingkan
diri sendiri terhadap orang lain. Ada yang ingin membuat
perbedaan dengan memperbaiki kondisi-kondisi manusia dan
mempromosikan keadilan sosial. Ada yang memasuki bidang
ini untuk membayar utang atas bantuan yang ia pernah terima.
Walaupun mempertimbangkan alasan-alasan yang berbeda ini
untuk memasuki profesi ini, hampir tanpa kecuali, para
profesional pekerjaan sosial memperlihatkan kepedulian.
Para pekerja sosial sering mendeskripsikan diri mereka sebagai
“pemberi bantuan” profesional—yang membantu orang lain
memecahkan masalah-masalah dan memperoleh sumberdaya5
sumberdaya, yang memberikan dukungan selama krisis, dan
yang memfasilitasi respons sosial terhadap kebutuhankebutuhan.
Mereka adalah kaum profesional dalam arti mereka
telah memiliki landasan pengetahuan dan keterampilanketerampilan
yang disyaratkan, serta menganut nilai-nilai dan
etika profesi pekerjaan sosial.
Para profesional pekerjaan sosial memiliki orientasi yang sama
terhadap nilai-nilai. Mereka memandang orang lain dengan
pandangan yang positif dan mendemonstrasikan suatu
kepedulian yang sejati atas kesejahteraan orang lain. Lagi pula
kaum pemberi bantuan profesional yang efektif optimistik akan
potensi perubahan dan kehidupan pada umumnya. Harapan
yang realistik memotivasi proses-proses perubahan. Di atas itu
semua, mereka memiliki suatu visi masa depan yang didasarkan
atas cita-cita keadilan sosial.
1. Kualitas pribadi yang berharga
Dengan siapa anda ingin bekerja? Pada umumnya anda
akan mendaftarkan ciri-ciri seperti bersahabat, menghargai
perasaan orang lain, jujur, pendengar yang baik, koperatif,
dan benar-benar tertarik. Anda barangkali juga akan
mencatat pengaruh yang dari orang-orang yang
menghormati anda, mendukung usaha-usaha anda, dan
menaruh kepercayaan atas kemampuan anda dalam
melaksanakan tugas-tugas. Kualitas pribadi kita membuat
suatu perbedaan dalam kemampuan kita untuk bekerja
secara efektif dengan orang lain.
Demikian pula, ciri-ciri pribadi para pekerja sosial
memperkaya kemampuan mereka untuk berfungsi secara
profesional. Kualitas pribadi ini antara lain ialah
kehangatan, kejujuran, kesejatian, keterbukaan, keteguhan
hati, harapan, kerendahan hati, kepedulian, dan kepekaan.
Dalam bukunya, Learning from Clients, Maluccio (1979)
menyatakan bahwa klien lebih responsif terhadap kualitas
manusiawi para pekerja sosial daripada terhadap
keterampilan-keterampilan teknis mereka. Kualitas
semacam ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan
rapport dan membangun relasi dengan rekan sekerja dan
klien.
6
2. Bekerja dalam kemitraan
Dalam keadaan seperti apakah anda melakukan usaha-usaha
terbaik anda? Mungkin anda tidak akan melakukan usahausaha
terbaik anda apabila anda merasa seperti gigi dalam
suatu roda, yang berpikir seolah-olah apa yang anda sedang
lakukan adalah hal yang benar. Mungkin anda tidak akan
menyumbang sepenuhnya apabila anda merasa patuh, yang
berpikir seolah-olah apa yang sedang anda lakukan akan
dicap sebagai rendah. Mungkin anda akan melakukan
usaha-usaha terbaik anda apabila anda merasa dihargai dan
didukung oleh orang-orang dengan siapa anda bekerja.
Mungkin anda akan berpartisipasi secara aktif apabila anda
merasa seolah-olah suatu bagian dari proses, yang
memberikan suatu sumbangan yang bernilai. Mungkin anda
akan memperlihatkan suatu komitmen kepada suatu proyek
apabila anda memandang diri anda sebagai seorang mitra
dalam proses itu.
Para pekerja sosial menghargai bekerja dalam kemitraan
dengan klien dan rekan-rekan mereka sepekerjaan. Praktek
pekerjaan sosial mencakup fasilitasi perubahan—dengan
kata lain, bekerja dengan orang lain, bukan melakukan
sesuatu kepada mereka atau bagi mereka. Para praktisioner
yang memberdayakan menghargai perbedaan-perbedaan,
menghormati keberagaman, dan menghargai orang karena
keunikan mereka sendiri. Para pekerja sosial yang efektif
dapat dipercaya, bertanggung jawab, memperlihatkan
pertimbangan yang sehat, dan , memperlihatkan
akuntabilitas atas tindakan-tindakan mereka.
B. Apa yang dilakukan oleh pekerja sosial seharihari?
Pekerjaan sosial memberikan kesempatan-kesempatan untuk
bekerja dalam banyak bidang pelayanan yang berbeda dengan
orang-orang yang memiliki masalah, isu, dan kebutuhan yang
berbeda. Seperti yang anda akan lihat dalam contoh-contoh
berikut ini, ada kesamaan-kesamaan umum dan ciri-ciri yang
membedakan apa yang para pekerja sosial lakukan dalam
praktek pekerjan sosial mereka sehari-hari.
1. Suara dari lapangan
7
Profesor George Johnston mengundang beberapa
mahasiswa pascasarjana pekerjaan sosial untuk
berpartisipasi dalam suatu presentasi panel bagi mahasiswa
baru pekerjaan sosial. Ia menugaskan para praktisioner itu
untuk menceritakan sesuatu tentang apa yang mereka
kerjakan dalam kegiatan pekerjaan sosial mereka seharihari.
Para pekerja sosial yang berpartisipasi itu ialah
Joannie Devereaux dari Panti Asuhan dan Pensiunan; Karen
Ostlund dari kantor DPRD Kota; Mike Nicolas dari Unit
Hospice Rumah Sakit Umum; dan Mary Ann Grant dari
Program Krisis Pemerkosaan.
Joannie Devereaux menceritakan pengalaman prakteknya di
suatu Panti Asuhan dan Pensiunan:
Panti asuhan dan pensiunan ialah suatu fasilitas
pengasuhan berjangka panjang yang baru-baru ini
melayani lebih dari 200 residen dan kebanyakan lanjut
usia. Tetapi baru-baru ini panti menambahkan suatu
program bagi anak-anak muda yang cacat yang tidak
dapat hidup secara mandiri. Salah satu sayap dari
panti ialah program bagi residen yang mengalami
penyakit Alzheimer.
Sebagai satu dari tiga pekerja sosial di panti, aku
bekerja utamanya dengan lanjut usia. Satu dari
banyak alasan yang aku sukai dari pekerjaanku ialah
keberagamannya. Aku terlibat dalam banyak kegiatan
yang berbeda seperti menerima para residen baru,
mengkonsel residen dan keluarganya, menyiapkan
sejarah psikososial residen, berpartisipasi dalam
pembahasan rencana pengasuhan tim antardisiplin,
dan memimpin workshop pengembangan staf. Barubaru
ini kami memulai suatu kelompok dukungan bagi
anggota keluarga residen yang menderita penyakit
Alzheimer. Aku membantu memfasilitasi pertemuanpertemuan
dengan anggota keluarga yang
berpartisipasi dalam proses perencanaan bagi
kelompok.
Aku juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan profesional
di masyarakat. Aku mengepalai sekelompok
8
profesional pekerja sosial panti asuhan yang bertemu
setiap bulan untuk membahas isu-isu penting dalam
pengasuhan jangka panjang. Tetapi kelompok kami
melakukan lebih daripada itu. Kami berusaha
melakukan banyak tindakan. Misalnya, kami peduli
akan nasib para residen di panti asuhan yang
membayar pajak. Pemerintah kota membayar
sebagian biaya aktual. Bahkan yang paling
bermasalah, pembayaran biasanya 6 hingga 9 bulan di
belakang. Baru-baru ini kami berkonsultasi dengan
DPRD Kota tentang kebutuhan yang mendesak ini.
Baru-baru ini juga aku terlibat dalam evaluasi suatu
teknik baru yang meningkatkan partisipasi para
residen untuk tinggal di panti asuhan. Kami berharap
dapat memperlihatkan bahwa para residen yang
terlibat lebih aktif dalam membuat keputusan akan
membuat suatu transisi yang lebih positif untuk
tinggal di suatu panti asuhan.
Karen Ostlund menceritakan perannya sebagai pekerja
sosial legislastif di suatu kantor DPRD Kota:
Aku benar-benar tidak tahu bahwa para praktisioner
pekerjaan sosial dapat bekerja di kantor DPRD Kota
sebelum aku kuliah di universitas ini. Ternyata, hal
pertama yang aku dengar tentang jenis pekerjaan bagi
seorang pekerja sosial ialah pada suatu presentasi
panel seperti yang kita lakukan hari ini. Tetapi ketika
aku mendengar Elaina Conteros menceritakan
pekerjaannya, aku suka apa yang aku dengar.
Sekarang aku adalah rekan kerjanya sebagai seorang
pekerja sosial legislatif.
Banyak di antara kegiatan-kegiatan yang aku lakukan
sehari-hari melibatkan advokasi bagi para konstituen.
Orang-orang menelefon dengan pertanyaanpertanyaan
tentang berbagai badan-badan peemrintah
pusat. Aku seringkali merujuk mereka kepada
sumber-sumber lokal dan regional yang tepat.
Menurut pendapatku, birokrasi sering memperparah
krisis. Menggunakan teknik-teknik respons yang
9
menenangkan orang-orang dan mengklarifikasi situasi
yang mereka hadapi, aku dapat membantu mereka
menemukan solusi. Sebenarnya aku menemukan
bahwa keterampilan-keterampilan komunikasi yang
baik adalah sangat penting, apakah aku sedang
berbicara dengan klien atau sedang menemukan cara
untuk keluar dari jejaring birokrasi yang rumit.
Para konstituen yang meminta bantuan DPRD
mencakup sejumlah besar para veteran. Aku bertugas
sebagai perantara dengan suatu konsorsium badanbadan
sosial yang memberikan pelayanan-pelayanan
bagi para veteran dan keluarga mereka. Ini berarti
bahwa aku harus menghadiri pertemuan-pertemuan
bulanan dengan para wakil dari berbagai badan sosial.
Ini memberi kami suatu kesempatan untuk
memperbarui program-program dan pelayananpelayanan,
dan ini merupakan forum untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan pelayanan
yang kami hadapi.
Aku juga menggunakan keterampilan-keterampilan
penelitian, tetapi aku menggunakan penelitian agak
berbeda dengan Joannie. Elaina dan aku sering
mengumpulkan informasi latar belakang bagi
penyusunan perundangan-undangan yang baru. Barubaru
ini aku melakukan penelitian di suatu kecamatan
tentang dampak reformasi kesejahteraan.
Mike Nicolas menceritakan pengalamannya sebagai pekerja
sosial di suatu Unit Hospice Rumah Sakit Umum Daerah:
Terima kasih atas undangan untuk berbicara di panel
ini. Ini memberikan kepadaku suatu kesempatan
untuk bercerita tentang sesuatu yang berarti banyak
bagiku—pekerjaanku sebagai seorang pekerja sosial
medis.
Perawatan hospice ialah suatu program perawatan
kesehatan antardisiplin di RSUD. Anggota tim
antardisiplin meliputi dokter, perawat, terapis fisik,
dietisi, rohaniawan, dan aku—pekerja sosial. Program
hospice kami mengkoordinasikan pelayanan10
pelayanan medis, emosional, sosial, dan spiritual bagi
pasien yang sakit parah dan keluarganya. Ini
bertujuan untuk memungkinkan pasien dan
keluarganya melatihkan opsi hidup dan mati di
kalangan keluarga dan teman-teman. Program kami
memberikan berbagai perawatan kesehatan dan
dukungan sosial serta psikologis.
Sebagai pekerja sosial di program hospice, aku bekerja
dengan pasien dan keluarganya dalam banyak cara
yang berbeda. Misalnya, mereka berpartisipasi dalam
perencanaan sebagai anggota tim. Aku memberikan
pelayanan-pelayanan konseling dan
mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan yang dipilih
sendiri oleh pasien dan keluarganya. Anggota
keluarga sering terus menggunakan pelayananpelayanan
pendukung dari program kami setelah
pasien meninggal dunia. Aku memfasilitasi kelompok
orang-orang yang berdukacita atas sponsor program
hospice kami. Konseling penghiburan sebelum dan
sesudah kematian seorang pasien adalah suatu bagian
yang sangat penting dari program kami.
Kami di unit hospice sadar akan dampak AIDS. Aku
adalah wakil pekerjaan sosial dalam satuan tugas
AIDS di masyarakat kami. Kami memiliki dua proyek
saat ini. Satu adalah usaha pendidikan masyarakat.
Anda akan segera melihat publisitas tentang AIDS
yang akan dipamerkan di pusat masyarakat bulan
depan. Kami berharap pameran itu sendiri dan
tayangan media terkait akan menambah kesadaran
akan kebutuhan-kebutuhan yang kami miliki di
masyarakat kami. Kami juga sedang melembagakan
suatu program relawan yang bersahabat. Baru-baru ini
aku juga menjadi panitia yang mengumpulkan
informasi demografis dan data lain untuk menyiapkan
data statistik bagi pengajuan permohonan grant untuk
membiayai program ini.
Pendekatan holistik dari pelayanan hospice berarti
bahwa aku memiliki kesempatan bekerja dengan para
profesional dari disiplin lain dalam memberikan suatu
11
pendekatan alternatif untuk mengasuh pasien yang
sakit parah. Banyak orang bertanya kepadaku,
“Bagaimana anda dapat membenamkan diri anda
sendiri dalam kematian?” Anda juga dapat
mengajukan pertanyaan seperti itu. Secara paradoks,
bekerja dengan isu kematian, aku membenamkan
diriku dalam kehidupan. Aku belajar banyak tentang
kehidupan dari orang-orang yang hampir meninggal.
Dan aku menghargai pentingnya bekerja dalam suatu
atmosfir dukungan rekan sekerja.
Mary Ann Grant, seorang pekerja sosial pada pelayanan
krisis pemerkosaan, meringkaskan pengalaman prakteknya:
Aku bekerja di pusat konseling krisis pemerkosan.
Program ini memberikan dukungan bagi orang-orang
yang diperkosa secara seksual. Program perlakuan
serangan seksual memiliki tiga komponen, dan aku
berpartisipasi pada ketiga-tiganya. Pertama, aku
memberikan pelayanan-pelayanan konseling kepada
para korban perkosaan dan keluarga mereka atau
orang-orang kunci. Hingga tahun lalu, semua
pelayanan-pelayanan konseling kami diberikan secara
individual. Saat ini kami menambahkan sesi
kelompok dan nampaknya hasilnya sangat baik.
Kedua, tanggung jawabku juga meliputi advokasi bagi
para klien di rumah sakit dan kantor polisi serta
selama proses hukum berlangsung. Advokasi tentu
menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda yang
bergantung pada situasi. Sering aku membantu klien
mengantisipasi prosedur medis dan proses-proses
hukum. Advokasi juga meliputi peninjauan opsi-opsi
dan menemani para klien ketika mereka memulai
saluran-saluran hukum.
Ketiga, adalah komponen pendidikan masyarakat dari
program kami. Rekan-rekanku dan aku memberikan
banyak program pendidikan masyarakat tentang
serangan seksual dan pencegahan pemerkosaan. Kami
melakukan presentasi ke sekolah-sekolah, rumah sakit,
aparat penegakan hukum, dan kelompok-kelompok
12
minat lainnya. Kami menyadari bahwa kami harus
memperluas pelayanan-pelayanan kami ke seluruh
lapisan masyarakat. Baru-baru ini kami memperluas
perwakilan etnis ke dalam dewan penasehat dan para
relawan.
Salah satu jenis pemerkosaan yang kami sering baca
ialah pemerkosaan ketika sedang berkencan. Barubaru
ini beberapa klien kami mengungkapkan
serangan terhadap mereka adalah suatu pemerkosaan
yang dilakukan oleh teman kencan. Tetapi firasat
kami menyatakan bahwa ini lebih luas daripada data
yang diperlihatkan oleh program kami. Pada saat ini
kami berpartisipasi dalam suatu studi di suatu
universitas tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh
teman kencan. Sebagai bagian dari tahap awal proyek,
kami mengujicobakan ke lapangan suatu kuesioner
yang berfokus pada insidensi dan dinamika
pemerkosaan yang dilakukan oleh teman kencan
(DuBois & Miley, 2005: 6-9).
2. Pekerjaan sosial generalis
Joannie Devereaux, Karen Ostlund, Mike Nicolas, dan
Mary Ann Grant semuanya bekerja di bidang-bidang
praktek yang sangat berbeda: panti asuhan, kantor DPRD,
hospice berbasis masyarakat, dan program advokasi krisis
pemerkosaan. Setiap bidang praktek memberikan programprogram
dan pelayanan-pelayanan yang berbeda, melayani
para klien yang berbeda, dan menghadapi isu-isu yang khas.
Namun demikian, ketika para pekerja sosial itu
mendeskripsikan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, ada
kesamaan-kesamaan dalam apa yang mereka kerjakan.
Mereka memfasilitasi resolusi masalah klien, membantu
klien memperoleh sumber-sumber yang kasat mata,
memberikan pendidikan, dan mempengaruhi pengembangan
kebijakan sosial. Mereka bekerja dengan para klien secara
individual dan dalam kelompok. Mereka menggunakan
keterampilan-keterampilan profesional mereka sebagai
anggota kelompok masyarakat dan tim profesional. Mereka
mengembangkan pengetahuan mereka tentang sumbersumber
masyarakat. Mereka juga melakukan evaluasi
praktek dan penelitian.
13
Contoh-contoh ini mendeskripsikan kaum profesional
sebagai pekerja sosial generalis. Sebagai generalis, mereka
menggunakan suatu proses yang umum untuk bekerja
dengan klien dan pengetahuan serta keterampilanketerampilan
spesialis untuk memusatkan perhatian pada
ciri-ciri yang khas dari setiap situasi. Para praktisioner
generalis mengakui pertautan antara isu-isu pribadi dan
kolektif, yang mendorong mereka untuk bekerja dengan
beragam sistem manusia—masyarakat, komunitas, rukun
tetangga/warga, organisasi-organisasi yang kompleks,
kelompok-kelompok formal, keluarga, dan individu—untuk
menciptakan perubahan-perubahan yang memaksimisasi
keberfungsian sistem manusia. Ini berarti bahwa para
pekerja sosial generalis bekerja secara langsung dengan
sistem klien pada semua level, mengaitkan klien dengan
sumber-sumber, berintervensi dengan organisasi-organisasi
untuk meningkatkan daya tanggap sistem-sistem sumber,
mengadvokasi kebijakan-kebijakan sosial yang adil untuk
menjamin pendistribusian sumber-sumber secara merata,
dan meneliti semua aspek praktek pekerjaan sosial.
Praktek pekerjaan sosial generalis
a. Menggunakan proses-proses praktek generik untuk
mengorganisasikan pekerjaan dengan sistem klien.
b. Mengakui potensi perubahan pada level sistem ganda—
dalam sistem manusia, di antara sistem-sistem, dan
antarsistem lingkungan.
c. Memandang perilaku manusia dalam konteks
lingkungan sosial.
d. Mengintegrasikan praktek langsung dengan kebijakan
sosial dan kegiatan-kegitan penelitian pekerjaan sosial.
C. Misi dan tujuan pekerjaan sosial
Sebagai pekerja sosial, Joannie Devereaux, Karen Ostlund,
Mike Nicolas, dan Mary Ann Grant memiliki lebih dari sekedar
kesamaan-kesamaan perspektif generalis mereka. Dalam
kenyataan, misi pekerjaan sosial memberikan visi kepada karya
mereka dan memberikan arah bagi tujuan-tujuan profesional
mereka. Tujuan pekerjaan sosial mengarahkan kegiatankegiatan
mereka ketika mereka bekerja dengan klien untuk
14
mengembangkan solusi dalam konteks suatu kontinum
kekuatan-kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan.
1. Misi pekerjaan sosial
Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat mendefinisikan misi
pekerjaan sosial yaitu mempromosikan atau memulihkan
interaksi yang saling menguntungkan antara individuindividu
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
kehidupan bagi setiap orang. Pekerjaan sosial dikenal
karena pandangannya yang terintegrasi, yang berfokus pada
manusia dalam konteks lingkungan fisik dan sosialnya.
Dalam respons kepada misi profesi, pekerja sosial
memperkuat keberfungsian manusia dan meningkatkan
efektivitas struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat
yang menyediakan sumber-sumber dan kesempatankesempatan
kepada anggota masyarakat. Pekerja sosial
berusaha membebaskan kekuatan manusia sehingga
individu-individu dapat mewujudkan potensi mereka dan
menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
pekerja sosial memprakarsai kegiatan-kegiatan yang
membebaskan kekuatan sosial yang menciptakan
perubahan-perubahan dalam masyarakat yang pada
gilirannya menciptakan perubahan-perubahan dalam
kebijakan-kebijakan sosial, badan-badan sosial, dan
strutkur-struktur sosial lain di dalam masyarakat (Smalley,
1967).
Fokus ganda pekerjaan sosial pada manusia dan lingkungan
sosialnya melahirkan pertanyaan tentang keterkaitan antara
masalah-masalah pribadi (private troubles) dan isu-isu
umum (public issues). C. Wright Mills (1959) pertama kali
membedakan antara masalah-masalah pribadi dan isu-isu
umum dari struktur-struktur social. Dalam bukunya,
Sociological Imagination dalam dari DuBois & Miley
(2005: 11), Mills menyampaikan suatu pandangan yang
kritis tentang lokasi masalah-masalah dan solusinya. Ia
menyatakan bahwa
Masalah-masalah terjadi di dalam karakter individu
dan di dalam rentang relasi-relasi dekatnya dengan
orang lain; masalah-masalah itu berkaitan dengan
15
dirinya dan dengan bidang-bidang kehidupan sosial
yang terbatas yang ia sadari secara langsung dan
secara pribadi. Dengan demikian, pernyataan dan
resolusi masalah-masalah terdapat di dalam diri
individu sebagai suatu entitas biologis dan di dalam
lingkungan dekatnya—setting sosial yang secara
langsung membuka pengalaman pribadinya dan
kegiatan yang ia ingin lakukan. Masalah ialah suatu
persoalan pribadi: nilai-nilai yang dianut oleh individu
yang dirasakan mengancam.
Isu-isu berkaitan dengan hal-hal yang melampaui
lingkungan lokal individu-individu ini dan rentang
kehidupannya. Isu-isu berkaitan dengan
pengorganisasian lingkungan sedemikian rupa ke
dalam lembaga-lembaga dari suatu masyarakat secara
keseluruhan, dengan cara yakni berbagai lingkungan
bertumpang tindih dan saling mempengaruhi untuk
membentuk struktur sosial dan kehidupan historis
yang lebih luas. Isu ialah suatu persoalan publik:
nilai-nilai yang dianut oleh publik yang dirasakan
mengancam.
Perspektif Mills memisahkan masalah-masalah pribadi dari
isu-isu publik dan menganjurkan bahwa solusi bagi setiap
fokus berdasarkan ciri-ciri yang berbeda. Sebaliknya,
perspektif pekerjaan sosial menganut bahwa masalahmasalah
pribadi dan isu-isu publik saling berkaitan. Efekefek
kumulatif dari masalah-masalah pribadi adalah isu-isu
publik. Sebaliknya, individu-individu merasa akibat dari
isu-isu publik secara pribadi ialah masalah-masalah pribadi.
Lebih-lebih dalam dunia global dewasa ini, dimensi-dimensi
global dari masalah-masalah pribadi dan isu-isu publik
bergema di seluruh dunia. Tidak hanya masalah-masalah
pribadi yang berubah menjadi isu-isu publik, tetapi isu-isu
internasional juga berubah menjadi masalah-masalah
pribadi (Staub-Berasconi, 1991).
2. Tujuan pekerjaan sosial
Tujuan-tujuan profesi pekerjaan sosial mengubah misinya
yang umum ke arah tindakan yang lebih spesifik (Bagan
1.1). Tujuan-tujuan ini mengarahkan pekerja sosial untuk
16
meningkatkan rasa berkemampuan klien, menghubungkan
mereka dengan sumber-sumber, dan mengusahakan
perubahan-perubahan yang mendorong organisasiorganisasi
dan badan-badan sosial agar lebih responsif
terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat (NASW, 1981,
dalam DuBois & Miley, 2005, 11-12).
Bagan 1.1
Tujuan Pekerjaan Sosial
a. Meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan
masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan, dan
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara efektif.
Untuk mencapai tujuan ini, para praktisioner mengases
hambatan-hambatan yang membatasi kemampuan klien
untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Para
praktisioner juga mengidentifikasikan sumber-sumber
dan kekuatan-kekuatan, meningkatkan keterampilanketerampilan
untuk menghadapi masalah-masalah dalam
kehidupan, mengembangkan rencana-rencana
pemecahan masalah, dan mendukung usaha-usaha klien
untuk menciptakan perubahan-perubahan di dalam
kehidupan dan situasi-situasi mereka.
b. Menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang
dibutuhkan. Pada satu sisi, pencapaian tujuan ini berarti
membantu klien melokasikan sumber-sumber yang
mereka butuhkan untuk menghadapi situasi-situasi
mereka secara lebih efektif. Pada sisi lain, ini berarti
bahwa pekerja sosial mengadvokasikan kebijakan-
􀁸 Meningkatkat keberfungsian sosial individu,
keluarga, organisasi, dan masyarakat
􀁸 Menghubungkan klien dengan sumberdayasumberdaya
yang dibutuhkan
􀁸 Memperbaiki jaringan penyelenggaraan
pelayanan sosial
􀁸 Mempromosikan keadilan sosial melalui
pengembangan kebijakan sosial
Tujuan Pekerja Sosial
17
kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang memberikan
manfaat-manfaat yang optimal, memperbaiki
komunikasi di antara karyawan badan-badan sosial yang
mewakili berbagai program dan pelayanan, dan
mengidentifikasikan jurang-jurang dan kendala-kendala
dalam pelayanan-pelayanan sosial yang harus
dialamatkan.
c. Memperbaiki jaringan penyelenggaran pelayanan sosial.
Tujuan ini berarti bahwa para pekerja sosial harus
menjamin agar sistem yang menyelenggarakan
pelayanan-pelayanan social manusiawi dan memberikan
secara memadai sumber-sumber dan pelayananpelayanan
kepada klien. Untuk mecapai tujuan ini, para
pekerja sosial mendorong perencanaan yang berpusat
pada klien, mendemonstrasikan efektivitas dan efisiensi,
dan menggabungkan ukuran-ukuran akuntabilitas.
d. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan
kebijakan sosial. Dalam rangka pengembangan
kebijakan-kebijakan sosial, para pekerja sosial menguji
isu-isu sosial yang berimplikasi kebijakan sosial. Para
pekerja sosial mengajukan saran-saran bagi kebijakankebijakan
baru dan bagi pencabutan kebijakan-kebijakan
yang tidak lagi produktif. Selain itu, para pekerja sosial
menerjemahkan kebijakan-kebijakan umum ke dalam
program-program dan pelayanan-pelayanan yang
tanggap secara efektif terhadap kebutuhan-kebutuhan
klien.
Ingat kembali kegiatan-kegiatan profesional yang
diceritakan oleh Joannie Devereaux, Karen Ostlund, Mike
Nicolas, dan Mary Ann Grant dalam kuliah pengantar
pekerjaan sosial. Bagaimana kegiatan-kegiatan mereka itu
mencerminkan tujuan profesi pekerjaan sosial?
Pekerjaan Joannie di panti asuhan meliputi kegiatankegiatan
yang meningkatkan kemampuan manusia untuk
berkembang. Konselingnya dengan para residen dan
keluarga mereka bertujuan untuk membantu transisi para
residen ke dalam kehidupan di panti asuhan. Melalui
relasinya dengan suatu kelompok masyarakat, ia mendorong
18
perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan dan
prosedur-prosedur pemerintah untuk membiayai panti
asuhan.
Cerita Karen tentang pekerjaannya sebagai seorang pekerja
sosial legislatif menekankan kegiatan-kegiatan yang
menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang
dibutuhkan dan menelusuri liku-liku birokrasi dalam rangka
memperbaiki penyelenggaraan pelayanan sosial. Ia juga
menggunakan keterampilan-keterampilan penelitian yang
dikuasainya untuk mengumpulkan data latar belakang bagi
pengembangan kebijakan-kebijakan sosial yang baru.
Mike membuat suatu perbedaan dengan banyak cara, tetapi
secara khusus melalui pekerjaannya dengan satuan tugas
AIDS. Satuan tugas ini mengembangkan program-program
dan pelayanan-pelayanan yang memfokuskan perhatian
pada isu-isu dalam masyarakat—mempromosikan
pendidikan masyarakat tentang AIDS, memperoleh
dukungan masyarakat, dan mengembangkan jejaring
dukungan bagi orang-orang di dalam masyarakat yang
banyak terdapat masalah AIDS.
Akhirnya, presentasi Mary Ann tentang pekerjaannya di
program krisis pemerkosaan memperlihatkan kegiatankegiatan
yang mencerminkan tujuan-tujuan profesi
pekerjaan sosial. Intervensi krisis, menurut definisi,
mendukung orang-orang selama krisis dalam kehidupan
mereka. Dalam program krisis pemerkosaan, Mary Ann
memberi konseling kepada korban pemerkosaan secara
individual dan dalam kelompok-kelompok kecil. Ia
memberi semangat kepada mereka dalam menghadapi
akibat buruk dari pemerkosaan melalui advokasi di ruang
gawat darurat rumah sakit, kantor polisi, dan dengar
pendapat di pengadilan. Ia dan rekan-rekan sekerjanya juga
mengusahakan cara-cara untuk membuat pelayananpelayanan
yang diberikan lebih sensitif secara etnis.
3. Kekuatan-kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan
19
Misi profesi pekerjaan sosial dan pernyataan tujuan profesi
pekerjaan sosial berkaitan secara jelas dengan kebutuhankebutuhan
manusia dan kekuatan-kekuatan manusia.
Kebutuhan-kebutuhan manusia adalah inti dari profesi
pekerjaan sosial—daya dorong bagi kegiatan-kegiatan
pekerjaan sosial. Kekuatan-kekuatan manusia adalah blokblok
yang membangun praktek pekerjaan sosial—sumber
enerji bagi pengembangan solusi-solusi. Pembahasan
berikut ini tentang sumber-sumber kekuatan dan kebutuhankebutuhan
memberikan suatu konteks bagi pemahaman
dimensi-dimensi pekerjaan sosial yang berfokus pada
interaksi antara manusia dan lingkungan fisik dan sosialnya.
Kebutuhan-kebutuhan dasar universal. Kebutuhankebutuhan
dasar universal ialah kebutuhan-kebutuhan yang
dialami oleh semua manusia, yang termasuk kebutuhankebutuhan
akan pertumbuhan fisik, intelektual, emosional,
sosial, dan spiritual (Brill & Levine, 2002). Kebutuhankebutuhan
fisik meliputi persediaan-persediaan kehidupan
dasar seperti makanan, perumahan, dan pakaian;
kesempatan-kesempatan bagi perkembangan fisik; dan
perawatan kesehatan yang sangat penting. Perkembangan
intelektual berkembang ketika kesempatan-kesempatan
berkesesusaian dengan kemampuan individu. Relasi dengan
orang-orang kunci dan penerimaan diri membantu
perkembangan emosi. Pertumbuhan sosial meliputi
kebutuhan-kebutuhan sosialisasi dan pengembangan relasirelasi
yang berguna dengan orang lain. Akhirnya,
pertumbuhan spiritual berpusat pada penemuan suatu
makna kehidupan yang memberikan tujuan dan melampaui
pengalaman sehari-hari.
Para pakar membuat beberapa asumsi tentang kebutuhankebutuhan
dasar universal ini (Brill & Levine, 2002).
Pertama, mereka mengasumsikan bahwa semua manusia
memiliki kebutuhan-kebutuhan akan keamanan dan
keterikatan (dependensi) serta akan pertumbuhan dan
kebebasan (independensi). Kedua, mereka mengasumsikan
bahwa semua manusia adalah unik dan memiliki potensi
untuk mengembangkan kemampuan pada setiap aspek
kehidupan mereka. Dan ketiga, mereka berkeyakinan
bahwa manusia mewujudkan potensi mereka bagi
20
pertumbuhan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan
spiritual hanya melalui interaksi yang dinamis dari aspekaspek
pertumbuhan ini. Tidak ada satu aspek pertumbuhan
pun yang terwujud secara terpisah dari aspek-aspek yang
lain.
Kebutuhan-kebutuhan dasar dipenuhi secara berbeda. Bagi
beberapa orang, kekuatan-kekuatan pribadi dan sumbersumber
lingkungan memungkinkan mereka mencapai
keberfungsian yang optimal. Bagi beberapa orang yang
lain, kemampuan-kemampuan dan hambatan-hambatan
lingkungan mereka membatasi dan mereka mengalami
kekurangan.
Kebutuhan-kebutuhan motivasional. Pola hierarkhi
kebutuhan Abraham Maslow menggambarkan kebutuhankebutuhan
motivasional ini, yang mendasari semua
perilaku manusia. Maslow berpendapat bahwa manusia
harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar fundamental
mereka sebelum mulai mencapai kebutuhan-kebutuhan
pertumbuhan tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhankebutuhan
yang paling dasar berkisar pada kebutuhankebutuhan
fiosiologis seperti makanan, air, dan tidur.
Tingkat kedua, meliputi kebutuhan akan keamanan, yang
dipuaskan oleh lingkungan fisik dan psikologis yang aman
dan nyaman. Tingkat ketiga, meliputi pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan akan kepemilikan dan cinta kasih
melalui relasi yang intim dan memuaskan. Tingkat
keempat, ialah kebutuhan-kebutuhan harga diri yang
meliputi perasaan berkompeten dan rasa berharga secara
pribadi yang berasal dari pengakuan akan prestasi..Dan
tingkat kelima, aktualisasi diri berada pada puncak
hierarkhi. Aktualisasi diri ialah proses mewujudkan potensi
maksimum seseorang, yang ditandai oleh suatu visi yang
mencakup keseluruhan manusia itu. Dalam perspektif
Maslow, kekurangan-kekurangan menunjukkan kebutuhan
dan pertumbuhan berkaitan dengan aktualisasi diri.
Pengembangan pribadi. Faktor-faktor biologis, psikologis,
interpersonal, social, dan budaya mempengaruhi
perkembangan pribadi. Charlotte Towle, seoran tokoh
senior dalam pendidikan pekerjaan sosial, memberikan
21
suatu rencana untuk emmahami kebutuhan-kebutuhan
perkembangan dalam buku klasiknya, Common Human
Needs, yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1945.
Menurut Towle (1957), kebutuhan-kebutuhan
perkembangan meliputi kebutuhan-kebutuhan yang
berkaitan dengan kesejahteraan fisik, kesejahteraan
psikologis, perkembangan intelektual, relasi-relasi
interpersonal, dan pertumbuhn spiritual. Semua faktorfaktor
ini mempengaruhi penyesuaian pribadi. Suatu
konfigurasi yang unik dari kebutuhan-kebutuhan
perkembangan terjadi pada setiap tahap masa hidup
manusia. Semua kebutuhan perkembangan ini berinteraksi
dengan kebutuhan-kebutuhan lain dalam memberikan
sumber-sumber yang menyumbang bagi pertumbuhan dan
penyesuaian perkembangan.
Tugas-tugas kehidupan Manusia harus menghadapi
tuntutan-tuntutan dari berbagai situasi—beberapa dapat
diramalkan dan beberapa tidak dapat diramalkan—
sepanjang hidup mereka. Tugas-tugas kehidupan ini
memiliki implikasi yang signifikan bagi keberfungsian
pribadi dan bagi pengembangan relasi-relasi sosial. Konsep
tugas kehidupan berkaitan dengan “kehidupan sehari-hari,
seperti bertumbuh di dalam keluarga, belajar di sekolah,
memasuki dunia kerja, menikah dan mengurus suatu
keluarga, dan juga dengan situasi-situasi traumatik
kehidupan yang umum seperti berduka atau kehilangan,
perpisahan, sakit, atau kesulitan-kesulitan keuangan”
(Barlett, 1970, h. 96, dalam DuBois & Miley, 2005: 14).
Pengembangan identitas. Banyak teoritisi perkembangan,
termasuk Erikson (1963), Kohlberg (1973), dan Levinson
(1978), beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan
memiliki kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang sama.
Akan tetapi para teoritisi ini menggunakan sifat-sifat
“maskulin” seperti otonomi, independensi, dan prestasi
sebagai standard bagi perkembangan normal (Gilligan,
1982). Mereka menyamakan identitas kedewasaan dengan
keberfungsian yang otonom, prestasi kerja, dan individuasi
atau terpisah dari orang lain. Sebaliknya, “keprihatinan
tentang relasi dilihat sebagai suatu kelemahan kaum
22
perempuan (dan kaum laki-laki) daripada sebagai suatu
kekuatan manusia” (McGoldrick, 1989: 203).
Prespektif ini menciptakan suatu kekosongan antara kaum
laki-laki dan kaum perempuan. Bagi kaum laki-laki,
kebutuhan-kebutuhan relasi dipenuhi dalam harapanharapan
peran maskulin. Kualitas-kualitas maskulin yang
menonjol ialah “kualitas-kualitas yang dianggap penting
bagi masa dewasa—kemampuan untuk berpikir otonom,
membuat keputusan yang jernih, dan tindakan yang
bertanggung jawab” (Gilligan, 1982: 17). Menurut
Gilligan, para teoritisi perkembangan mendefinisikan
perkembangan kaum perempuan dalam kerangka tempat
kaum perempuan di dalam siklus kehidupan kaum laki-laki,
bukan mempertimbangkan keunikan pengalaman kaum
perempuan.
Untuk lebih memahami perkembangan identitas kaum
perempuan sepenuhnya, seseorang harus memahami relasirelasi
intim dan yang generatif yang merupakan bagian dari
perkembangan kaum perempuan. Dalam konteks relasi
manusia, peran kaum perempuan mencerminkan
pengayoman, pengasuhan, dan pemberian bantuan. Bagi
kaum perempuan, konteks relasi mendefinisikan identitas
mereka. Kaum perempuan mendefinisikan diri mereka
dalam rangka relasi mereka dengan orang lain. Bagi kaum
perempuan, interdependensi dan kedekatan berlangsung
terus menerus sepanjang siklus perkembangan kehidupan
mereka. Perspektif Gilligan menantang kita untuk
memahami perbedaan-perbedaan dalam perkembangan
identitas antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.
Kekuatan-kekuatan budaya. Nilai-nilai, adat istiadat, dan
simbol-simbol yang diasosiasikan dengan setiap masyarakat
mencerminkan keberagaman dalam warisan budaya dan
mendefinisikan identitas budaya. Banyak orang mewarisi
pola-pola budaya para leluhur mereka. Kelompokkelompok
etnis memiliki sifat-sifat, adat istiadat, nilai-nilai,
dan simbol-simbol yang sama. Sebagai suatu sumber
kebanggaan dan harga diri, identitas budaya memberikan
suatu rasa memiliki kepada kelompok-kelompok etnis dan
ras.
23
Etnisitas mempengaruhi semua tugas-tugas yang berkaitan
dengan berbagai tahap siklus kehidupan. Sebagai contoh,
pola-pola sosialisasi anak-anak dan orang dewasa berbeda
karena kelas sosial, etnisitas, dan status kelompok minoritas
(Devore & Schleisinger, 1999). Identitas budaya
menentukan peran-peran orangtua dalam pengasuhan anak
dan menentukan norma-norma bagi otoritas orangtua dalam
pengasuhan anak. Asumsi-asumsi budaya tentang
independensi atau dependensi anak dan pengalamanpengalaman
seks tertentu serta tugas-tugas peran anggotaanggota
keluarga mempengaruhi sosialisasi anggotaanggota
keluarga.
Faktor-faktor budaya yang penting lainnya menvakup
pengaruh-pengaruh bilingualisme dan bikulturalisme.
Bergantung pada asal-usul etnis mereka, keluarga-keluarga
mengalami perbedaan-perbedaan dalam jejaring
kekerabatan antargenerasi dan kekuatan-kekuatan budaya.
Orang-orang juga berbeda dalam sejauh mana mereka
beridentifikasi dengan suatu kelompok etnis dan dalam
respons mereka terhadap penstereotipikan. Efek-efek
rasisme, diskriminasi, dan segregasi dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas-tugas perkembangan.
Lingkungan fisik Lingkungan fisik, termasuk dunia
alamiah dan yang dibangun oleh manusia serta tata waktu
dan ruangnya, mempengaruhi bagaimana orang-orang
memandang kemungkinan-kemungkinan, memenuhi tujuantujuan,
dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan (Germain,
1981). Komponen-komponen fisik dari lingkungan
manusia mencakup hal-hal seperti kebutuhan-kebutuhan
ekologis (air bersih, tanah yang tidak tercemar, dan udara
bersih), ruang untuk kehidupan, tata perumahan, dan
bantuan transportasi. Kelangsungan hidup manusia
bergantung pada pengurangan polusi lingkungan yang
meluas dan konservasi sumber-sumber alam. Ruang
mendefinisikan identitas. Dalam budaya Barat, lingkungan
yang berdesak-desakan dan kurangnya privasi mengganggu
perkembangan pribadi. Interpretasi-interpretasi budaya
mempengaruhi bagaimana orang-orang merasakan interaksi
mereka dengan lingkungan fisik.
24
Kompetensi lingkungan berasal dari kesesuaian antara
bantuan-bantuan dan kebutuhan-kebutuhan serta dari
persepsi orang-orang bahwa mereka mampu mempengaruhi
perubahan-perubahan lingkungan (Germain, 1981).
Kompetensi lingkungan meningkat ketika konfigurasi
lingkungan fisik memberi kenyamanan, merangsang, dan
melindungi. Sebaliknya, lingkungan fisik cacat ketika ia
melemahkan rasa diri seseorang, meningkatkan ketakutan
akan bahaya, dan mengganggu pemenuhan kebutuhankebutuhan
siklus kehidupan.
Keadilan sosial. Idealnya, semua anggota dari suatu
masyarakat memiliki hak-hak yang sama atas partisipasi di
dalam masyarakat, perlindungan oleh hukum, kesempatankesempatan
untuk berkembang, tanggung jawab bagi
keteraturan sosial, dan akses kepada manfaat-manfaat
sosial. Keadilan sosial berlaku apabila semua anggota dari
suatu masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di
dalam keteraturan sosial, memperoleh jaminan sumbersumber
dan kesempatan-kesempatan yang sama, dan
menikmati manfaat kebebasan sipil mereka sepenuhnya.
Masalah-masalah sosial timbul ketika masyarakat tidak
memperlakukan anggota masyarakat secara adil dan merata
serta ketika masyarakat melanggar hak-hak sipil dan
manusiawi anggotanya. Sikap-sikap prasangka buruk,
praktek-praktek diskriminasi, penekanan, dan pengucilan
anggota masyarakat dari partisipasi penuh dalam
masyarakat menghambat akses yang sama dari masyarakat
atas kesempatan-kesempatan dan sumber-sumber yang
dibutuhkan bagi keberfungsian sosial yang optimum.
Pembangunan hak-hak manusia dan sipil dalam masyarakat
mana pun menentukan batas-batas keadilan yang
didefinisikan oleh masyarakat. Sebagai contoh, walaupun
undang-undang di beberapa negara membatasi kebebasan
pribadi, beberapa warnanegara mempertahankan undangundang
ini sebagai sesuatu yang penting bagi keteraturan
sosial; akan tetapi, anggota-anggota dari masyarakat global
lainnya mengecam praktek-praktek ini dan menuduh
mereka melanggar hak-hak manusia.
25
Kehidupan dunia. Kita hidup di dalam suatu masyarakat
global yang interdependen. Oleh karena itu kita harus
prihatin dengan isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan dunia dan
dengan bagaimana solusi-solusi digerakkan di dalam suatu
masyarakat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lain.
Kebutuhan-kebutuhan diciptakan oleh kekurangankekurangan
makanan, masalah-masalah ekonomi,
pergolakan-pergolakan politik, bencana-bencana alam,
polusi, dan perang yang mengancam keberfungsian
masyarakat dan berdampak terhadap semua warga dunia.
4. Hubungan antara kekuatan-kekuatan dan
kebutuhan-kebutuhan
Kita semua memiliki kebutuhan-kebutuhan biologis,
perkembangan, sosial, dan budaya umum yang sama. Pada
saat yang sama, setiap orang mengembangkan suatu
spektrum kekuatan-kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan
yang unik yang dipengaruhi oleh perkembangan fisik,
kognitif, psikososial, dan budaya khusus kita sendiri.
Interaksi kita dengan lingkungan sosial juga mempengaruhi
kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan satu sama
lain. Biasanya kita menggunakan sumber-sumber yang
terhadap di dalam lingkungan kita sehari-hari untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial pribadi kita.
Apabila tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan
lingkungan kita sesuai dengan syarat-syarat yang kita
miliki, kita mengalami suatu “syukur karena sesuai dan rasa
berkompeten.” Apabila suatu ketidaksesuaian terjadi, kita
mengalami masalah-masalah dalam kehidupan.
D. Hubungan antara pekerjaan sosial dan
kesejahteraan sosial?
Apa yang ada di pikiran anda ketika anda mendengar istilah
kesejahteraan sosial? Apakah anda memandang kesejahteraan
sosial sama dengan program-program bantuan publik atau
pakah anda memandangnya kesejahteraan sosial sebagai salah
satu dari institusi-institusi sosial yang terdapat di dalam
masyarakat? Pokok bahasan ini akan mengklarifikasikan
hubungan antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial.
Untuk melakukannya, pokok bahasan ini mendefinisikan
kesejahteraan sosial dalam konteks institusi sosial, menguji
26
fungsi-fungsi kesejahteraan sosial, mendaftarkan bidangbidang
praktek pekerjaan sosial, dan menjelajahi hubungan
antara pekerjaan sosial dan masyarakat.
1. Institusi sosial
Institusi-institusi sosial yang memusatkan perhatian pada
kebutuhan-kebutuhan fisik, ekonomi, pendidikan,
keagamaan, dan politik warga negara memenuhi kebutuhankebutuhan
manusia dan mengatasi masalah-masalah sosial.
Institusi-institusi sosial semacam keluarga, pendidikan,
pemerintah, agama, ekonomi, dan kesejahteraan sosial
muncul sebagai respons terhadap kebutuhan-kebutuhan
individual dan kolektif di dalam masyarakat (Tabel.1.1)..
Keluarga mengurus kesehatan, pertumbuhan, dan
perkembangan anak-anak; menyediakan makanan,
perumahan, dan pakaian; dan mensosialisasikan anak-anak
bagi kehdiupan yang efektif. Melalui institusi pendidikan,
orang-orang secara formal memperoleh pengetahuan,
keterampilan-keterampilan, keyakinan-keyakinan, sikapsikap,
dan norma-norma suatu masyarakat. Institusi
ekonomi menyediakan suatu wahana bagi produksi dan
distribusi barang-barang dan pelayanan-pelayanan.
Institusi-institusi politik berfungsi sebagai struktur-struktur
yang melatihkan kekuasaan dan melindungi hukum dan
ketertiban. Arah dan makna bagi makhluk manusia dalam
memahami tujuan akhir kehidupan ialah persoalan sentral
dari institusi-institusi keagamaan. Akhirnya, institusi
kesejahteraan sosial memberikan peayanan-pelayanan yang
dibutuhkan oleh semua warganegara pada suatu waktu atau
pada waktu lain untuk mempertahankan atau melaksanakan
peran-peran mereka sebagai anggota masyarakat yang
produktif secara sosial.
Tabel 1.1. Fungsi-fungsi institusi sosial
Institusi sosial Fungsi
Institusi keluarga Melakukan pengasuhan pribadi
primer dan sistem saling bantu
27
Institusi pendidikan
Institusi ekonomi
Institusi politik
Institusi keagamaan
Institusi kesejahteraan
sosial
antara anak-anak dengan
orangtua dan antara keluarga
dan masyarakat
Mensosialisasikan dan
mempersiapkan menjadi
warganegara yang produktif
dan partisipatoris
Mengalokasikan dan
mendistribusikan sumbersumber
Mengalokasikan tujuan-tujuan
dan nilai-nilai sosial publik
yang otoritatif
Mempromosikan makna dan
pemahaman pribadi tentang
tujuan akhir
Menyediakan dukungandukungan
untuk
mempertahankan atau
melaksanakan keberfungsian
sosial
2. Institusi kesejahteraan sosial
Institusi kesejahteraan sosial merespons kebutuhankebutuhan
masyarakat dan anggota-anggotanya atas
kesejahteraan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Beberapa pakar memandang kesejahteraan sosial sebagai
suatu “dukungan terdepan untuk memudahkan individuindividu
menghadapi secara berhasil suatu lingkungan
ekonomi dan sosial yang berubah serta untuk menjamin
stabilitas dan perkembangan institusi-institusi sosial”
(Romanyshyn & Romanyshyn, 1971: 34). Idealnya,
masyarakat menggunakan institusi kesejahteraan sosial
untuk memberikan kepada semua warganegara kesempatankesempatan
untuk berpartisipasi secara penuh dalam
masyarakat dan untuk mencapai potensi maksimum
mereka.
Kesejahteraan sosial memusatkan perhatian pada
“kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan umum” dari individu28
individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan universal
suatu populasi:
Kesejahteraan sosial mencakup santunan (provisions)
dan proses-proses yang berkaitn langsung dengan
pemecahan dan pencegahan masalah-maslah sosial,
pengembangan sumberdaya manusia, dan perbaikan
kualitas kehidupan. Ini meliputi pelayanan-pelayanan
sosial kepada individu dan keluarga serta usaha-usaha
untuk memperkuat atau memperbaharui institusiinstitusi
sosial … fungsi-fungsi kesejahteraan sosial
untuk memelihara sistem sosial dan untuk
menyesuaikannya dengan kenyataan sosial yang
berubah. ((Romanyshyn & Romanyshyn, 1971: 3).
Santunan kesejahteraan sosial (social welfare provisions)
meliputi beragam pelayanan-pelayanan sosial publik dan
privat. Sebagai contoh, sistem kesejahteraan sosial
memberikan pelayanan-pelayanan kesejahteraan keluarga
dan anak, santunan medis dan kesehatan, pelayananpelayanan
hukum, kegiatan-kegiatan peradilan kriminal, dan
bantuan-bantuan penghasilan. Kesejahteraan sosial dapat
memberikan pelayanan-pelayanan ini sebagai manfaat sosial
(social utilities) yang tersedia bagi semua orang dan
kelompok sebagai hak warganegara. Atau pelayananpelayanan
kesejahteraan sosial dapat memenuhi kebutuhankebutuhan
khusus atau memusatkan perhatian pada
kebutuhan-kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok
orang tertentu.
3. Fungsi kesejahteraan sosial
Banyak pendapat yang berbeda tentang fungsi-fungsi
kesejahteraan sosial. Pada satu sisi, orang-orang yang
menganut suatu pandangan residual (residual view) yakin
bahwa kesejahteraan diterapkan hanya ketika strukturstruktur
keluarga, ekonomi, atau politik hancur.. Banyak
mengecam pandangan residual tentang kesejahteraan sosial
sebagai suatu cara memperkecil jurang (a stopgap
measure) atau “pendekatan perban” (bandage approach)
dalam pemberian pelayanan-pelayanan. Pada sisi lain,
orang-orang yang menganut suatu pandangan institusional
(institutional view) menyatakan kesejahteraan sebagai suatu
29
fungsi yang terintegrasi dari suatu masyarakat industri
modern yang memberikan pelayanan-pelayanan sebagai
suatu hak warganegara (Wilensky & Lebeaux, 1965).
Walaupun bentuk institusional dari kesejahteraan sosial di
Amerika Serikat memperoleh legitimasinya dari mandat
konstitusional untuk mempromosikan kesejahteraan, banyak
mengkritisinya karena merampas fungsi-fungsi yang sah
dari institusi-institusi lain. Idealnya, kesejahteraan sosial
merespons segera kebutuhan-kebutuhan sosial yang dialami
bersama dengan memberikan penghasilan, perumahan,
pendidikan, perawatan kesehatan, dan keselamatan pribadi
yang memadai.
Orang-orang yang menerima santunan kesejahteraan social
bukanlah sekelompok orang. Dalam kenyataan,
kesejahteraan sosial mencakup beragam santunan yang
diterima oleh seluruh populasi. Beberapa kalangan
menyatakan bahwa pelayanan-pelayanan kesejahteraan
sosial merupakan bagian yang integral dari infrastruktur
masyarakat yang membeikan pelayanan-pelayanan
kebutuhan publik (public utility services), seperti
transportasi dan pendidikan. Kerangka referensi ini
menganjurkan bahwa para pengguna pelayanan-pelayanan
kebutuhan publik, yang mencakup kesejahteraan sosial,
adalah warganegara yang memiliki hak-hak, bukan orangorang
yang melanggar hukum, yang tidak dapat dibantu,
dan yang terstigmatisasi.
Secara khusus, kebutuhan-kebutuhan sosial tidak
diidentifikasikan hingga kebutuhan-kebutuhan itu menjadi
masalah-masalah sosial yang semakin kritis dan kompleks
yang menuntut intervensi berskala luas melalui perencanaan
sosial. Dengan fragmentasi dan/atau tiadanya perencanaan
sosial, besarnya tantangan dapat menjadi bencana besar.
Fragmentasi selanjutnya terjadi sebagai konsekuensi dari
kegagalan institusi kesejahteraan sosial untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan semua orang secara merata. Pertama,
orang-orang mengalami beragam derajat kebutuhan. Ketika
tuntutan-tuntutan semakin besar, sumber-sumber sosial bisa
saja tidak mencukupi. Juga, orang-orang yang memiliki
status dan kekuasaan berada dalam posisi untuk
30
mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan mana yang menekan
dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dialamatkan. Orangorang
yang tidak memiliki kekuasaan—yaitu, orang-orang
yang dibedakan oleh status social ekonomi, usia, jender,
orientasi seksual, atau keberagaman ras atau etnis—
memiliki pengaruh yang kecil dan seringkali mengalami
jurang dan hambatan dalam memperoleh santunan-santunan
institusional.
Ironisnya, daripada menjelaskan jurang dan hambatan ini
dalam kerangka faktor-faktor struktural yang menciptakan
kebutuhan-kebutuhan, orang-orang seringkali distigmatisasi,
dihakimi, dan dipersalahkan atas kelemahan-kelemahan
struktur institusional. Seperti yang Pierce (1989)
refleksikan:
Terganggu oleh pertanyaan siapa yang menerima
santunan kesejahteraan sosial kehilangan poin dari
suatu institusi sosial. Kebutuhan-kebutuhan yang
suatu institusi sosial penuhi dan orang-orang yang
mengalami kebutuhan-kebutuhan itu bukanlah orangorang
baik atau jahat. Kebutuhan-kebutuhan dan
institusi yang berkembang untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan itu ialah suatu hasil interaksi
dari semua bagian dan orang-orang di dalam suatu
masyarakat tertentu. Untuk menyalahkan orang-orang
yang mengalami kebutuhan dan menaruh stigma di
atas mereka ialah mempertahankan mereka akuntabel
bagi hasil dari suatu proses terhadap mana mereka
sendiri tidak memiliki masukan. Bagian yang
pekerjaan sosial mainkan dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan orang didalam institusi
kesejahteraan sosial ialah suatu yang alamiah dan
berguna di dalam masyarakat. Makna dan nilai-nilai
semacam ini yang berkaitan dengan kesejahteraan
sosial harus diuji secara seksama. Para pekerja sosial
harus beurusan secara terus menerus dengan orangorang
yang tidak ebrharga di mata masyarakat dan
berurusan dengan suatu masyarakat yang tidak
menghargai para pekerja sosial (h. 47, dalam DuBois
& Miley, 2005: 19).
31
Para pekerja sosial dideskipsikan secara singkat sebagai
“para pemberi bantuan profesional yang ditunjuk oleh
masyarakat untuk membantu orang-orang yang mengalami
stres, tidak beruntung, cacat, berperilaku menyimpang,
gagal, atau hidupnya bergantung pada belas kasih orang
lain. Mereka juga didaulat untuk membantu orang-orang
dalam memperkecil kesempatan-kesempatan mereka
menjadi miskin, bodoh, terlantar, dianiaya, diceraikan,
nakal, kriminal, terasing, atau gila” (Siporin, 1975: h. 4,
dalam DuBois & Miley, 2005: 19). Sebenarnya mandat
utama profesi pekerjaan sosial ialah bekerja dengan orangorang
yang hak-haknya dicabut dan tertekan. Daripada
memberi cap yang berkonotasi patologi, para pekerja sosial
yang berbasis pemberdayaan berfokus pada kekuatankekuatan
sistem manusia, dengan demikian
mempromosikan kemampuan personal dan sosial.
4. Bidang-bidang praktek pekerjaan sosial
Para pekerja sosial menghadapi masalah-masalah seperti
penganiayaan dan penerlantaran anak, ketunawismaan,
kemiskinan, kebutuhan-kebutuhan perawatan kesehatan,
penurunan kepedulian bertetangga, apatisme masyarakat,
penyalahgunaan obat-obatan, dan kekerasan dalam
rumahtangga. Para pekerja sosial generalis bekerja dengan
organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok
RT/RW, keluarga, dan orang-orang lanjut usia, berperilaku
nakal, pengangguran, atau sakit jiwa menahun, atau yang
cacat. Bidang-bidang praktek mengorganisasikan jenisjenis
pelayanan yang diberikan oleh para pekerja sosial.
Pelayanan-pelayanan dikelompokkan ke dalam sejumlah
bidang-bidang praktek karena bidang-bidang pelayanan itu
memfokuskan perhatian pada masalah sosial yang spesifik,
memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok populasi klien,
atau mencerminkan setting-setting khusus.
Bidang-bidang praktek tradisional meliputi pelayananpelayanan
kesejahteraan keluarga dan anak, kesehatan dan
rehabilitasi, kesehatan jiwa, pekerjaan sosial okupasional,
perumahan, pengembangan masyarakat, informasi dan
rujukan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan-pelayanan
lanjut usia atau gerontologi, pekerjaan sosial pendidikan
32
atau sekolah, dan pekerjaan sosial di bidang koreksi (Tabel
1.2).
a. Pelayanan-pelayanan keluarga. Para pekerja sosial
memberikan pelayanan-pelayanan dukungan kepada
keluarga untuk meningkatkan keberfungsian keluarga.
Contoh pelayanan-playanan meliputi konseling, terapi
keluarga, dan pendidikan kehidupan keluarga.
b. Pelayanan-pelayanan perlindungan anak. Pada
dasarnya diberikan oleh Dinas Sosial, pelayananpelayanan
ini memusatkan perhatian pada isu-isu
penganiayaan dan penerlantaran anak. Pelayananpelayanan
mencakup pelayanan-pelayanan perlindungan
anak; penyelidikan, pencegahan, dan intervensi
penganiayaan anak; dan pelayanan-pelayanan penguatan
dan reunifikasi keluarga.
c. Pengasuhan kesehatan. Dalam bidang pengasuhan
kesehatan, para praktisioner pekerjaan osial bekerja di
setting medis seperti rumah sakit, panti asuhan,
puskesmas, dan program hospice. Mereka juga
memberikan konseling rehabilitasi.
d. Pekerjaan sosial okupasional. Biasanya di bawah
naungan suatu program bantuan karyawan, para pekerja
sosial memberikan konseling, rujukan, dan pelaananpelayanan
pendidikan bagi karyawan dan keluarganya.
Isu-isu batrangkali berkaitan dengan pekerjaan seperti
ketegangan kerja, atau pribadi, seperti krisis keluarga
atau kecanduan obat-obatan.
e. Pekerjaan sosial gerontologi. Para pekerja sosial
gerontologi memberikan pelayanan-pelayanan kepada
para lanjut usia dan para pengasuhnya. Pelayananpelayanan
yang komprehensif yang spesialis bagi lanjut
usia pada asarnya masuk ke dalam naungan panti asuhan
bagi lanjut usia. Akan tetapi pelayanan-pelayanan bagi
lanjut usia juga dapat menjadi komponen dari badan
sosial masyarakat yang memberikan pelayananpelayanan
ganda.
33
f. Pekerjaan sosial sekolah. Para pekerja sosial di
sekolah-sekolah adalah suatu bagian dari tim
antardisiplin yang seringkali mencakup konselor
bimbingan, psikolog sekolah, dan guru. Pelayananpelayanan
pekerjaan social sekolah tersedia bagi anakanak
usia sekolah dan keluarganya untuk mengatasi
masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan
perilaku.
g. Peradilan kriminal. Para pekerja sosial dapat hadir di
pengadilan remaja dan orang dewasa. Mereka
memantau klien yang sedang menjalankan pelayanan
probasi atau parole, memberikan konseling di penjara
dan balai pemasyarakatan, dan bekerja dalam program
perlindungan korban.
h. Informasi dan rujukan. Para pakar informasi dan
rujukan memainkan suatu peran kunci dalam
memberikan informasi penyelenggaraan pelayanan,
melakukan rujukan-rujukan kepada sumber-sumber
masyarakat, dan memprakarsai program-program
penjangkauan masyarakat. Banyak badan-badan sosial
melibatkan komponen informasi dan rujukan dalam
spektrum pelayanan-pelayanan mereka.
i. Pengorganisasian masyarakat. Para pekerja sosial yang
dipekerjakan oleh program aksi masyarakat terlibat di
dalam pengembangan masyarakat dan RT/RW,
perencanaan sosial, dan pengorganisasian aksi langsung.
Para pekerja sosial memobilisasikan anggota-anggota
masyarakat atau masyarakat pemilih dalam reformasi
kegiatan-kegiatan.
j. Kesehatan jiwa. Manajemen kasus, terapi, perlakuan
obat-obatan dan alkohol, dan advokasi kesehatan jiwa
adalah beberapa dari kegiatan-kegiatan para pekerja
sosial yang dipekerjakan di setting kesehatan jiwa.
Setting kesehatan jiwa meliputi pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit umum, program rehabilitasi,
dan panti asuhan bagi orang-orang yang mengalami
gangguan jiwa.
34
Tabel 1.2 Bidang-bidang praktek pekerjaan sosial
Bidang Cobtoh-contoh pelayanan
Pelayananpelayanan
keluarga dan
anak-anak
Kesehatan dan
rehabilitasi
Kesehatan jiwa
Informasi dan
rujukan
Pekerjaan sosial
industri
Koreksi remaja dan
Penguatan keluarga
Konseling keluarga
Orangtua asuh dan adopsi
Rawat siang
Pencegahan penganiayaan dan
penerlantaran anak
Pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga
Pekerjaan sosial sekolah
Pekerjaan sosial puskesmas
Pekerjaan sosial kesehatan ibu
Rehabilitasi kerja
Pengasuhan hospice
Klinik kesehatan jiwa
Rehabilitasi kecanduan obatobatan
dan alkohol
Pengintegrasian masyarakat
Pemberian informasi tentang
sumber-sumber
Publikasi direktori masyarakat
Pelayanan-pelayanan cepat
tanggap
Bantuan tanggap darurat
Manajemen krisis
Program bantuan karyawan
Perlakuan bagi stres yang
berkaitan dengan pekerjaan
Program relokasi kerja
Perencanaan pensiun
Pelayanan probasi dan parole
35
orang dewasa
Pelayananpelayanan
gerontologi
Pekerjaan sosial
sekolah
Perumahan
Pemeliharaan
penghasilan
Pengembangan
masyarakat
Pekerjaan sosial kepolisian
Bekerja di balai pemasyarakatan
dan sekolah-sekolah
pelatihan
Pekerjaan sosial penjara
Program penangguhan
penahanan
Pelayanan dalam rumah
Pelayanan bagi para pengasuh
Pengasuhan siang
Pengasuhan jangka panjang
Pelayanan rawat rumah
Konseling penyesuaians ekolah
Tes pendidikan
Konseling keluarga
Manajemen perilaku
Subsidi
Rumah singgah bagi para tuna
wisma
Program akses bagi orang cacat
Program asuransi sosial
Program bantuan publik
Kupon makanan
Perencanaan sosial
Pengorganisasian masyarakat
Revitalisasi RT/RW
Kadang-kadang para pekerja sosial mengembangkan
spesialisasi-spesialisasi dalam suatu bidang praktek seperti
adopsi anak, penyalahgunaan obat-obatan, perencanaan,
probasi remaja, atau pekerjaan sosial rumah sakit.
Spesialisasi-spesialisasi tambahan dikelompokkan sesuai
dengan peran-peran praktek seperti para praktisioner
pelayanan langsung, pengorganisasi masyarakat, analis
kebijakan, spesialis orangtua asuh, pendidik kehidupan
keluarga, dan administrator. Akan tetapi, bahkan apabila
36
para pekerja sosial mengembangkan spesialisasi, pandangan
generalis masih tetap berlaku, karena masalah-masalah
harus dipahami di dalam konteks dan intervensi yang
dikembangkan dengan mempertimbangkan implikasinya
terhadap semua level sistem.
5. Pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan
masyarakat
Untuk memenuhi mandatnya dalam memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial, pekerja sosial mengemban peran-peran
yang berbeda dalam kaitan dengan masyarakat. Peranperan
ini mencerminkan model-model pekerjaan sosial yang
berbeda. Hakekat masalah sosial yang pasti dan cara
masyarakat mendefinisikan usaha-usaha kesejahteraan
sosial mempengaruhi peran pekerjaan sosial.
a. Model-model konsensus dan konflik
Dua model masyarakat, konsensus dan konflik,
mencerminkan perspektif sosiologis yang berbeda yaitu
perspektif struktural fungsional dan perspektif konflik
(Leonard, 1976, dalam DuBois & Miley, 2005: 22).
Suatu model konsensus atau struktural fungsional
masyarakat menghargai pemeliharaan keseimbangan
dalam relasi antara masyarakat dan anggota-anggotanya.
Dalam model ini, peran pekerjaan sosial ialah mengatasi
konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan,
mensosialisasikan orang-orang yang dicap
“menyimpang,” dan menciptakan harmoni antara orangorang
dan lingkungan mereka melalui penyesuaian
timbal balik mereka. Dengan kata lain, peran para
pekerja sosial ialah mengendalikan warnanegara yang
mengganggu dan mereformasi struktur-struktur sosial
yang disfungsional.
Sebaliknya, model konflik berfokus pada isu-isu
kekuasaan dan memandang bahwa masalah-masalah
sosial bersumber dari pendistribusian kekuasaan dan
kewenangan yang tidak merata. Dari sudut pandang
model konflik, para pekerja sosial memainkan suatu
peran yang lebih langsung dalam menghadapi
ketidakadilan dan membela (mengadvokasikan)
37
kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok
orang yang tertekan dan rentan. Tujuan pekerjaan sosial
ialah mengubah kekuasaan dan kewenangan dalam
aturan-aturan sosial.
b. Pekerjaan sosial dan masyarakat: Empat kemungkinan
relasi
Relasi antara pekerjaan sosial dan masyarakat dapat
dipahami dalam kerangka empat kemungkinan pola:
1) Pekerjaan sosial sebagai suatu agen pengendalian
sosial atas nama masyarakat
2) Pekerjaan sosial sebagai suatu pembaharu
masyarakat
3) Pekejaan sosial terpisah dari masyarakat
4) Pekerjaan sosial sebagai suatu penengah antara
individu-individu dan masyarakat (Cowger, 1977,
dalam DuBois & Miley, 2005: 23).
Sebagai agen masyarakat, para pekera sosial
meresosialisasikan klien dengan cara menggunakan
pengendalian sosial. Klien cenderung tidak mau secara
sukarela—yaitu, dipaksa atau didorong untuk meminta
atau menerima pelayanan. Contoh dari klien-klien yang
tidak sukarela ialah orang-orang nakal yang diputuskan
bersalah oleh pengadilan, orang-orang yang
memperoleh pelayanan bersyarat, dan orang-orang yang
berada di lembaga pemasyarakatan. Sebagai agen
masyarakat, para pekerja sosial berusaha untuk
mereformasi individu-individu atas nama masyarakat.
Ketika pekerja sosial dipandang beroposisi atau
berkonflik dengan masyarakat, peran pekerja sosial ialah
mengadvokasi perubahan sosial yang mereformasi
struktur-struktur institusi politik, ekonomi, dan sosial.
Orang-orang yang menganut perspektif ini yakin bahwa
masalah-masalah sosial bersumber dari struktur-struktur
sosial yang timpang. Para pekerja sosial merespons
masalah-masalah sosial dengan memperbaiki atau
mereformasi kondisi-kondisi sosial melalui stratageistrategi
seperti aksi sosial dan reformasi politik.
38
Ketika pekerjaan sosial dipandang terpisah dari
masyarakat, ada sedikit atau tidak ada relasi interaktif
antara para pekerja sosial dengan masyarakat. Suatu
contoh dari perspektif ini ialah praktek klinis yang lebih
berfokus pada penyembuhan individual daripada
terhadap perubahan sosial. Bila mereka mengadopsi
posisi netral ini terhadap masyarakat, para pekerja sosial
tidak menggunakan strategi-strategi reformasi sosial
atau perubahan sosial.
Kemungkinan relasi terakhir menempatkan pekerjaan
sosial dalam suatu posisi penengah di antara sistem
klien dan lingkungan sosial. Sudut pandang ini
menekankan konteks keberfungsian sosial. Sebagai
penengah, para pekerja sosial menjadi penengah di
antara sistem klien dan lingkungan sosial mereka.
Masing-masing posisi ini memandang relasi antara
pekerjaan sosial dan masyarakat secara berbeda.
Masing-masing memberikan suatu makna yang berbeda
ke dalam praktek pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial
sebagai suatu instrumen sosialisasi dari masyarakat
menekankan pengendalian sosial. Ini menganjurkan
bahwa kebajikan publik (public good) diutamakan di
atas kebutuhan-kebutuhan individu. Pada sisi lain,
karena para pembaharu sosial sering memaksa profesi
pekerjaan sosial untuk merespons masalah-masalah
sosial dalam mengusahakan perbaikan kondsi-kondisi
sosial, suatu posisi radikal dapat mengucilkan aliansialiansi
(sekutu-sekutu) potensial dan menghambat
usaha-usaha perubahan sosial. Selanjutnya, karena
beberapa pekerja sosial barangkali melibatkan diri
secara sendirian dalam intervensi teraputik dan
mengambil suatu “posisi netral” dalam relasi dengan
masyarakat, posisi ini nampaknya tidak konsisten
dengan mandat keadilan sosial dari profesi ini. Peran
penengah nampaknya menjadi yang paling dekat dengan
gagasan pekerjaan sosial sebagai suatu proses yang
memberdayakan yang bekerja dalam kemitraan dengan
klien untuk menciptakan perubahan, perubahan yang
dapat terjadi pada individu dan lingkungannya.
Selanjutnya, suatu pemahaman akan prinsip-prinsip
39
yang mendasari kemitraan dan pemberdayaan ini dapat
mentransformasikan cara pekerja sosial
mengimplementasikan strategi-strategi yang berkaitan
dengan pengendalian sosial dan perubahan sosial.
E. Bagaimana pekerjaan sosial sebagai suatu profesi
yang memberdayakan?
Apa yang terjadi ketika anda meutuskan untuk menciptakan
suatu perubahan dan menyusun rencana pelaksanaan? Apa
yang mendorong anda untuk memutuskan melaksanakannya
segera? Apa yang mendorong anda untuk yakin dalam
kemampuan anda melaksanakan rencana itu? Bagaimana anda
menerjemahkan isu-isu pribadi menjadi isu-isu politik?
Kalau anda yakin tugas ini mustahil, menganggap aksi-aksi
anda tidak akan menghasilkan suatu perbedaan, atau
menyimpulkan kemampuan-kemampuan dan sumber-sumber
anda tidak berkaitan, apakah anda akan nekad untuk tetap
melakukan sesuatu? Kemungkinan tidak! Nampaknya anda
akan merasa tidak mampu, putus asa, dan tidak berdaya. Ketika
orang-orang merasa tidak berdaya, mereka cenderung
menyetujui saja tanpa bersikap krisis, dan kehilangan rasa
kendali mereka atas kehidupan mereka (Kiefer, 1984, dalam
DuBois & Miley, 2005: 23-24).
Untuk memprakarsai perubahan, anda harus yakin bahwa aksiaksi
anda adalah mungkin dan bahwa usaha-usaha anda akan
menghasilkan suatu perbedaan. Anda harus yakin bahwa anda
mampu melakukan tindakan dan mengumpulkan sumbersumber
untuk memperbesar kemampuan anda. Perspektif anda
tentang pengharapan melengkapi manfaat dari sumber-sumber
anda untuk menambah enerji respons anda. Dalam kondisi
seperti ini, nampaknya anda mengalami pemberdayaan. Ketika
orang-orang mengalami pemberdayaan, mereka merasa efektif,
menyimpulkan bahwa mereka berkompeten, dan merasa bahwa
mereka memiliki kekuatan dan kendali atas kehidupan mereka.
Mereka mengakui adanya saling pertautan antara arena-arena
pemberdayaan personal, interpersonal, organisasional, dan
masyarakat.
40
Kotak 1.2
Renungan tentang Pemberdayaan
Bagaimana anda berpikir menentukan apa yang anda lakukan
Para pekerja sosial yang berorientasi pemberdayaan
menerapkan gagasan-gagasan abstrak tentang pemberdayaan
ke dalam praktek mereka sehari-hari. Pemberdayaan memiliki
implikasi bagaimanha para pekerja sosial memandang klien,
membangun relasi, dan memadukan sumber-sumber pribadi
dan politik.
Sejumlah asumsi mendasari proses pemberdayaan dalam
pekerjaan sosial:
􀁸 Pemberdayaan ialah suatu proses kolaboratif yakni klien
dan para praktisioner bekerja bersama-sama sebagai mitra.
􀁸 Proses pemerdayaan memandang klien sebagai sosok yang
berkompeten dan mampu, yang diberikan akses kepada
sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
􀁸 Klien harus memandang dirinya sebagai agen yang
menyebabkan, yang mampu mempengaruhi perubahan.
􀁸 Kompetensi diperoleh atau diperbaharui sepanjang
pengalaman-pengalaman hidup, khususnya pengalamanpengalaman
yang menegaskan kemujaraban, daripada dari
keadaan-keadaan yakni seseorang disuruh untuk
melakukan sesuatu.
􀁸 Banyak faktor menyumbang kepada situasi tertentu, dan
oleh karena itu solusi-solusi yang efektif adalah yang
pendekatannya seharusnya beragam.
􀁸 Jejaring sosial informal adalah suatu sumber dukungan
yang signifikan untuk memediasi stres dan meningkatkan
kompetensi dan rasa kendali seseorang.
􀁸 Orang-orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaannya
sendiri; tujuan-tujuan, cara-cara, dan hasil-hasil harus
didefinisikan sendiri oleh orang-orang itu.
􀁸 Tingkat kesadaran ialah suatu isu kunci dalam
pemberdayaan; informasi adalah mutlak bagi terjadinya
perubahan.
􀁸 Pemberdayaan meliputi akses kepada sumber-sumber dan
kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber itu
secara efektif.
􀁸 Proses pemerdayaan ialah dinamis, sinergistik, terus
41
berubah, dan evolusioner.
􀁸 Pemberdayaan dicapai melalui pengembangan strukturstruktur
personal, politik, dan sosioekonomi yang paralel.
1. Pemberdayaan
Pemberdayaan ialah “proses menambah kekuatan personal,
interpersonal, atau politik sehingga individu, keluarga, dan
masyarakat dapat melakukan aksi untuk memperbaiki
situasi-situasi mereka” (Gutierrez, 1994, h. 202). Akar
pemberdayaan terletak pada landasan politis dan filosofis
budaya kita sebagai “konsep demokrasi dan
pengejawantahannya dalam institusi-institusi politik kita
yang didasarkan atas prinsip pemberdayaan warganegara
untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang
mempengaruhi kesejahteraan mereka” (Swift, 1984: xiii).
Seperti yang Rappaport (1987: 121, dalam DuBois & Miley,
2005: 25) katakan, pemberdayaan
menegaskan determinasi individual atas kehidupan
individu itu sendiri dan partisipasi yang demokratis
dalam kehidupan suatu masyarakat, yang sering
melalui struktur-struktu mediasi seperti sekolah,
RT/RW, gereja, dan organisasi-organisasi swadaya
masyarakat lainnya. Pemberdayaan mencakup suatu
rasa kendali atau pengaruh pribadi yang psikologis
dan suatu kepedulian terhadap pengaruh sosial,
kekuatan politik, dan hak-hak hukum aktual. Ini
adalah suatu bangunan bertingkat yang dapat
diterapkan kepada warganegara secara individual dan
kepada organisasi-organisasi serta RT/RW; ini
menganjurkan studi manusia dalam konteks.
Sebagai suatu hasil, pemberdayaan mendefinisikan tujuan
akhir pencapaian kekuasaan. Pemberdayaan mengacu
kepada suatu pola pikir (state of mind), seperti perasaan
berharga dan berkompeten atau merasakan kekuasaan dan
kendali; ini juga mengacu kepada suatu relokasi kekuasaan
yang bersumber dari pembaharuan struktur-struktur sosial
(Swift & Levin, 1987). Dengan kata lain, pemberdayaan
meliputi elemen-elemen subyektif dari persepsi dan elemenyang
lebih obyektif dari sumber-sumber kekuasaan di
dalam struktur-struktur sosial. Pemberdayaan berarti
42
pengunaan kendali psikologis atas urusan-urusan pribadi,
dan suatu penggunaan pengaruh atas peristiwa-peristiwa
dalam arena sosial politik (Gutierrez, 1990, 1994, dalam
DuBois & Miley, 2005: 25).
2. Akses ke sumber-sumber
Menganggap bahwa orang-orang akan dapat mengalami
pemberdayaan tanpa memiliki opsi-opsi hanya menciptakan
suatu olok-olok pemberdayaan (Breton, 1993, 1994, 2002,
dalam Dubois & Miley, 2005: 25). Pemberdayaan
bergantung pada akses yang dimiliki kepada sumbersumber.
Ini berarti bahwa orang-orang mengetahui pilihanpilihan
mereka dan memiliki kesempatan-kesempatan untuk
memilih serangkaian tindakan dari opsi-opsi yang ada.
“Pemberdayaan berarti bahwa banyak kompetensi sudah
ada atau setidak-tidaknya memungkinkan, berdasarkan
tempat dan kesempatan-kesempatan … (dan) bahwa apa
yang anda lihat sebagai keberfungsian yang buruk adalah
suatu hasil dari struktur social dan kurangnya sumbersumber
yang membuat mustahil bagi kompetensikompetensi
yang ada untuk beroperasi” (Rappaport, 1981:
16, dalam DuBois & Miley, 2005: 25). Dengan kata lain,
dimensi personal, interpersonal, dan struktur politik dari
pemberdayaan saling berkaitan. Mengakses sumber-sumber
pada satu dimensi mengarah kepada pengembangan
sumber-sumber pada dimensi lain.
Individu-individu, kelompok-kelompok, organisasiorganisasi,
dan masyarakat semuanya sama-sama dapat
mengusahakan pemberdayaan. Seperti yang Anderson
(1992) katakan:
Konsep pemberdayaan mengaitkan kekuatan-kekuatan
dan kompetensi-kompetensi individu, sistem saling
bantu alamiah, dan perilaku-perilaku yang proaktif
terhadap aksi sosial, kebijakan sosial, perubahan
sosial, dan pengembangan masyarakat. Konsep ini
dapat diterapkan pada semua level praktek generalis.
Sebagai contoh, organisasi dapat memerdayakan
karena mereka mempengaruhi keputusan-keputusan
kebijakan atau karena mereka memberikan konteks
bagi individu-individu untuk merasa mengendalikan
43
kehidupan mereka sendiri. Suatu masyarakat dapat
diberdayakan karena warganya melibatkan diri dalam
kegiatan-kegiatan yang mempertahankan atau
meningkatkan kualitas kehidupan dan tanggap
terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat (h. 7,
dalam DuBois & Miley, 2005: 25).
Karena pemberdayaan berarti bahwa orang-orang
menambah kendali atau kekuasaan mereka atas kehidupan
mereka, pemberdayaan tidak mesti mengakibatkan suatu
perebutan kekuasaan atau pelepasan kekuasaan oleh satu
kelompok terhadap kelopok lain, karena “tidak ada di dalam
definisi pemberdayaan yang menuntut bahwa peningkatan
kekuasaan pada satu orang atau kelompok berarti
pengurangan kekuasaan pada orang atau kelompok lain”
(Swift & Levin, 1987: 75).
3. Implikasi bagi pekerjaan sosial
Nilai-nilai profesi pekerjaan sosial mendukung suatu
landasan pemberdayaan bagi praktek. Pekerjaan sosial
mengadopsi suatu pandangan bahwa manusia adalah
“organisme yang berusaha dan aktif yang mampu
mengorganisasikan kehidupan mereka dan mengembangkan
potensi mereka sepanjang mereka memiliki dukungandukungan
lingkungan yang tepat” (Maluccio, 1983: 136).
Perhatikan bagaimana pandangan ini menekankan
kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dan
kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh sepanjang
seluruh siklus kehidupan. Pandangan ini berkaitan dengan
tujuan pekerjaan sosial sebagai suatu cara pelepasan
kekuasaan manusia dan sosial untuk mempromosikan
kompetensi personal, interpersonal, dan struktural.
Orang-orang mencapai pemberdayaan melalui pengalamanpengalaman
yang memberdayakan. Akan tetapi para
pekerja sosial tidak akan menemukan suatu manual yang
dapat digunakan untuk memerdayakan klien, atau mereka
tidak akan menemukan suatu resep dengan pengukuran
campuran yang pasti yang dikombinasikan untuk mencapai
pemberdayaan. Proses pemberdayaan adalah berwajah
banyak dan multidimensional (Rappaport, 1984).
Kombinasi-kombinasi dan perubahan faktor-faktor psiko44
sosial-budaya, manusia, situasi, sumber-sumber, dan solusisolusi
adalah kompleks. Karena setiap keadaan,
sekelompok pelaku, atau kombinasi dari faktor-faktor yang
mempengaruhi adalah khas, proses yang menyebabkan
pemberdayaan sangat terindividualisasi dan tidak dapat
direplikasikan. Klien dan pekerja sosial mengembangkan
solusi-solusi yang mereka rangkaikan secara unik terhadap
dinamika setiap situasi. Akan tetapi ada elemen-elemen
umum yang mencirikan proses-proses ini.
a. Berfokus pada kekuatan-kekuatan
Suatu orientasi terhadap kekuatan-kekuatan dan
kemampuan kontras dengan kecenderungan untuk
berfokus kepada kelemahan-kelemahan dan
keberfungsian yang maladaptif. Bahan kepustakaan
profesional sarat dengan informasi tentang masalahmasalah
fungsional, maladaptasi, viktimisasi, dan
ketidakberdayaan. Kaum profesional terlalu sering
mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan,
ketidakmampuan-ketidakmampuan, atau keberfungsian
yang maladaptif, namun gagal memperhatikan
kekuatan-kekuatan klien. Proses bantuan tidak
memfasilitasi perubahan apabila kita mendeskripsikan
masalah-masalah dalam arti kelemahan-kelemahan,
ketidakmampuan-ketidakmampuan, atau maladaptif di
dalam diri klien; apabila para pakar berlandaskan pada
definisi masalah semata-mata; atau apabila para pekerja
sosial melaksanakan rencana tindakan sebagai suatu
cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan klien.
Dalam kenyataan, “tiga serangkai ini membantu
menjamin agar pihak penerima bantuan tetaplah suatu
ruang darurat, yakni orang-orang lumpuh yang
ditambal-sulam” (Weick, Rapp, Sullivan, & Kisthardt,
1989: 352, dalam DuBois & Miley, 2005: 26). Dengan
berfokus pada kekuatan-kekuatan berarti
mempertimbangkan hakekat sumber-sumber personal
dan lingkungan yang multidimensional (Cowger &
Snively, 2002; Miley, O’Melia, & DuBois, 2004;
Sleebey, 2003, dalam DuBois & Miley, 2005: 26).
Tentu saja para pekerja sosial harus memperhatikan
dinamika viktimisasi dan ketidakberdayaan; akan tetapi
45
mencirikan klien sebagai korban yang miskin,
membutuhkan bantuan, dan impoten yang tidak mampu
menemukan solusi atas masalah mereka kontraproduktif
terhadap perubahan. “Pemberdayaan klien dan
pengubahan status korban mereka berarti menghentikan
posisi kita sebagai dermawan” (Pinderhughes, 1983:
337, dalam DuBois & Miley, 2005: 27).
b. Bekerja secara kolaboratif
Para pekerja sosial yang berorientasi pemberdayaan
bekerja secara kolaboratif dengan klien mereka. Mereka
berfokus pada kekuatan-kekuatan, keterampilanketerampilan
adaptif, kompetensi-kompetensi, dan
potensi klien mereka. Menaruh keyakinan atas potensi
manusia adalah sentral, karena pemberdayaan ialah
berkaitan dengan gagasan bahwa manusia belum
memanfaatkan, belum menentukan cadangan
kemampuan-kemmpuan mental, fisik, emosional,
osial, dan spiritual yang dapat diekspresikan.
Adanya kapasitas bagi pertumbuhan dan
peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan ini
berarti bahwa manusia harus diperlakukan dengan
hormat bhwa kekuasaan ini ada. Kapasitas ini
mengakui aspek-aspek kehidupan yang sedang
berlangsung dan yang akan berlangsung (Weivk,
Rapp, Sullivan, & Kisthardt, 989: 353, dalam
DuBois & Miley, 2005: 27).
Selanjutnya, pemberdayaan berasumsi bahwa manusia
itu sendiri harus dilibatkan secara integratif dalam
proses-proses perubahan—dari mendefinisikan situasisituasi
mereka hingga menentukan tujuan-tujuan,
menyeleksi tindakan-tindakan mereka dan mengevaluasi
hasil-hasilnya. Kemitraan antara praktisioner dengan
klien ialah syarat bagi praktek yang berorientasi
pemberdayaan (Breton, 1994). Senada dengan Breton,
Bricker-Jenkins (1990) menekankan pentingnya
menganggap klien sebagai pakar dan konsultan utama
bagi pengembangan model-model praktek pekerjaan
sosial.
46
Budaya organisasi patriarkal yang melekat pada
penyelenggaraan pelayanan sosial menghalangi bekerja
secara kolaboratif dengan klien. Untuk menghadapi
pengaruh ini, para pekerja sosial memusatkan perhatian
pada keseimbangan kekuasaan yang lebih menghendaki
kepakaran profesional dan dependensi klien,
melaporkan jargon dan label yang mengeksploitasi klien
dan meningkatkan pengendalian sosial, dan
menggabungkan taksonomi inklusivitas dan kolaborasi
(Holmes & Saleebey, 1993). Badan-badan sosial yang
menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan ke dalam
struktur-struktur dan proses-proses organisasi mereka
sendiri mendukung usaha-usaha para pekerja sosial
untuk melibatkan klien secara kolaboratif (Shera &
Page, 1995, dalam DuBois & Miley, 2005: 27).
c. Bercermin secara kritis kepada aturan-aturan struktural
Merespons kepada nilai-nilai inti martabat manusia dan
keadilan sosial, para pekerja sosial yang
menggabungkan refleksi kritis ke dalam praktek mereka
melibatkan diri dalam suatu proses berpikir, berbuat,
dan merefleksi yang berkelanjutan—suatu proses yang
mengumpulkan umpan-balik untuk memperbaharui
perspektif-perspektif dan tindakan-tindakan. Para
pekerja sosial yang berorientasi pemberdayaan menguji
secara kritis aturan-atuiran sosial politik yang
membatasi akses kepada sumber-sumber dan
kesempatan-kesempatan. “Refleksi kritis beusaha untuk
menantang kondisi-kondisi sosial, politik, dan struktur
yang ada yang mempromosikan kepentingankepentingan
beberapa pihak dan menekan kepentingankepentingan
pihak yang lain “ (Ruch, 2002: 2005).
Dengan menganalisis akibat-akibat dari diskriminasi,
penekanan, dan pelanggaran-pelanggaran lain tentang
hak-hak azasi manusia, refleksi kritis mempertanyakan
status quo dari aturan-aturan struktural, distribusi
kekuasaan dan kewenangan, dan akses kepada sumbersumber
serta kesempatan-kesempatan. “Dengan
mengkritisi status quo, seseorang tidak dapat menguji
secara kritis apa yang dianggap pasti akan terjadi”
(Miley, O’Melia, & DuBois, 2004: 29, dalam DuBois &
Miley, 2005: 27).
47
d. Mengaitkan kekuasaan personal dan politik
Pemberdayaan mengaitkan dua sumber utama
kekuasaan—kekuasaan personal dan kekuasaan politik.
Kekuasaan personal meliputi kemampuan individual
seseorang untuk mengendalikan nasibnya dan
mempengaruhi sekelilingnya. Kekuasaan politik ialah
kemampuan untuk mengubah sistem, meredistribusikan
sumber-sumber, membentangkan struktur kesempatan,
dan mereorganisasikan masyarakat (Lee, 2001).
Proses praktek pekerjaan sosial memberikan konteks
bagi pemberdayaan individu, keluarga, dan sistem
manusia lain dengan meningkatkan kompetensi sosial
mereka. Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan
sosial ialah suatu jalan untuk menerapkan kekuasaan
politik bagi perubahan sosial yang konstruktif.
Pengintegrasian praktek pekerjaan sosial dan usahausaha
kebijakan menciptakan suatu efek sinergistik yang
dinamis untuk mempromosikan keberfungsian yang
adaptif dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat
yang adil. Pemberdayaan bagi pengembangan pribadi
dan keluarga mendorong kecukupan diri sendiri (selfsufficiency),
dan pemberdayaan bagi pengembangan
sosial dan ekonomi mengurangi anomie dan alienasi
(Hartman, 1990, dalam DuBois & Miley, 2005: 28).
Pada dasarnya tujuan pekerjaan sosial yang
berorientasikan pemberdayaan tidak semata-mata
menyesuaikan diri dengan masalah-masalah, tetapi
pemberdayaan menuntut perubahan yang sistemik.

48
Bab 2
Suatu Profesi Yang Sedang Berkembang
Pekerjaan sosial ialah suatu profesi yang secara historis
mempertahankan suatu komitmen yang partisan dalam bekerja
dengan orang-orang yang miskin atau tidak beruntung. Akan tetapi
pandangan para pekerja sosial terhadap klien mereka dan keinginankeinginan
mereka dalam kaitan dengan tindakan-tindakan tertentu
berbeda. Banyak pekerja sosial memandang populasi yang kurang
beruntung sebagai korban dari ketidakteraturan sosial, ketidakadilan
sosial, dan perubahan sosial. Sebagai pembaharu sosial, mereka
menghadapi sebab-sebab akar masalah, struktur-struktur sosial yang
diperbaharui, dan terlibat dalam pengadvokasian perubahanperubahan
kebijakan dan perundang-undangan untuk memperbaiki
kondisi-kondisi lingkungan dan menciptakan kesempatankesempatan.
Kelompok pekerja sosial lain memandang populasi
yang kurang peuntung sebagai pemohon—tidak berguna, tidak
berdaya, dan membutuhkan reformasi pribadi. Sebagai pekerja amal,
mereka menerapkan ukuran-ukuran untuk memperbaiki moral
individual dan tanggung jawab sosial.
Bab ini menguji perspektif tentang reformasi masyarakat dan
reformasi individual yang membentuk perkembangan profesi
pekerjaan sosial. Bab ini juga membahas empat pokok bahasan lain
yaitu, pertama, penelusuran lahirnya pekerjaan sosial sebagai suatu
profesi; kedua, profil persyaratan pekerjaan sosial bagi status
profesional, munculnya organisasi profesional, dan perkembangan
pendidikan pekerjaan sosial; ketiga, mendeskripsikan landasan umum
nilai-nilai pekerjaan sosial, landasan pengetahuan, dan keterampilanketerampilan;
dan keempat, mendeskripsikan prinsip-prinsip yang
memandu profesi.
A. Lahirnya pekerjaan sosial sebagai suatu profesi
Pekerjaan sosial berkembang sebagai suatu kegiatan profesional
selama akhir abad ke-19. Akarnya terletak pada kegiatankegiatan
badan sosial awal, gerakan organisasi amal, dan gerakan
rumah pemukiman.
49
1. Badan Sosial Pertama
Sejumlah badan sosial berkembang di Amerika Serikat
selama abad ke-19 untuk mengalamatkan berbagai isu sosial
antara lain New York Society for the Prevention of Pauperism
(1818); Associations for Improving the Condition of the Poor
(1840-an); berbagai badan sosial penyelamatan anak; dan
American Social Science Association (1865), dari mana
beberapa anggotanya tertarik dalam praktek yang digunakan
untuk membentuk The Conference of Charities pada tahun
1874 kemudian berubah menjadi The National Conference on
Charities and Correction pada tahun 1879. Banyak di antara
badan-badan sosial tersebut mensponsori publikasi dan jurnal
untuk memberi informasi kepada anggota-anggotanya.
Contoh dari jurnal-jurnal awal ialah Lend A Hand (1886),
Charities Review (1891), Social Casework (1920), Child
Welfare (1922), Social Service Review (1927), dan Public
Welfare (1943).
The National Conference on Charities and Correction
dibentuk pada tahun 1879 untuk mengalamatkan masalahmasalah
sosial seperti kemiskinan, kejahatan, dan
keterlantaran. Keanggotaan dari Konferensi Nasional ini,
utamanya terdiri dari para pejabat publik dan anggota-anggota
relawan dari The State Boards of Charities and Correction,
berkepentingan dengan administrasi program-program
kesejahteraan yang efektif dan reformasi lembaga-lembaga
kesejahteraan kemanusiaan.
Walaupun The National Conference on Charities and
Correction sudah lebih tua dari pekerjaan sosial sebagai suatu
bidang profesional hampir tiga dasawarsa, tema dari hasil
sidang tahunannya mencerminkan akar pekerjaan sosial.
Kepedulian terhadap orang miskin, orang cacat, orang yang
mengalami gangguan mental, dan yatim piatu di rumah-rumah
miskin, panti asuhan, dan tempat penampungan adalah
kepentingan sentral pada dasawarsa terakhir abad ke-19.
Sebagai suatu lembaga fundamental bagi American Poor
Relief, rumah-rumah miskin “berisi orang sakit, orang mskin,
orang sakit jiwa, anak-anak haram dan terlantar, PSK dan ibuibu
yang tidak menikah, atau orang-orang seperti mereka
adalah “kaum miskin yang hina, bukan orang-orang yang
dapat mengurus hidupnya” (Van Waters, 1931: 4, dalam
50
DuBois & Miley, 2005: 31). Ini “era bangunan besar” yang
memfokuskan diri dalam memberikan pengasuhan bagi kaum
terlantar di dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan khusus
anak-anak terlantar dan anak-anak muda nakal; serta
pendekatan baru kemanusiaan bagi perlakuan orang-orang
yang sakit jiwa, mendorong keanggotaan The National
Conference on Charities and Correction untuk menguji
pengasuhan terinstitusionalisasi dengan satu mata yang kritis
dan untuk mengembangkan metode-metode praktek untuk
mengurus orang sakit, orang miskin, anak terlantar, dan anak
pelaku kriminal.
2. Masyarakat Organisasi Amal
S. Humphreys Gurteen mendirikan Masyarakat Organisasi
Amal (Charity Organization Society, COS) pertama di
Amerika Serikat pada tahun 1877 di Buffalo, New York.
Gurteen yang adalah seorang pendeta suatu gereja di Inggris
terkesan dengan karya The London Society for Organizing
Charitable Relief and Repressing Mendicancy. Ia
mengusulkan untuk mengadopsi struktur organisasi dari
masyarakat amal itu untuk mengatasi kekacauan dan praktekpraktek
pemberian bantuan amal yang indiskriminatif yang
terjadi di Buffalo, yang diyakini oleh Gurteen melanggengkan
kemiskinan (Lubove, 1965, dalam DuBois & Miley, 2005:
31). Dalam beberapa tahun, 25 cabang COS berdiri di seluruh
Amerika Serikat untuk mengatasi krisis ekonomi menyusul
perang sipil. Pada tahun 1892, cabang COS di Amerika
Serikat bertambah menjadi 92 cabang (Brieland, 1995, dalam
DuBois & Miley, 2005: 31).
Usaha-usaha gerakan organisasi amal diarahkan secara
langsung untuk mengadministrasikan pelayanan-pelayanan
sosial melalui kegiatan-kegiatan amal pribadi. COS
menggunakan komisi-komisi yang ada di RT/RW yang terdiri
dari penduduk lokal dan wakil-wakil badan sosial untuk
mengorganisasikan pelayanan-pelayanan kesejahteraan
masyarakat (Lubove, 1965, dalam DuBois & Miley, 2005:
31). COS mempopulerkan teknik-teknik investigasi dan
registrasi orang-orang miskin untuk mengurangi kemiskinan.
Metode filantropinya yang ilmiah mendasarkan amal pada
investigasi para pemohon dan prosedur yang efisien.
51
Berdasarkan keyakinan bahwa penerimaan amal mengkorupsi
karakter dan motivasi individual, seorang ‘petugas bayaran”
mengarahkan “para pengunjung yang bersahabat” untuk
menemui para pemohon secara teratur. Para pengunjung yang
bersahabat memberikan dorongan dan bertugas sebagai model
karakter moral (Germain & Gitterman, 1980). Para pekerja
organisasi amal mencoba menempatkan sumber-sumber di
dalam situasi-situasi keluarga itu sendiri, yang memberikan
bantuan amal sebagai suatu usaha terakhir (Austin, 1985,
dalam DuBois & Miley, 2005: 31). Persiapan kerja bagi
pekerjaan amal dipandang penting ketika metode-metode
casework muncul. Tuntutan akan para pekerja terlatih
mengarah kepada penempatan secara bertahap para relawan
sebagai staf profesional.
Mary Richmond (1861-1928), seorang pemimpin COS yang
berpengaruh, adalah orang pertama yang terlibat dengan
pekerjaan amal sebagai staf untuk COS Baltimore. Ia
ditunjuk sebagai sekretaris umum COS Philadelphia pada
tahun 1900 dan kemudian bekerja untuk Yayasan Russell
Sage. Sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh dalam
kegiatan-kegiatan organisasi amal, Richmond adalah sosok
yang sangat penting dalam pembentukan kursus profesi
pekerjaan sosial. Bukunya Social Diagnosis (1917)
menguraikan teknik-teknik asesmen, dan karyanya What Is
Social Case Work? (1922) memberikan suatu definisi tentang
metode casework (Brieland, 1995).
Sejarah COS menunjukkan bahwa pelayanan-pelayanan
diberikan hampir secara eksklusif kepada keluarga-keluarga
Kulit Putih. “Ada suatu perasaan umum di kalangan anggota
staf COS bahwa adalah lebih bijak berkonsentrasi pada
masalah-masalah kemiskinan di kalangan orang Kulit Putih,
meninggalkan masalah-masalah di kalangan orang Kulit
Berwarna demi masa depan” (Solomon, 1976: 75, dalam
DuBois & Miley, 2005: 32). Akan tetapi COS Memphis
mengoperasikan Badan Amal Kaum Kulit Berwarna (The
Colored Federated Charities), yang Dewan Direkturnya
adalah orang Kulit Berwarna, mengoperasikan para
pekerjanya sendiri, dan melaksanakan kegiatan pengumpulan
dananya sendiri.
52
Karya COS juga meliputi kegiatan-kegiatan
pengorganisasikan komunitas (Dunham, 1970, dalam DuBois
& Miley, 2005: 32). Misalnya, jejaring bagi pendekatan
kooperatif untuk mengatasi masalah-masalah kaum miskin
dikembangkan, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat
ditujukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis,
mengalamatkan masalah-masalah perumahan, dan
mengurangi usaha-usaha yang mempekerjakan anak. Sebagai
suatu kasus, COS New York memulai publikasinya,
mendirikan pendidikan tinggi pekerjaan sosial pertama
(sekarang Columbia University School of Social Work), dan
melaksanakan penelitian lapangan (Warner, Queen, & Harper,
1930, dikutip dari Dunham, 1970, dalam DuBois & Miley,
2005: 32).
Banyak kalangan menyebut respons COS terhadap
kebutuhan-kebutuhan individu sebagai asal-mula social
casework. Minat dalam memahami relasi keluarga,
pemanfaatan “jejaring bantuan alamiah,” yang menekankan
tanggung jawab pribadi (yang dapat diterjemahkan menjadi
self-determination), dan perhatian atas akuntabilitas
penyelenggaraan pelayanan adalah beberapa usaha COS yang
memberi sumbangan kepada pekerjaan social (Leiby, 1984,
dalam DuBois & Miley, 2005: 32).
3. Gerakan Rumah Pemukiman
Gerakan rumah pemukiman berula di London pada akhir abad
ke-19 ketika Samuel Barnett menemukan Toynbee Hall. Ia
adalah seorang pendeta di suatu daerah kumuh di London,
yang mengubah jemaatnya menjadi suatu suatu kegiatan
RT/RW. Ia merekrut mahasiswa universitas untuk tinggal di
pusat dan bekerja dengan keluarga-keluarga di RT/RW.
Berdasarkan pengalamannya sendiri di Toynbee Hall, Stanton
Coit mengembangkan rumah pemukiman pertama di Amerika
Serikat yaitu Neighborhood Guild di New York City. Coit
mencirikan tujuan rumah-rumah pemukiman seperti ini:
Gagasan fundamental yang terdapat dalam
pemukiman ini ialah bahwa, tanpa memandang
keyakinan atau ketidakyakinan agama, semua
manusia, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, di
53
suatu jalan raya, di jalan raya mana saja di setiap
wilayah kelas pekerja … harus diorganisasikan ke
dalam klub yang oleh mereka sendiri, atau dalam
persekutuan dengan tetangganya, menjalankan atau
mendorong orang lain untuk menjalankan reformasi—
domestik, industri, pendidikan, hiburan atau
rekraasi—yang dituntut oleh cita-cita masyarakat. Ini
adalah ekspresi dari gagasan kerjasama keluarga
(Trattner, 1999).
Banyak rumah-rumah pemukiman lain didirikan di kota-kota
besar di seluruh Amerika Serikat termasuk Hull House
Chicago, yangdimulai oleh Jane Adams dan Ellen Gates pada
tahun 1889; The Chicago Commons dimulai oleh Graham
Taylor pada tahun 1894; Andover House di Boston yang
didirikan oleh Robert Woods pada tahun 1891; dan Henry
Street Settlement di New York yang didirikan oleh Lillian
Wald pada tahun 1893.
Gerakan rumah pemukiman mengkombinasikan advokasi
sosial dan pelayanan-pelayanan sosial untuk merespons
disorganisasi sosial yang diakibatkan oleh perkembangan
industialisasi dan urbanisasi serta meningkatnya jumlah
imigran ke Amerika Serikat pada abad ke-20. Para aktivis di
dalam gerakan prihatin dengan
B. Mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai suatu
profesi
Banyak definisi pekerjaan sosial yang ditemukan dalam
kepustakaan profesional menyinggung tentang tema pemberian
bantuan individual dan pengubahan kondisi-kondisi sosial.
Beberapa definisi menekankan manusia, sementara definisi lain
menggabungkan interaksi timbal balik antara manusia dan
lingkungan sosialnya. Di antara kecenderungan-kecenderungan
historis yang mempengaruhi definisi praktek ini ialah munculnya
social casework sebagai suatu metodologi pada awal tahun 1900-
an, gerakan psikoanalitik pada tahun 1920-an, gerakan
kesejahteraan publik pada tahun 1930-an, diterimanya
metodologi social group work dan community organizing pada
tahun 1940-an dan 1950-an, kegiatan-kegiatan reformasi sosial
pada tahun 1960-an, dan popularitas perspektif sistem sosial dan
ekologi pada tahun 1970-an dan 1980-an.
54
1. Sosial Casework
Dalam Social Diagnosis (1917) dan What Is Social Case
Work? (1922), Mary Richmond mengidentifikasikan pertama
kali prinsip-prinsip, teori-teori, dan metode-metode social
casework atau bekerja dengan individu:
Richmond menegaskan suatu proses yang tentatif
tetapi konkret dan komprehensif tentang asesmen
keberfungsian sosial. Ia mengalamatkan banyak
dimensi interaksi sosial yang menyumbang bagi
memadai atau tidak memadainya keberfungsian sosial,
kedaan pikiran caseworker sebagai suatu faktor dalam
asesmen, pentingnya konteks dalam memahami
perilaku, dampak keluarga dan peran-peran sosial
terhadap kesejahteraan mental, dan esensi proses
wawancara termasuk obyektivitas, empati,
pemanfaatan kekuatan-kekuatan individual, dan
interaksi individu dan lingkungan sosial… Panduan
pertama praktek social casework mencerminkan
wilayah bahwa pekerjaan sosial adalah pelopor—
interaksi antara individu dan masyarakat (Watkins,
1983: 46, dalam DuBois & Miley, 2005: 36).
Menurut Richmond, social casework menggabungkan empat
proses: wawasan kepada individu, wawasan kepada
lingkungan sosial, tindakan langsung pikiran atas pikiran, dan
tindakan tidak langsung melalui lingkungan sosial (Lubove,
1965: 48, dalam DuBois & Miley, 2005: 36). Edith Abbott
mengemukakan suatu ucapan yang menarik yang disampaikan
kepada Richmond yang mengklarifikasikan posisinya:
“pekerja sosial baik, kata Richmond, tidak berlangsung secara
mekanis membantu orang keluar dari suatu selokan. Tetapi ia
mulai menemukan apa yang harus dilakukan untuk
mengeluarkan orang itu dari selokan itu” (Abbott, 1919: 313,
dalam DuBois & Miley, 2005: 36). Walaupun fokus
utamanya ialah perubahan individu—“membantu orang
keluar dari selokan,” Richmond tidak mengabaikan dampak
“selokan”—lingkungan—terhadap keberfungsian individu.
Salah satu perspektif pekerjaan sosial normatif, dinyatakan
dalam Laporan Konferensi Milford (American Association of
55
Social Workers, 1929), mencerminkan suatu ketetapan hati
untuk memperkuat sifat umum dari identitas pekerjaan sosial
(Lubove, 1965: 48, dalam DuBois & Miley, 2005: 36) dan,
dalam proses ini, diberi tekanan yang lebih besar pada
adaptasi oleh individu. Laporan Konferensi Milford itu
mendorong pendidikan pekerjan sosial profesional untuk
memfokuskan diri bagaimana membuat penyesuaianpenyesuaian
pada individu-individu yang cacat atau
menyimpang. .
2. Gerakan Psikoanalitik
Psikoanalitik berfokus pada individu, yang
mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kegagalan
dan ketidakmampuan menyesuaikan diri, juga dipengaruhi
oleh gerakan psikoanalitik, suatu gerakan yang popular pada
tahun 1920-an. Perspektif psikodinamika Sigmund Freud
lebih menekankan dinamika intrapsikis manusia daripada
pengaruh kondisi-kondisi lingkungan terhadap keberfungsian
social. Trattner (1999) menyatakan bahwa, “Sekali
diingatkan akan pengaruh-pengaruh ketidaksadaran atas
motivasi, pekerja sosial psikiatrik merasa bahwa
environmentalisme, yang didasarkan atas asumsi bahwa
manusia adalah rasional, tidak berkaitan dengan faktor-faktor
dinamis dalam perilaku manusia” (h. 261).
Mary Cromwell Jarrett (1877-1961) memprakarsai suatu
spesialisasi dalam pekerjaan sosial psikiatrik,
mengembangkan suatu kurikulum pendidikan psikiatrik, dan
mendirikan Asosiasi Pekerja Sosial Psikiatrik Amerika
Serikat. Ia menekankan perubahan pekerjaan sosial yang
berfokus psikiatri dari isu-isu lingkungan kepada gangguan
internal dan personal. Ia menyimpulkan bahwa proses-proses
mental internal adalah determinan utama perilaku (Hartman,
1986a).
Dua faktor tambahan memperkuat tekanan pada perlakuan
individu: munculnya gerakan kesehatan mental dan
pelayanan-pelayanan kesehatan mental yang diberikan oleh
kaum profesional yang bekerja di Palang Merah Amerika
Serikat pada waktu Perang Dunia I. Kaum profesional dan
awam yang terlibat dalam gerakan kesehatan mental
menekankan perbaikan kondisi-kondisi di rumah sakit-rumah
56
sakit jiwa. “Gerakan advokasi awal yang memfokuskan
perhatian publik pada perawatan dan perlakuan di setting
rumah sakit dan program-program berbasis rumah sakit
diperluas untuk mencakup perawatan rumah sakit
terspesialisasi dan unit-unit psikiatrik di rumah sakit-rumah
sakit umum” (Lin, 1995: 1705). Palang Merah Amerika
Serikat memberikan pelayanan-pelayanan casework kepada
para veteran Perang Dunia I dan keluarga mereka untuk
mengalamatkan dampak psikologis dari perang (Schriver,
1987, dalam DuBois & Miley, 2005: 36). Pelayanan
casework kepada para veteran Perang Dunia I ini merupakan
usaha-usaha kepeloporan para pekerja sosial di bidang
kesehatan mental (Austin, 1985, dalam DuBois & Miley,
2005: 36)). Dengan gerakan-gerakan ini, landasan diagnostik
awal Richmond tentang pekerjaan sosial diperkuat untuk
mencerminkan suatu focus yang lebih individual yang kurang
menekankan reformasi sosial.
3. Gerakan Kesejahteraan Umum
Gerakan kesejahteraan umum pada tahun 1930-an
menekankan dimensi-dimensi sosial, budaya, politik, dan
ekonomi dari keberfungsian sosial. Penekanan ini timbul dari
dampak resesi besar. Meluasnya pengangguran dan
kemiskinan menunjukkan suatu sebab struktural dari masalahmasalah
sosial. Akan etapi kecenderungan terhadap
intervensi lingkungan dibayangi oleh gerakan psikoanalitik
konservatif yang menekankan pada ketidakmampuan individu
dalam menyesuaikan diri dansuatu model medis dari
perubahan psikologis.
Dua pekerja sosial, Harry Hopkins dan Frances Perkins,
adalah orang-orang yang memberikan kepemimpinan dalam
gerakan kesejahteraan umum. Harry Hopkins (1890-1946),
seorang pekerja sosial dari Negara Bagian Iowa yang pindah
ke New York untuk bekerja di gerakan rumah pemukiman,
memainkan suau peran yang signifikan dalam pengembangan
kebijakan sosial selama era resesi besar. Sebagai
administrator New York State’s Temporary Emergency Relief
Administration, ia mengembangkan suatu sistem yang
memberikan bantuan umum kepada para pengangguran. Pada
tahun 1933, ia bergabung dengan program pemerintah pusat
Roosevelt untuk mendukung usaha-usaha bantuan propinsi
57
dan lokal, mengadvokasi pembentukan program-program
bantunn kerja, dan mendorong pengembangan Social Security
Act 1935 (Bremer, 1986, dalam DuBois & Miley, 2005: 38).
Sebagai pekerja sosial dan pembaharu sosial, Frances Perkins
(1880-1965), adalah perempuan pertama yang menjadi
anggota kabinet presiden AS. Sebelum ditunjuk menjadi
Menteri Tenaga Kerja pada pemerintahan Franklin D.
Roosevelt, ia mengadvokasikan reformasi legislatif di Negara
Bagian New York untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja
yang membahayakan. Perkins memperoleh suatu pengalaman
administratif sebagai komisaris industrial berskala nasional di
New York. Dalam posisinya di kabinet Roosevelt, ia
memainkan suatu peran kunci dalam mengembangkan
kebijakan jaminan sosial nasional. Sebagai hasil dari
pengaruh Perkins, ketentuan-ketentuan bagi kesehatan ibu dan
anak, anak cacat, pelayanan kesejahteraan anak, rehabilitasi
kerja, kesehatan umum, bantuan kepada anak terlantar, dan
asistensi kepada orang cacat dimasukkan dalam perundangundangan
ini (Cohen, 1986, dalam DuBois & Miley, 2005:
38).
4. Sosial Group Work dan Community Organization
Metodologi social group work dan community organization
memperoleh penerimaan dan pengakuan formal sebagai
intervensi pekerjaan sosial pada tahun 1940-an dan 1950-an.
Kedua metodologi ini menekankan konteks situasional dari
perubahan perilaku. Penerimaan dan pengakuan group work
dan community organization sebagai metode pekerjaan sosial
yang diterima menandai suatu transformasi yang signifikan
dalam profesi pekerjaan sosial. Sebelumnya pekerjaan sosial
cenderung dilihat sebagai identik dengan casework
(Goldstein, 1973).
Group work menggunakan interaksi kelompok kecil sebagai
wahana bagi perubahan sosial. Dalam sejarah awalnya, group
work berfokus pada kegiatan-kegiatan pendidikan, rekreasi,
dan pembangunan karakter melalui organisasi-organisasi
seperti Perhimpinan Pemuda Kristen Amerika Serikat (Young
Men Christian Association, YMCA) dan Perhimpinan Pemudi
Kristen Amerika Serikat (Young Women Christian
Association, YWCA), Pramuka, RT/RW, pemukiman58
pemukiman, dan Bala Keselamatan. Fokus social group work
termasuk perkayaan, pendidikan, dan reformasi sosial.
Sebagai suatu metode pekerjaan sosial, social group work
menggunakan saling pengaruh kepribadian dalam prosesproses
kelompok untuk mencapai tindakan kelompok yang
kooperatif yang mengalamatkan tujuan-tujuanbersama.
Grace Coyle (1892-1962) adalah seorang pemimpin awal
dalam social group work. Setelah lulus dari Wellesley
College, ia memperoleh sertifikat dari Sekolah Filantropi New
York, S2 Ekonomi, dan S3 Sosiologi dari Universitas
Columbia. Sebelumnya ia bekerja di suatu rumah pemukiman
dan kemudian pindah ke YWCA, dan akhirnya ia menjadi
dosen di Universitas Case Western Reserve. Dengan
publikasi bukunya, Social Process in Organized Groups, ia
mulai mengembangkan landasan ilmu sosial dari pekerjaan
sosial dalam bekerja dengan individu dan kelompok. Coyle
menekankan penggunaan pengalaman-pengalaman kelompok
kreatif sebagai suatu wahana bagi perubahan dan menekankan
partisipasi anggota-anggota kelompok dan pengendalian yang
demokratis (Reid, 1986, dalam DuBois & Miley, 2005: 39).
Community organization menciptakan perubahan-perubahan
dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan unit-unit
organisasi. Usaha-usaha community organization pada
asarnya menciptakan perubahan dalam situasi-situasi atau
dalam lingkungan, yang pada gilirannya mempengaruhi
kesejahteraan pribadi. Sebagai contoh, usaha-usaha
community organization sebelumnya mengalamatkan
masalah-masalah komunitas yang disebabkan oleh Perang
Dunia II, seperti kebutuhan akan jaringan pelayananpelayanan
bagi keluarga-keluarga tentara dan pelayananpelayanan
rawat siang bagi anak-anak yang ibunya bekerja di
satuan tugas ketentaraan.
Salah seorang pemimpin community organization, Eduard
Lindeman (1885-1953), mengajar di Sekolah Pekerjaan Sosial
Universitas New York dari tahun 1924 hingga 1950. Visinya
tentang pekerjaan sosial melampaui teknik-teknik faksional
dari metode psikoanalitik dan menggabungkan suatu filosofi
yang menekankan konteks sosial dari pekerjaan sosial: “Ia
mengembangkan suatu perspektif terintegrasi, holistik dan
59
lintas disiplin tentang perilaku manusia dan masalah sosial
pada suatu saat ketika para pekerja sosial membaginya ke
dalam kamp-kamp perang sepanjang garis-garis ideologi,
filosofi, dan teoritik” (Davenport & Davenport, 1986: 500,
dalam DuBois & Miley, 2005: 39).
5. Dual perspective
Definisi pekerjaan sosial pada tahun 1950-an mulai
menangkap kembali dual perspective tentang individu dan
lingkungan sosial yang banyak menghiasi sejarah awal profesi
ini. Di antara para kontributor terhadap perspektif ini ialah
gagasan Bertha Capen Reynolds, laporan Hollis-Taylor,
Definisi Kerja Praktek Pekerjaan Sosial, dan tulisan Hollis
tentang “manusia-dalam-situasi.”
Bertha Capen Reynolds (1885-1978) ialah seorang advokat
sosial penting bagi kelas pekerja dan kelompok-kelompok
tertekan. Setelah memperoleh ijazah dalam pekerjaan sosial
dan spesialisasi psikiatrik lanjutan, Reynolds bekerja di suatu
rumah sakit umum di Massachusetts. Perlawanannya
terhadap model medis yang populer dan pengetahuannya yang
eksplisit tentang pengobatan pakar adalag bukti dalam
penekanannya dalam memobilisasikan perubahan-perubahan
lingkungan dan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan klien.
Dalam karirnya klak, ia bekerja di National Maritime Union
dalam suatu program yang berfungsi sebagai seorang model
bagi pekerjaan sosial di perserikatan-perserikatan. Tekanan
Reynolds pada keterlibatan konsumen dalam mengarahkan
pelayanan-pelayanan sosial membedakan filosofinya tentang
penyelenggaraan pelayanan sosial (Freedberg & Goldstein,
1986; Hartman, 1986b, dalam DuBois & Miley, 2005: 39).
Reynolds menulis secara ekstensif tentang kebutuhan bagi
para pekerja sosial untuk mendemonstrasikan kepedulian atas
keadilan sosial dan isu-isu hak sipil melalui kegiatan-kegiatan
politik. Reynolds (1951) mendeskripsikan social casework
sebagai membantu “orang-orang untuk menguji dan
memahami realitasnya, fisik, sosial, dan emosional, dan untuk
memobilisasikan sumber-sumber yang ada di dalam diri
mereka dan di dalam lingkungan sosial mereka untuk
memenuhi realitas mereka atau mengubahnya” (h. 13). Ia
“sedih karena profesi ini telah kehilangan penglihatan akan
60
komitmennya terhadap manusia, terhadap masyarakat, dan
terhadap reformasi” (Goldstein, 1990: 34, dalam DuBois &
Miley, 2005: 39). Tanggung jawab individu atas perubahan
adalah bukti, tetapi elemen-elemen perubahan berada pada
manusia dan lingkungan mereka.
Laporan Hollis-Taylor tentang pendidikan pekerjaan sosial
(1951) memotret pekerjaan sosial sebagai suatu aktivitas
pemberian bantuan, suatu aktivitas sosial, dan suatu aktivitas
perantaraan. Berdasarkan pernyataan PBB tentang dimensi
internasional dari praktek pekerjaan sosial, laporan ini
mendeskripsikan pekerjaan sosial sebagai berikut:
a. Ialah suatu aktivitas pemberian bantuan yang dirancang
untuk memberi asistensi dalam kaitan dengan masalahmasalah
yang menghambat individu, keluarga, dan
kelompok dalam mencapai suatu standard kesejahteraan
sosial dan ekonomi minimum yang diinginkan.
b. Ialah suatu aktivitas “sosial” yang dilaksanakan bukan
untuk keuntungan pribadi oleh para praktisioner privat
tetapi di bawah naungan organisasi, pemerintah atau
bukan pemerintah, yang dikembangkan untuk keuntungan
anggota-anggota dari masyarakat sesuai dengan asistensi
yang ditetapkan.
c. Ialah suatu aktivitas “perantaraan” yakni orang-orang,
keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok yang kurang
beruntung dapat menikmati semua sumber-sumber yang
tersedia di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhankebutuhan
mereka yang tidak terpenuhi. (h. 58-59).
Definisi Kerja Praktek Pekerjaan Sosial (1958), hasil Sidang
Komisi NASW tentang Praktek yang dikepalai oleh Harriet
Bartlett, juga menekankan fokus ganda ini:
Metode pekerjaan sosial ialah penggunaan diri yang
bertanggung jawab, berkesadaran, dan berdisiplin
dalam suatu relasi dengan individu atau kelompok.
Melalui relasi ini praktisioner memfasilitasi interaksi
antara individu dan lingkungan sosialnya dengan suatu
kesadaran yang berkelanjutan tentang pengaruh timbal
balik antara satu sama lain. Relasi ini memfasilitasi
perubahan-perubahan: (1) di dalam diri individu dalam
61
kaitannya dengan lingkungan sosialnya, (2)
lingkungan sosial dalam pengaruhnya terhadap
individu, dan (3) interaksi antara individu dan
lingkungan sosialnya. (h. 7, dalam DuBois & Miley,
2005: 40)
Definisi ini memperluas fokus pekerjaan sosial dari bekerja
dengan individu menjadi bekerja dengan individu dan
kelompok. Definisi ini juga menggambarkan dimensi relasi
timbal balik yang interaksional antara individu dan
lingkungan sosialnya sebagai suatu sasaran perubahan.
Florence Hollis (1964), seorang profesor pekerjaan sosial
terkemuka, menciptakan ungkapan “manusia-dalamsituasinya”
untuk mendeskripsikan interaksi tiga sisi dari
“konfigurasi yang terdiri dari manusia, situasi, dan interaksi
di antara keduanya” (h. 10). Metode psikososial Hollis
menekankan realitas fisik, sosial, dan psikologis manusia,
serta komponen-komponen sosial luar dalam perkembangan
dan keberfungsian individu (Grinnell, 1973, dalam DuBois &
Miley, 2005: 40). Hollis menyatakan bahwa pekerjaan sosial
dibutuhkan untuk memberikan “bobot kepada individu dan
situasi sosial” (h. 266). Pandangannya selanjutnya
menganjurkan bahwa intervensi terjadi utamanya pada level
individu; ia memfokuskan pada intervensi lingkungan sebagai
suatu cara untuk memperbaiki keberfungsian individu.
6. Reformasi Sosial
Tahun 1960-an merupakan titik balik lain bagi profesi ini.
Dalam banyak hal, kerusuhan tahun 1960-an menyentuh
semua institusi sosial, termasuk pekerjaan sosial dan
kesejahteraan sosial. Salah seorang aktivis pada periode ini,
Whitney Young (1921-1971), memulai karir profesionalnya
di Minnesota Urban League setelah meraih S2 Pekerjaan
Sosial dari Universitas Minnesota. Pada saat kematiannya, ia
adalah direktur eksekutif National Urban League. Sebagai
seorang profesor pekerjaan sosial, ia mengajar di Universitas
Nebraska, Universitas Creighton, dan dekan Fakultas
Pekerjaan Sosial di Universitas Atlanta. Sebagai pemimpin
dalam profesi pekerjaan sosial, Young adalah ketua National
Conference on Social Welfare (1965) dan NASW (1966). Ia
menerima pengakuan nasional atas kegiatan-kegiatannya yang
62
berkaitan dengan hak-hak sipil ketika Presiden Lyndon
Johnson menganugerahkannya Medali Kebebasan pada tahun
1969 (Peebles-Wilkins, 1995b, dalam DuBois & Miley, 2005:
41). Young memberitahukan kepada para praktisioner di
Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial itu bahwa
pekerjaan sosial telah kehilangan semangat untuk mendukung
reformasi sosial dalam siaran persnya untuk mencapai status
profesional. Ia menantang “profesi untuk menuntut kembali
warisan yang hilang para pendahulunya” (Trattner, 1999, h.
311).
Suatu ujian atas kegiatan-kegiatan profesional dalam
dasawarsa ini menyaksikan bahwa dalam perluasan
dan perbaikan pelayanan-pelayanan pada sektor publik
dan privat, pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial baik
tradisional maupun inovatif terus berkembang. The
Economic Opportunity Act, perluasan dari jaminan
sosial dan pelayanan-pelayanan kesejahteraan punlik,
perluasan dalam jenis dan jumlah pelayananpelayanan
keluarga, meningkatnya ketersediaan
klinik-klinik kesehatan jiwa dan pusat-pusat rawat
siang, aksi masyarakat, dan program-program
kemiskinan adalah sedikit dari proyek dan setting
yang diasumsikan sebagai suatu peran utama profesi
ini. (Goldstein, 1973: 47).
Namun demikian, kegiatan-kegiatan “perang terhadap
kemiskinan” yang berasal dari program pemerintah pusat
dimaksudkan untuk mengalamatkan masalah-masalah sosial
pada level akar rumput, dalam banyak hal kritis dalam profesi
pekerjaan sosial dan bahkan berorientasi antiprofesi. Para
pembuat kebijakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
tentang efektivitas pendekatan-pendekatan casework dan
group work tradisional. Sekali lagi, profesi ditantang untuk
menguji ulang fokusnya (Brieland, 1995).
Tantangan ini dipenuhi oleh orang-orang yang
mentransformasikan perangkaian proses dan metode.
Daripada memulai dengan metode dan kemudian menguji
manusia-dalam-situasi, mereka menganjurkan bahwa titik
awal seharusnya manusia-dalam-situasi. Dengan kata lain,
masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan klien
63
harus mendasari pemilihan metode-metode intervensi.
Dengan demikian suatu landasan generik dari fondasi praktek
bagi semua kegiatan-kegiatan pekerjaan sosial memperoleh
perhatian. Perspektif generalis, yang menekankan sistem
sosial dan perspektif ekologi, memberikan suatu pendekatan
yang seragam terhadap praktek pekerjaan sosial yang
berorientasi pemecahan masalah.
7. Pendekatan Ekosistem
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, profesi pekerjaan sosial
menerima definisi pekerjaan sosial yang memperkenalkan
bahasa pendekatan ekosistem. Definisi ini berfokus pada
elemen-elemen ekologi dan sistem yang dipadukan oleh
Meyer (1970; 1983; 1988) dalam pendekatan ekosistem;
Germain dan Gitterman (1980; 1996) dalam model kehidupan
ekologis; dan Maluccio (1981) dalam model kompetensi
klien.
Paradigma Meyer (1988) tentang variabel-variabel
lingkungan yang memandang ekosistem berkaitan dan saling
mempengaruhi dengan variabel-variabel manusia, dan dengan
demikian intervensi lingkungan harus tercakup di antara
pilihan-pilihan perlakuan” (h. 287).
Germain (1979) mendeskripsikan sifat transaksional dari
pendekatan manusia-dalam-situasi dalam pekerjan sosial.
“Dalam suatu pandangan ekologis, praktek pekerjaan sosial
diarahkan pada memperbaiki transaksi-transaksi antara
manusia dan lingkungan untuk memperkaya kemampuankemampuan
adaptif dan memperbaiki lingkungan bagi semua
manusia yang menjalankan tugas-tugas kehidupan di
dalamnya” (h. 7-8).
Praktek yang berorientasi kompetensi yang dikembangkan
oleh Maluccio (1981) mengalamatkan kebutuhan untuk
mempertimbangkan kemampuan-kemampuan dan
keterampilan-keterampilan, aspek-aspek motivasi, dan
kualitas lingkungan sebagai komponen kompetensi ekologi
bagi transaksi antara manusia dan lingkungan fisik dan
sosialnya. Dengan kata lain, “esensi dari pekerjaan sosial
yang berorientasi kompetensi ialah perubahan transaksi antara
manusia-lingkungan sehingga mendukung dan/atau
64
memperkaya kompetensi individu, keluarga, dan kelompok
untuk berhubungan secara efektif dengan lingkungan” (h. 11).
8. Munculnya definisi pekerjaan sosial
Seratus tahun yang lalu, definisi-definisi pekerjaan sosial
mencerminkan lahirnya profesioanalisme, perubahan
perspektif teoritik, dan munculnya tren praktek. Walaupun
definisi-definisi ini sama dalam mendeskripsikan misi dan
tujuan pekerjaan sosial, definisi-definisi ini memperlihatkan
beberapa perbedaan yang menyolok dalam bagaimana
definisi-definisi ini menggambarkan hakekat kegiatankegiatan
profesional. Semua definisi berfokus pada masalah,
isu, dan kebutuhan yang muncul dalam transaksi manusia di
dalam sistem sosial. Tren mengidentifikasikan suatu fokus
ganda yang mencakup perlakuan individu dan reformasi
sosial, daripada memandang individu sebagai titik utama
intervensi yang memberi perhatian terbatas pada lingkungan
patut diperhatikan.
Secara tradisional, para pekerja sosial berurusan dengan
masalah-masalah pribadi yang dialami oleh klien individual.
Namun masalah-masalah pribadi individu harus harus
dipandang dalam konteks isu-isu sosial yang lebih luas.
“Memperlakukan” orang melalui konseling dan intervensi
psikoterapi dapat meningkatkan kemampuannya dalam
menghadapi masalah dan menyesuaikan diri, tetapi ini tidak
menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleks yang
terjadi dalam situasi indviidu. Meluasnya masalah-masalah
sosial, memudarnya sikap-sikap sosial, dan terbatasnya
kesempatan-kesempatan serta sumber-sumber yang ada pada
mereka, menuntut tindakan yang korektif agar orang-orang
dapat memaksimisasi potensi mereka. Definisi terbaru
pekerjaan sosial menggabungkan secara serentak dua aktivitas
pekerja sosial: pemecahan masalah pada relasi-relasi manusia
dan terlibat dalam reformasi sosial.
C. Persyaratan bagi status profesional
Pertanyaan apakah pekerjaan sosial benar-benar suatu profesi
telah menantang para pekerja sosial selama hampir seabad dan
bersamaan dengan lahirnya definisi profesi ini. Sejarah pekerjaan
sosial mencerminkan usaha-usaha yang sistematik oleh para
pelopor sebelumnya untuk memperoleh status profesional,
65
menyatukan organisasi-organisasi profesional, dan
mengembangkan standard pendidikan.
1. Apakah pekerjaan sosial suatu profesi?
Status profesional pekerjaan sosial dievaluasi oleh Abraham
Flexner pada tahun 1915, dan kesimpulannya bergema di
kalangan para pekerja sosial sejak saat itu. Pada tahun 1957,
Ernest Greenwood menerapkan kriteria untuk menegaskan
posisi pekerjan sosial sebagai suatu profesi. Dewasa ini
profesi pekerjaan sosial terus menghadapi isu yang berkaitan
dengan mempertahankan legitimasi profesionalnya.
Pidato Flexner, “Apakah Pekerjaan Sosial suatu Profesi?”
yang diselenggarakan pada pertemuan Baltimore Conference
on Charities and Correction pada tahun 1915, ialah suatu
peristiwa yang sangat signifikan dalam proses pengembangan
landasan rasional bagi pekerjaan sosial sebagai suatu profesi
yang terorganisasi (Austin, 1983, dalam DuBois & Miley,
2005: 43). Flexner (1916), seorang pakar terkemuka di
bidang pendidikan profesional, menguraikan enam sifat yang
ia sebut “ciri-ciri suatu profesi.” Menurut Flexner, “Profesi
pada dasarnya melibatkan operasi intelektual dengan
tanggung jawab individu yang lebih besar, memperoleh bahan
bakunya dari ilmu dan pembelajaran, bahan baku ini mereka
kerjakan hingga praktis dan menghasilkan kepastian,
memiliki suatu teknik yang dapat dikomunikasikan melalui
pendidikan, cenderung mengorganisasikan diri sendiri, dan
memiliki motivasi yang semakin altruistik” (h. 580). Ciri-ciri
ini memberikan suatu kerangka untuk mengases status
profesional pekerjaan sosial.
Flexner mengakui evolusi yang pesat dari suatu “kesadaran
diri profesional,” menyadari bahwa pekerjaan sosial berada
pada tahap awal profesionalisasi, dan memuji motivasi
altruistik dari para pekerja sosial dan pengabdian mereka
kepada “perbuatan yang baik.” Akan tetapi ia menyimpulkan
bahwa pada tahun 1915, pekerjaan sosial belumlah suatu
profesi. Karena pekerjaan sosial bertindak sebagai penengah
di antara profesi-profesi lain, ia tidak memiliki tanggung
jawab atau kekuatan suatu profesi yang sejati.
66
Usaha-usaha pendidikan sudah nampak, tetapi kurangnya
spesifisitas dalam tujuan pekerjaan sosial tidak kondusif
untuk suatu disiplin pendidikan terspesialisasi yang teratur
dan tinggi. Flexner mengamati bahwa walaupun pekerjaan
sosial memiliki tubuh pengetahuannya, fakta-fakta, dan
gagasan-gagasan dari laboratorium dan seminar, ia tidak
dibangun di atas suatu disiplin pendidikan yang terorganisasi
secara bertujuan.
Selain itu, karena luasnya lingkup yang mencirikan praktek
pekerjaan sosial pada saat itu, pekerjaan sosial tidak memiliki
derajat kompetensi terspesialisasi yang tinggi yang
disyaratkan bagi status profesional. Dengan kata lain, Flexner
tidak melihat metode praktek tunggal yang umum terhadap
luasnya bidang pekerjaan sosial. Mempertimbangkan semua
faktor ini, Flexner menyimpulkan bahwa pekerjaan sosial
belum mencapai status profesional.
Sejak saat Flexner memproklamasikan ke publik bahwa
pekerjaan sosial belum memenuhi kriteria suatu profesi yang
sejati, ada suatu kesibukan yang tinggi dengan dan suatu
permohonan yang bersemangat untuk memperoleh status
profesional (Greenwood, 1957; Hodson, 1925, dalam DuBois
& Miley, 2005: 44). Dengan menggunakan kerangka Flexner
sebagai model, para pekerja sosial berusaha membuktikan
bahwa pekerjaan sosial benar-benar suatu profesi (Austin,
1983). Aktivitas mereka berfokus pada mengalamatkan
kekurangan-kekurangan yang diidentifikasikan untuk
mengklaim status profesional. Hasil dari kegiatan ini
termasuk peningkatan jumlah sekolah-sekolah pekerjaan
sosial, membentuk suatu badan akreditasi profesional,
menstandardisasikan kurikulum pendidikan,
mengadvokasikan pelatihan bagi semua pekerja sosial, dan
menyelenggarakan serangkaian konferensi untuk menguji
sifat tunggal dan generik dari keterampilan-keterampilan
pekerjaan sosial yang dapat diterima dalam semua setting
(Popple, 1985, dalam DuBois & Miley, 2005: 44). Setelah
memperoleh kemajuan yang berarti dalam mengembangkan
metodologi praktek, meningkatkan persiapan pendidikan bagi
pekerja sosial, memperluas landasan pengetahuan empirik
pekerjaan sosial, dan mengkonsolidasikan serta
mensolidifikasikan asosiasi-asosiasi profesi, para pekerja
67
sosial menegaskan bahwa pekerjaan sosial benar-benar telah
memperoleh status profesional.
Artikel klasik Ernest Greenwood (1957), “Attributes of a
Profession,” memberikan ciri lain dalam mengevaluasi status
profesional dari pekerjaan sosial. Kontinuum Greenwood,
yang menguraikan perbedaan antara status profesional dan
bukan profesional, meliputi indikator status profesional
berikut ini:
a. Suatu profesi memiliki pengetahuan fundamental dan
mengembangkan suatu badan teori yang sistematik yang
membimbing keterampilan-keterampilan praktek;
persiapan pendidikan harus berciri intelektual dan praktis.
b. Otoritas dan kredibilitas profesional dalam relasi klien dan
kaum profesional didasarkan atas penggunaan
pertimbangan dan kompetensi profesional.
c. Suatu profesi diberdayakan untuk mengatur dan
mengendalikan anggota, praktek profesional, pendidikan,
dan standard penampilannya sendiri. Masyarakat
memberi kewenangan membuat peraturan dan hak-hak
profesional.
d. Suatu profesi memiliki suatu kode etik yang dapat
memperkuat, eksplisit, sistematik, dan mengikat yang
memandu perilaku etik anggota-anggotanya.
e. Suatu profesi dipandu oleh suatu budaya nilai-nilai,
norma-norma, dan simbol-simbol di dalam suatu jaringan
organisasional kelompok-kelompok formal dan informal,
melalui mana profesi berfungsi dan melaksanakan
pelayanan-pelayanannya.
Dengan menggunakan indikator-indikator ini untuk
mengevaluasi status profesional pekerjaan sosial, Greenwood
menyimpulkan bahwa ”pekerjaan sosial sudah berstatus
profesi; pekerjaan sosial memiliki banyak butir kesamaan
dengan model yang sebaliknya dapat diklasifikasikan” (h.
438). Ia juga menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sedang
berusaha mencapai status dalam “jenjang profesional,
sehingga pekerjaan sosial juga dapat menikmati prestise,
otoritas, dan monopoli maksimum yang akhir-akhir ini
dimiliki oleh sedikit profesi penting” (h. 438).
68
Akhir-akhir ini, status profesional pekerjaan sosial diteliti
secara seksama dengan cara mengevaluasi apakah pekerjaan
sosial memiliki “monopoli” dalam penyelenggaraan
pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial seperti yang
dimaksudkan oleh Greenwood. Akan tetapi beberapa pakar
menegaskan bahwa adalah penting berjalan melampaui baik
ciri maupun proses asesmen tentang status profesional untuk
menguji adanya kewenangan dan kendali, yang meliputi
faktor-faktor seperti otoritas profesional yang sah, solidaritas
keanggotaan, dan monopoli yang diberikan untuk
menyelenggarakan pelayanan-pelayanan (Lowe, Zimmerman,
& Reid, 1989). Beberapa pakar berpendapat bahwa
meningkatnya pemberian lisensi dan peraturan akan
membatasi orang-orang yang secara hukum dapat
mendefinisikan dirinya sebagai pekerja sosial. Tetapi
pemberian lisensi gagal mengalamatkan isu kritis tentang
penjaminan suatu ranah aktivitas yang unik bagi pekerja
sosial, yaitu pelayanan-pelayanan dapat diselenggarakan
secara eksklusif oleh para pekerja sosial yang dipersiapkan
secara profesional. Ternyata, beberapa pakar berpendapat
bahwa kesibukan memberi lisensi akhir-akhir ini
menumbangkan isu pendefinisian suatu ranah keahlian
praktek profesional: Sebelum profesi pekerjaan sosial dapat
mencapai kendali kerja yang dibutuhkan, para pekerja sosial
harus menegaskan parameter ranah profesional mereka
sendiri.
2. Lahirnya organisasi profesi
Untuk melancarkan penempatan kerja bagi para lulusannya,
pada tahun 1911 beberapa mahasiswi kolese membentuk
suatu organisasi profesi yang disebut Intercollegiate Bureau
of Occupations di Kota New York. Salah satu bagiannya,
National Social Worker’s Exchange, yang tertarik secara
khusus dalam standard profesional, memimpin gerakan untuk
membentuk suatu organisasi yang komprehensif, American
Association of Social Workers, pada tahun 1921 (Austin,
1983). Suatu cikal bakal selanjutnya bagi pembentukan
asosiasi-asosiasi profesi datang dari para dosen pekerjaan
sosial yang berusaha untuk memperoleh penerimaan di
kalangan komunitas akademik: “Agar pekerjaan sosial diakui
sebagai program gelar profesional yang sah, dan dosen
pekerjaan sosial sebagai anggota akademi yang sah, adalah
69
sangat penting bahwa status profesional pekerjaan sosial
ditegaskan” (h. 361, dalam DuBois & Miley, 2005: 43).
Ketika bidang-bidang keahlian muncul, asosiasi-asosiasi
profesi lain terbentuk, termasuk American Association of
Medical Social Workers (1918), National Association of
School Social Workers (1919), American Association of
Psychiatric Social Workers (1926), American Association of
Group Workers (1936), Association for the Study of
Community Organization (1946), dan Social Work Research
Group (1949).
Sebagai suatu syarat bagi kesatuan profesional, berbagai
organisasi pekerjaan sosial bergabung pada tahun 1955 untuk
membentuk National Association of Social Workers
(NASW). Dengan keanggotaan hampir 150.000 orang,
NASW adalah organisasi pekerjaan sosial terbesar di dunia
akhir-akhir ini (NASW, 2003). Keanggotaan penuh (biasa)
NASW tersedia bagi lulusan program pekerjaan sosial yang
diakreditasi oleh Council on Social Work Education (Dewan
Pendidikan Pekerjaan Sosial Amerika Serikat). Mahasiswa
yang terdaftar dalam program gelar S1 dan S2 Pekerjaan
Sosial juga memenuhi syarat menjadi anggota. Keanggotaan
luar biasa (associate membership) dalam NASW tersedia bagi
para praktisioner pelayanan kemanusiaan lain. Selain
organisasi nasional, ada cabang-cabang di setiap negara
bagian dan di District of Columbia, New York City, Puerto
Rico, Virgin Islands, Guam, dan Eropa (utamanya bagi orang
Amerika yang bekerja di pangkalan militer). Sebagai anggota
asosiasi, NASW memberikan dukungan dan sumber-sumber
kepada para praktisioner pekerjaan sosial, mempromosikan
pengembangan profesional, mengembangkan standardstandard
praktek dan kode etik, serta mempromosikan adicita
kemanusiaan dan nilai-nilai pekerjaan sosial.
Selain NASW, sejumlah asosiasi profesional yang memiliki
minat khusus terbentuk, misalnya kelompok-kelompok
profesional khusus, kepentingan-kepentingan khusus, isu-isu
advokasi, dan bidang-bidang keahlian. Contoh ini meliputi
Association for Community Organization and Social
Administration, Canadian Association of Social Wokers,
International Federation of Social Workers, National
Association of Black Social Workers, National Organization
70
of Forensic Social Work, dan Society for Social Work
Leadership in Health Care. Asosiasi-asosiasi spesialitas ini
mempengaruhi perubahan dan stabilitas. Asosiasi-asosiasi ini
juga adalah sumber penting bagi identitas dan pembaharuan
profesi.
3. Perkembangan pendidikan profesi
Para pemimpin terdahulu dalam masyarakat organisasi amal
dan gerakan rumah pemukiman menyadari bahwa pendidikan
formal adalah suatu prasyarat bagi keberhasilan lahirnya
profesi. Akan tetapi ada debat yang serius apakah fokusnya
pada “pelatihan” atau pada pendidikan berbasis universitas
(Pumhprey & Pumhprey, 1961, dalam DuBois & Miley,
2005: 47).
Mary Richmond mendukung pembentukan sekolah-sekolah
pelatihan yang secara langsung diafiliasikan dengan badanbadan
filantropis, program-program pelatihan yang lebih
menekankan praktikalitas daripada teori-teori akademik
(Costin, 1983). Program pertama semacam ini ialah kursus
pelatihan selama enam minggu yang dilaksanakan pada
musim panas tahun 1898 oleh Masyarakat Organisasi Amal
New York. Ini diformalisasikan menjadi program pelatihan
selama setahun melalui Sekolah Filantropi New York pada
tahun 1904.
Dalam merespons kepada tuntutan akan para pekerja sosial
terlatih, program-program pekerjaan sosial dikembangkan di
kota-kota lain. Di Chicago, kepemimpinan dalam usahausaha
pendidikan awal datang dari Graham Taylor dari rumah
pemukiman Chicago Commons dan Julia Lathrop dari Hull
House. Ketika Chicago School of Civics and Philanthropy
menjadi School of Social Service Administration, yang
berafiliasi dengan Universitas Chicago, usaha pendidikan ini
menjadi yang pertama yakni pendidikan pekerjaan sosial
dimasukkan dalam suatu struktur universitas koedukasional
utama (Costin, 1983). Program-program universiats
menekankan pemahaman teoritik dan pengalaman praktis.
Pengakuan bahwa standard-standard umum harus diterapkan
kepada program-program pendidikan bersamaan dengan
pengembangan kurikulum. Semula, American Association of
71
Schools of Social Work, yang diorganisasikan pada tahun
1919, membimbing kebijakan kurikulum (Lowy, Bloksberg,
& Walberg, 1971). Pada tahun 1952, asosiasi ini, yang
berfokus pada pendidikan professional pada level strata dua,
bergabung dengan National Association of Schools of Social
Administration, yang mempromosikan pendidikan pekerjaan
sosial strata satu, untuk membentuk Dewan Pendidikan
Pekerjaan Sosial Amerika Serikat (Council on Social Work
Education, CSWE). CSWE adalah organisasi yang
menetapkan standard pendidikan pekerjaan sosial di Amerika
Serikat Walaupun pada mulanya ditugaskan untuk
mengakreditasikan program pendidikan pekerjaan sosial pada
strata dua, sejak tahun 1974 CSWE ditugaskan untuk
mengakreditasikan program pendidikan pekerjaan sosial pada
semua level, termasuk program pendidikan pekerjaan sosial
pada strata satu.
Tujuan CSWE ialah mempromosikan pendidikan pekerjaan
sosial berkualitas tinggi. Pencapaian tujuan ini dilakukan
dengan cara mengakreditasikan program-program,
menyelenggarakan konferensi-konferensi bagi para dosen,
memelopori kegiatan-kegiatan pengembangan profesi,
memprakarsai satuan-satuan tugas pemrograman pendidikan,
dan mempublikasikan jurnal (Beless, 1995). Akreditasi—
pensertifikasian bahwa standard minimum tertentu telah
dipenuhi—ialah suatu alat penjaminan mutu. Banyak negara
bagian menyaratkan bahwa para calon harus memiliki suatu
ijazah dari suatu program yang disetujui untuk melakukan
suatu ujian kualifikasi dalam rangka memperoleh lisensi atau
sertifikasi. Juga, ijazah dari suatu program pekerjaan sosial
strata satu terakreditasi selalu memperoleh kedudukan yang
tinggi dalam program pekerjaan sosial strata dua, suatu
praktek yang mengakui bahwa program pekerjaan sosial strata
satu terakreditasi memberikan landasan profesional bagi inti
praktek, kebijakan, penelitian, dan perilaku manusia. Laporan
Hollis-Taylor (1951) menyimpulkan bahwa studi seni dan
sains, dasar bagi persiapan profesional, dan konsep dasar
pekerjaan sosial, batu pertama bagi pendidikan pekerjaan
sosial lanjutan, dapat diperoleh di pendidikan tinggi strata
satu.
4. Pekerjaan sosial dewasa ini
72
NASW dan CSWE sama-sama memainkan peran-peran yang
vital dalam mendefinisikan misi dan tujuan profesi pekerjaan
sosial dan dalam memperbaiki ketepatan kegiatan-kegiatan
profesional pada beragam level praktek. Akan tetapi
perubahan tidak terjadi tanpa kontroversi. Pengakuan akan
status profesional para pekerja sosial strata satu oleh NASW
pada tahun 1970 dan akibat dari akreditasi program strata satu
oleh CSWE pada tahun 1974 muncul setelah ada debat yang
serius. Ternyata, penerimaan para lulusan program pekerjaan
sosial strata satu sebagai anggota biasa dalam NASW
berhadapan dengan penolakan terbuka dan bahkan tuduhan
bahwa pengakuan para pekerja sosial lulusan strata satu
sebagai profesional dianggap mendeprofesionalisasikan
praktek pekerjaan sosial.
Penerimaan ijazah pekerjaan sosial strata satu dan para
praktisioner pekerjaan sosial strata satu menuntut profesi
pekerjaan sosial mengembangkan suatu klasifikasi perbedaan
tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan profesional serta
mempertegas landasan kompetensi praktek—pengetahuan,
keterampian-keterampilan, dan nilai-nilai—yang harus
dimiliki oleh semua pekerja sosial. Menurut CSWE (2001),
mahasiswa yang lulus dari program pekerjaan sosial strata
satu yang diakreditasikan oleh CSWE dan mahasiswa
pekerjaan sosial strata dua setelah menyelesaikan pendidikan
tahun pertama harus dapat melaksanakan hal-hal sebagai
berikut:
a. Menerapkan keterampilan-keterampilan berpikir kritis
dalam konteks praktek pekerjaan sosial profesional.
b. Memahami landasan nilai profesi, standard-standard dan
prinsip-prinsip etisnya, serta praktek yang berkitan dengan
itu.
c. Berpraktek tanpa diskriminasi dan dengan kehormatan,
pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang
berkaitan dengan usia, kelas, warna kulit, budaya,
kecacatan, etnis, struktur keluarga, jender, status marital,
kebangsaan asal, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi
seksual.
d. Memahami bentuk-bentuk dan mekanisme-mekanisme
penekanan dan diskriminasi serta menerapkan strategi73
strategi bagi advokasi dan perubahan sosial yang
memajukan keadilan sosial dan ekonomi.
e. Memahami dan menerjemahkan sejarah profesi pekerjaan
sosial dan struktur-struktur sera isu-isu kontemporernya.
f. Menerapkan pengetahuan dan keteramplan-keterampilan
praktek pekerjaan sosial generalis dengan sistem-sistem
dari semua tingkat pendidikan (level strata satu).
Menerapkan pengetahuan dan keteramplan-keterampilan
dari suatu perspektif pekerjaan sosial generalis untuk
berpraktek dengan sistem-sistem dari semua tingkat
pendidikan (level strata dua).
g. Menggunakan kerangka teoritik yang didukung oleh bukti
empirik untuk memahami perkembangan dan perilaku
individu sepanjang masa hidup dan interaksi di antara
individu dan individu serta di antara individu dan
keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat.
h. Menganalisis, merumuskan, dan mempengaruhi
kebijakan-kebijakan sosial.
i. Mengevaluasi studi-studi penelitian, menerapkan temuantemuan
penelitian ke dalam praktek, dan mengevaluasi
intervensi prakteknya sendiri.
j. Menggunakan keterampilan-keterampilan komunikasi
secara berbeda lintas populasi klien, rekan kerja, dan
masyarakat.
k. Menggunakan supervisi dan konsultasi yang sesuai
dengan praktek pekerjaan sosial.
l. Berfungsi di dalam struktur organisasi dan sistem
penyelenggaraan pelayanan serta mengusahakan
perubahanan organisasi yang diperlukan (h. 9).
Tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh CSWE menjamin bahwa
para pekerja sosial strata satu mengembangkan kompetensi di
dalam suatu landasan pengetahuan, nilai-nilai, dan
keterampilan-keterampilan yang seragam.
D. Landasan umum praktek pekerjaan sosial
Landasan umum praktek yang diuraikan oleh Harriet Bartlett
(1970) adalah konseptualisasi formatif dari praktek pekerjaan
sosial generalis. Bartlett mendeskripsikan fokus utama dari
pekerjaan sosial ialah membantu manusia menghadapi situasisituasi
kehidupan dan membantu mereka menyeimbangkan
tuntutan-tuntutan lingkungan sosial mereka. Menueut Bartlett,
74
para pekerja sosial memiliki suatu orientasi khusus yang
mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap individu di
dalam konteks situasi mereka. Untuk bertindak berdasarkan
orientasi ini, para pekerja sosial memperoleh sikap-sikap mereka
terhadap manusia dari suatu badan nilai-nilai profesional dan
mendasarkan pemahaman mereka akan perilaku manusia dan
respons lingkungan dari suatu badan pengetahuan. Teknik-teknik
dan metode-metode praktek berasal dari landasan nilai dan
pengetahuan ini.
Landasan bagi praktek generalis seperti yang diuraikan oleh
CSWE (2001) dengan demikian memiliki suatu landasan tujuan,
nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang
generik atau umum yang dimiliki bersama oleh semua pekerja
sosial. Landasan umum ini menyatukan profesi walaupun para
praktisioner pekerjaan sosial menggunakan beragam metode,
bekerja dalam setting-setting yang berbeda, memiliki kelompokkelompok
yang beragam sebagai klien, dan berpraktek dengan
klien pada level sistem yang berbeda. Kompleks nilai-nilai,
pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan profesi ini
mendeskripsikan mengapa, apa, dan bagaimana pekerjaan sosial
(Tabel 2.1).
Tabel 2.1
Nilai-nilai, Pengetahuan, dan Keterampilan-keterampilan
Pekerjaan Sosial
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental
􀁸􀀃 Menghormati keberagaman
􀁸􀀃 Kerahasiaan
􀁸􀀃 Sikap/perilaku profesional
􀁸􀀃 Martabat dan harga diri
􀁸􀀃 Keadilan sosial
􀁸􀀃 Sikap tidak menghakimi
􀁸􀀃 Perilaku etis
􀁸􀀃 Akses kepada sumber-sumber
􀁸􀀃 Penentuan nasib sendiri
75
Pengetahuan fondasi
􀁸􀀃 Filsafat pekerjaan sosial
􀁸􀀃 Teori-teori perilaku manusia
􀁸􀀃 Keberagaman budaya
􀁸􀀃 Sejarah kesejahteraan sosial
􀁸􀀃 Dinamika keluarga
􀁸􀀃 Dinamika kelompok
􀁸􀀃 Komunikasi yang efektif
􀁸􀀃 Sistem manusia
􀁸􀀃 Kebijakan kesejahteraan social
􀁸􀀃 Bidang-bidang praktek
􀁸􀀃 Pengetahuan tentang diri sendiri
􀁸􀀃 Teori organisasi
􀁸􀀃 Teori komunitas
Keterampilan-keterampilan yang disyaratkan
􀁸􀀃 Berpikir kritis
􀁸􀀃 Membangun relasi
􀁸􀀃 Memberdayakan proses-proses
􀁸􀀃 Mempraktekkan metode-metode
􀁸􀀃 Menganalisis kebijakan-kebijakan
􀁸􀀃 Komunikasi yang efektif
􀁸􀀃 Kompetensi budaya
􀁸􀀃 Operasi komputer
􀁸􀀃 Penelitian
􀁸􀀃 Perencanaan sosial
􀁸􀀃 Intervensi krisis
􀁸􀀃 Manajemen waktu
1. Nilai-nilai profesional
Untuk mencapai tujuan-tujuan profesi, para pekerja sosial
harus menjadi mitra yang bertanggung jawab dalam proses
perubahan. Kegiatan-kegiatan profesional mereka harus
disesuaikan dengan nilai-nilai profesi, yang dibangun
berdasarkan tujuan pekerjaan sosial, dan dipandu oleh
standard-standard praktek etis profesional. Nilai-nilai
pekerjaan sosial berfokus pada tiga bidang umum: nilai-nilai
tentang manusia, nilai-nilai tentang pekerjaan sosial dalam
76
kaitan dengan masyarakat, dan nilai-nilai yang
menginformasikan perilaku profesional.
a. Nilai-nilai tentang manusia
Nilai-nilai umum profesi mencerminkan gagasan-gagasan
fundamental pekerja sosial tentang hakekat manusia dan
hakekat perubahan—“nilai-nilai inti pelayanan, keadilan
sosial, martabat dan harga diri manusia, pentingnya relasi
manusia, integritas, dan kompetensi” (NASW, 1999a: 5).
Menghormati martabat dan harga diri semua manusia
tanpa memandang lingkungan kehidupannya, warisan
budaya, gaya hidup, atau keyakinan-keyakinan adalah
sangat penting dalam mempraktekkan pekerjaan sosial.
Para pekerja sosial profesional memelihara suatu
pandangan positif tanpa syarat atas orang lain dengan cara
menghormati keberagaman dan menerima gaya hidup
pribadi yang beragam. Para pekerja sosial membela hakhak
klien untuk mengakses pelayanan-pelayanan dan
berpartsiipasi dalam pembuatan keputusan. Mereka
mengintegrasikan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri,
tidak menghakimi, dan kerahasiaan ke dalam interaksi
mereka dengan klien.
b. Nilai-nilai tentang masyarakat
Para pekerja sosial menjunjung tinggi keadilan sosial dan
menghargai proses demokratis. Para pekerja sosial
mengemban tanggung jawab untuk menghadapi
ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Mereka
memiliki komitmen secara profesional untuk membuat
institusi-institusi sosial lebih manusiawi dan tanggap
terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Perbaikan
program-program sosial dan pembaharuan kebijakankebijakan
sosial mencerminkan komitmen para
praktisioner untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial
dengan cara-cara yang dapat mewujudkan keadilan sosial.
c. Nilai-nilai tentang perilaku profesional.
Nilai-nilai memandu kegiatan-kegiatan profesional para
pekerja sosial dalam usaha-usaha mereka dengan sistem
klien. Para pekerja sosial menghargai kekuatan-kekuatan
dan kompetensi-kompetensi sistem klien serta bekerja
dalam kemitraan dengan klien untuk mengembangkan
77
soluasi-soluasi yang kreatif. Para pekerja sosial juga
menilai mutu praktek mereka dan terus menerus menguji
efektivitas praktek mereka sendiri. Selain itu, mereka
juga mengemban tanggung jawab atas perilaku etik dan
pengembangan profesi mereka secara terus menerus.
2. Landasan pengetahuan pekerjaan sosial
Landasan pengetahuan budaya mempersiapkan mahasiswa
dengan pengetahuan yang luas tentang humanitas dan sains
serta melengkapi mahasiswa dengan alat-alat untuk berpikir
dan menganalisi secara kritis. Landasan profesional meliputi
mata-mata kuliah tentang sejarah dan filsafat pekerjaan sosial,
bidang-bidang praktek pekerjaan sosial, konstruk teoritik dan
model-model praktek, perundang-undangan dan kebijakan
sosial, pengaruh-pengaruh budaya, penelitian, dan kesadaran
diri.
a. Landasan pengetahuan budaya. Pendidikan bagi praktek
pekerjaan sosial profesional adalah berbasis universitas
dan meliputi serangkaian mata kuliah tentang pengetahuan
budaya yang luas. Suatu latar belakang dalam beragam
ilmu-ilmu sains seperti psikologi, sosiologi, antropologi,
ekonomi, ilmu politik, dan sejarah, adalah sangat penting
bagi pemahaman akan kondisi-kondisi sosial dan perilaku
manusia. Mempelajari seni dan literatur mendorong
penghargaan terhadap estetika dan kreativitas. Filsafat
memberikan suatu kesempatan untuk menguji metodemetode
pemikiran dan struktur pengetahuan. Mata kuliah
sains memberikan wawasan kepada ciri-ciri biologis
manusia dan ciri-ciri fisik lingkungan. Suatu landasan
pengetahuan budaya yang kuat adalah sentral bagi
pendidikan pekerjaan sosial pada level strata satu dan
strata dua.
b. Filsafat dan sejarah pekerjaan sosial. Landasan filsafat
dan sejarah pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial
membentuk kekuatan profesi. Para pekerja sosial harus
memahami kecenderungan-kecenderungan dalam praktek
kontemporer di dalam konteks sejarah praktek pekerjaan
sosial. Suatu perspektif sejarah memberikan wawasan
78
kepada sikap-sikap yang saling bertentangan tentang
klien yang menerima pelayanan sosial dan cara-cara
pekerja sosial memberikan pelayanan-pelayanan sosial.
c. Bidang-bidang praktek. Walaupun para pekerja sosial
berpraktek di dalam setting-setting tertentu, mereka harus
memiliki suatu pemahaman yang komprehensif tentang
semua bidang utama praktek pekerjaan sosial—sektorsektor
kesejahteraan sosial publik dan privat seperti
pemeliharaan pendapatan, pelayanan keluarga dan anakanak,
fasilitas perawatan kesehatan, setting kesehatan
jiwa, bisnis dan industri, sekolah, dan koreksi. Mereka
harus memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber
pelayanan sosial, ketika mereka membuat rujukan dan
mengaitkan klien dengan pelayanan-pelayanan lain.
Pemahaman beragam bidang praktek juga memperkaya
kemampuan pekerja sosial untuk berpartisipasi dalam
kegiatan-pkegiatan perencanaan sosial.
d. Konstruk teoritik dan model-model praktek. Landasan
pengetahuan formal pekerjaan sosial meliputi teori-teori
tentang perilaku manusia dan lingkungan sosial serta
tentang metode-metode dan model-model praktek. Para
pekerja sosial berpraktek dari suatu landasan teoritik yang
memberikan suatu pemahaman bagaimana sistem-sistem
biologis, sosial, psikologis, dan budaya mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Banyak
perspektif pekerjaan sosial berasal dari teori-teori ilmu
sosial.
Teori-teori tentang perilaku manusia, komunikasi
interpersonal, dan sistem sosial serta teori-teori tentang
proses-proses perubahan sosial, organisasi, masyarakat,
kelompok, dan individu mendukung praktek pekerjaan
sosial. Perspektif teoritik mempengaruhi bagaimana para
pekerja sosial memandang klien dan berkomunikasi
dengan mereka. Perspektif ini juga mempengaruhi
bagaimana para pekerja sosial membuat asesmen,
merancang intervensi, mengembangkan solusi, mengakses
sumber-sumber, dan mengevaluasi hasil. Para pekerja
sosial menggunakan banyak pendekatan yang berbeda
dalam bekerja dengan klien pada berbagai level sistem.
79
e. Perundang-undangan dan kebijakan sosial. Sejumlah
besar program pelayananan kesehatan dan kemanusiaan
berasal dari mandat undang-undang pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu para
pekerja sosial harus memahami penyelenggaraan Undangundang
Jaminan Sosial 1935 dan amandemennya serta
perundang-undangan kesejahteraan sosial tentang
perumahan, transportasi, kesehatan jiwa, kecacatan,
kesejahteraan anak, dan perawatan kesehatan. Selain itu,
untuk mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan
yang mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, para
praktisioner harus memiliki suatu pengetahuan kerja
tentang proses-proses pembuatan kebijakan pada level
lokal, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
f. Pengaruh-pengaruh budaya. Untuk mempersiapkan
praktek yang sensitif secara etnis, para pekerja sosial
harus memahami dampak budaya terhadap perilaku
manusia. Mereka harus menyadari bahwa dinamika
keberagaman etnis, sosial, dan budaya harus
dipertimbangkan dengan cara-cara yang khas karena
manusia menghadapi sedemikian banyak tantangan dalam
kehidupan mereka.
Para pekerja sosial harus menyadari dampak total dari
suatu realitas etnis dalam kehidupan sehari-hari (Devore
& Schlesinger, 1999). Memahami peran dan status
perempuan, kelompok-kelompok etnis, kaum minoritas
ras, orang-orang cacat, gay laki-laki dan lesbian, dan lainlain
yang menderita diskriminasi dan penekanan adalah
sangat penting bagi praktek pekerjaan sosial yang efektif.
Pemahaman ini harus mencakup suatu kemampuan untuk
mengidentifikasikan perbedaan-perbedaan antara berbagai
kelompok dan perbedaan-perbedaan individual di dalam
kelompok-kelompok. Para pekerja sosial yang sensitif
secara etnis mengalami suatu proses penyadaran dan
pemahaman bagaimana etnisitas mereka sendiri
mempengruhi persepsi mereka tentang diri mereka sendiri
dan orang lain (Devore & Schlesinger, 1999;
Pinderhughes, 1995b; 1997). Para pekerja sosial
menjamin bahwa sumber-sumber pelayanan dilokasikan
80
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang khas dari
kelompok-kelompok populasi tertentu. Mereka juga
mengalamatkan ketidaksetaraan yang melekat dalam
penyelenggaraan pelayanan-pelayanan sosial dan dalam
pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial bagi
kelompok-kelompok itu, termasuk kaum minoritas,
perempuan, lanjut usia, dan homoseksual.
g. Penelitian. Hasil-hasil penelitian memberikan
pemahaman kepada pekerja sosial tentang kebutuhankebutuhan,
keberfungsian sosial, dan proses-proses
adaptasi manusia. Selain itu, pengetahuan tentang
metode-metode penelitian adalah suatu prasyarat untuk
mengevaluasi efektivitas metode-metode dan programprogram
praktek. Para pekerja sosial juga harus
memahami rancangan penelitian dasar dan analisis
statistik sehinga mereka dapat membaca laporan-laporan
secara cerdas, menarik kesimpulan-kesimpulan yang
tepat, dan mengintegrasikan hasil-hasil ke dalam praktek
mereka.
h. Pengetahuan tentang diri. Untuk berfungsi secara efektif
sebagai orang profesional, para pekerja sosial harus
mengenal diri mereka sendiri. Dengan demikian para
pekerja sosial menjajaki gaya hidup mereka sendiri,
perspektif etis, kode moral, nilai-nilai, dan latar belakang
budaya. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran
mereka akan gaya belajar mereka sendiri, sikap-sikap
terhadap perubahan, dan respons terhadap berbagai
situasi, bias, dan stereotip. Memperoleh pengetahuan
tentang diri sendiri adalah suatu proses seumur hidup: “Ini
adalah suatu perjalanan seumur hidup menuju
pengetahuan tentang diri sendiri dan penerimaan diri
sendiri. Ini juga suatu perjalanan yang penting seandainya
orang yang membantu itu dapat memanfaatkan suatu alat
utama—diri sendiri—sepenuhnya dengan cerdas dan
dengan hasil maksimum (Johnson, 1998: 110).
3. Landasan keterampilan pekerjaan sosial
Selain nilai-nilai dan pengetahuan profesional, praktek
pekerjaan sosial memperoleh keterampilan-keterampilan yang
bervariasi mulai dari penerapan teori-teori ke dalam praktek
81
hingga penggunaan teknologi dan manajemen waktu secara
efektif.
a. Penerapan teori ke dalam praktek. Selama bekerja
dengan klien—mulai dari membangun relasi dan
merumuskan solusi-solusi hingga mengakhiri relasi
profesional—para pekeja sosial harus dapat menerapkan
suatu pemahaman teoritik tentang prilaku manusia,
keberagaman manusia, dan keberfungsian sosial ke dalam
praktek pekerjaan social mereka sehari-hari. Para pekerja
sosial yang terampil menerapkan secara sadar teori ke
dalam praktek dan mengevaluasi praktek mereka dengan
menggunakan standard etika profesi pekerjaan sosial.
b. Perubahan berencana. Pada tahap-tahap awal proses
intervensi, para pekerja sosial harus mendemonstrasikan
keterampilan dan mengidentifikasikan tantangantantangan
dan menggabungkan persepsi-pesepsi klien atas
masalah-masalah mereka dengan rencana-rencana mereka,
mengases kemampuan-kemampuan klien, menetapkan
tujuan-tujuan yang realistik, dan menetapkan solusisolusi,
serta mengumpulkan informasi yang relevan.
Dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencanarencana
intervensi, para pekerja sosial harus dapat
mengembangkan serangkaian rencana-rencana,
melibatkan sistem klien dalam kemitraan yang
kolaboratif, mengembangkan tujuan-tujuan jangka pendek
dan tujuan-tujuan jangka panjang, melokasikan dan
mengases sumber-sumber masyarakat, melakukan
rujukan, dan mengembangkan hubungan-hubungan lain
antara klien dengan sumber-sumber yang dibutuhkan.
Akhirnya, untuk mengakhiri relasi profesionalnya dengan
klien, para pekerja sosial membutuhkan keterampilanketerampilan
yang memfasilitasi pengakhiran relasi yang
efektif dan melakukan evaluasi metode-metode dan hasilhasil
intervensi.
c. Intervensi pada semua level sistem. Para pekerja sosial
generalis mengembangkan keterampilan-keterampilan
paktek untuk bekerja dengan klien dada berbagai level
sistem—individu, keluarga, kelompok formal, organisasi
yang kompleks, dan masyarakat. Keterampilan82
keterampilan yang spesifik dalam bekerja dengan
individu, kelompok, tim kerja antardisiplin,
pengembangan organisasi, praktek komunitas, dan
reformasi sosial meningkatkan kemampuan para pekerja
sosial untuk dapat bekerja dengan beragam klien.
d. Keterampilan-keterampilan relasi. Relasi profesional
antara klien dan pekerja sosial adalah jantung dari praktek
pekerjaan sosial. Kemampuan pekerja sosial untuk
mengembangkan relasi kerja meningkatkan efektivitas
dan kesadaran diri interpersonal. Para pekerja sosial
harus memiliki keterampilan-keterampilan dalam
mengkomunikasikan empati, ketulusan, kepercayaan,
penghormatan, dan dukungan.
e. Keterampilan-keterampilan komunikasi. Keterampilanketerampilan
komunikasi lisan dan tulis yang baik adalah
benar-benar sangat penting. Keterampilan-keterampilan
wawancara adalah vital karena proses dasar pekerjaan
sosial adalah pertukaran informasi. Para pekerja sosial
harus mampu mendengarkan dengan penuh pemahaman
dan memberi tanggapan yang memiliki tujuan tertentu.
Kompetensi dalam melakukan presentasi lisan
meningkatkan kemampuan para praktisioner dalam
bekerja dengan kelompok, organisasi, dan masyarakat.
Kompetensi untuk dapat menulis secara jelas dan ringkas
meningkatkan efektivitas pekerja sosial dalam memelihara
catatan-catatan, menulis laporan, dan menulis proposal.
f. Kompetensi budaya. Para pekerja sosial menerapkan
keterampilan-keterampilan lintas budaya untuk membuat
interaksi mereka dengan klien lebih relevan secara
budaya. Para pekerja sosial harus memiliki keterampilanketerampilan
wawancara etnografi, atau keterampilanketerampilan
yang dapat mengungkapkan pandanganpandangan
kaum minoritas tentang masalah-masalah dan
konteks-konteks situasional dari perspektif budaya
mereka. Para pekerja sosial harus dapat
mendemonstrasikan kepekaan dan kesadaran akan
implikasi budaya dan pengaruh-pengaruhnya terhadap
semua aspek pekerjaan mereka dengan klien (Green,
1999).
83
g. Analisis kebijakan. Para pekerja sosial membutuhkan
keterampilan-keterampilan untuk dapat menganalisis
kebijakan-kebijakan sosial dan memberikan sumbangan
bagi pembuatan kebijakan dalam praktek pribadi mereka
dan di lembaga-lembaga pada level kabupaten/kota,
provinsi, dan pusat. Para pekerja sosial harus dapat
memberikan kesaksian publik, mengadvokasikan posisi
perundang-undangan yang memperbaiki situasi-situasi
klien, dan berpartisipasi dalam proses-proses pembutan
kebijakan. Para pekerja sosial harus terampil dalam
beradvokasi untuk mempengaruhi pengembangan
kebijakan-kebijakan sosial yang mengalamatkan isu-isu
yang dihadapi oleh kelompok-kelompok populasi yang
tertekan di dalam masyarakat—misalnya, orang-orang
miskin, lanjut usia, gay dan lesbian, dan cacat.
h. Keterampilan-keterampilan penelitian. Para pekerja
sosial harus cakap seperti konsumen penelitian dan
praktisioner penelitian. Para pekerja sosial menggunakan
keterampilan-keterampilan penelitian mereka untuk
melakukan tinjauan-tinjauan kepustakaan, merumuskan
rancangan-rancangan penelitian, melakukan kegiatankegiatan
penelitian, menganalisis kebijakan-kebijakan,
dan mengevaluasi praktek mereka. Keterampilanketerampilan
penelitian mencakup kemampuan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data, menyajikan
informasi, menerapkan analisis statistik, dan
menggunakan komputer. Standard-standard etika, yang
meliputi pembocoran informasi atas sepengetahuan klien
dan penghormatan atas hak privasi, harus memandu
kegiatan-kegiatan penelitian.
i. Pengoperasian komputer. Para pekerja sosial kontemporer harus
mampu mengoperasikan komputer. Komputer telah menjadi suatu
dukungan teknologi yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan sosial. Keterampilan-keterampilan yang sangat penting
meliputi kemampuan untuk melakukan word processing dan data
entry, serta mengikuti instrukri,instrtjsi yang ada pada daftar menu.
Teknoloei komputer lejihgkatkan analisis data d`l`m penelitian,
perdncanaan program, dan bahkan b__13%3$9639247 ajer*A
langsung dengan klhen.|!ng1053,ajgfe1033|Lpard 7idctlpar`haAp0
84
_*._tab=_pard `b_faaqto`djustright*1080Litap0
&sid8481217 Manajemen waktu.s53`prsid12660426
Tuntutan)tunturan yang semakin besar t%rhadap praktek
pekerjaan sosial -enyaratkan jeterAturan dan
pdngorganisasiaN. Keterampilan-jdterampilan Manajemen
uaktu meliputi kdmampu`n unttk men'gunaj`n saktu secara
dfektif, mEnjadwalkan peristiwa-peristiva secara rdaliSthk,
mematuhi janji-janji, memenuhi batas-batas waktu y`ng
ditetapkan, dan menindaklanjuti tugas-tugas yang
ditentukan.Lpar
sid8481217!rrsid12660426 D.Xtab
` %360`b_aspnum`p0 &Prinsip)pbinsip profeqi pekerjaan
snqial
1j _660426 Bagaimana tujuan, nilai-nilai, pefgetahu`n, dan
keterampil`n-keperaipilan profesi diterjemahkan ke dalam
praktek pekerja`n sosial? Para pekerja sosial membedakan 12
prinsip-prinsip profesional yang mencerminkan inti dari tujuan
pekerjaan sosial dan inti dari landasan umum praktek. Prinsipprinsip
ini memandu para praktisioner generalis dalam
melaksnakan tujuan pekerjaan sosial melalui mode-mode
intervensi mereka yang terkait. Prinsip-prinsip ini ialah:
1. Memberdayakan manusia, baik secara perorangan maupun
secara kelompok, untuk menggunakan kemampuankemampuan
mereka dalam memecahkan masalah dan
menghadapi situasi secara lebih efektif. Pekerja sosial
menggunakan suatu kemitraan antara sistem klien dan
pekerja sosial. Kemitraan artinya bahwa semua sistem klien
memiliki kekuatan-kekuatan atas dasar mana solusi-solusi
dibangun. Pemberdayaan ialah proses membebaskan potensi
dan kekuatan-kekuatan sistem sosial dan menemukan serta
menciptakan sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
untuk mempromosikan keberfungsian sosial yang efektif
dalam memecahkan masalah-masalah, isu-isu dan
kebutuhan-kebutuhan klien.
2. Mendukung suatu posisi yang proaktif dalam rangka
pengembangan kebijakan sosial dan ekonomi, untuk
mencegah terjadinya masalah-masalah individu dan
masyarakat. Para pekerja sosial harus mengantisipasi
tantangan-tantangan dan menciptakan serta
mengimplementasikan kebijakan-jebijakan xang mencegah
85
terjadhnxa kesulitan,kestlit`n. Ketarlibatan yanc proaktif
diarahkan kepada pengembangal jebijakan sosi`l dan
ekonomi y`ng setara, dengan demikian mempromosikan
keadilan sosial.
_itap0 '1 35.gfe1033Sid1_660426
Xlangfe10333. ]_aqpnu-Titap0 33M%mperdahanjan integri4a3
prOfesi dalam semua aspek praktek pekerjaan sosia,_. Nilai-nihai
$an etica profesi adalah Landasan bagi praktek profesionah. Dalam
kenyataan( kode etik merupakan suatu panduan umum bagi aktivitas
profesional dalal kAitan dengan ristem klien, pilpin n badan sosial
iang mempekerjakaj pekerja sosial, rekan-rekAn kerja sesama
pekerjA sosial, profesi pekerjaan sosial, dan lasyarakat secara
jeseluruh!n. L%n*a _di seorang anggota prkfesi beparti membuat
statq komitmen untuk mempertahankan integritas profesi dan
memenuhi mandat profesional untuk meningk`tkan kualitaq
kehidupan, keadilan, Dan kesetaraaN.
_whDctlpar!dPha
4.,360!djustright_'fe1033Mengembangkan hubunganhubungan
antara manusia dan sumbebdaya-sumberdaya
masyarakap untuk mewujudkan keberdungsian sosial lebih
lanjut dan meningkatkan kualitas kehidupan. Para pekerja
sosial memastikan hubungan-hubungan antara sistem klien
dengan sumber-sumber, kesempatan-kesempatan masyarakat,
dan institusi-institusi sosial. Sebagai orang yang memiliki
pengetahuan yang luas tentang pelayanan-pelayanan yang
terdapat di dalam struktur kesejahteraan sosial, pekerja
sosial berfungsi sebagai seorang “buku sumber” yang
memberikan informasi dan rujukan serta bertindak sebagai
seorang “advokat sumber” yang menghadapi hambatanhambatan
dalam memanfaatkan dan mengases sumbersumber
yang sesuai.
5. Mengembangkan jejaring kerja yang kooperatif di dalam
sistem-sistem sumberdaya kemasyarakatan. Sumber-sumber
manusia termasuk program-program pelayanan sosial, yang
dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan semua
anggota masyarakat disediakan di dalam institusi-institusi
sosial (misalnya, ekonomi, poltiik, kesehatan, kesejahteraan
social, pendidikan). Pengembangan suatu sistem
penyelenggaraan pelayanan-pelayanan sosial yang kohesif,
nondiskriminatif, dan komprehensif yang menguntungkan
berbagai anggota masyarakat menuntut perencanaan yang
86
seksama dan suatu komitmen kerjasama di antara para
penyelenggara pelayanan sosial.
6. Memfasilitasi tanggapan dari sistem-sistem sumberdaya
kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Para pekerja sosial
dituntut untuk mengalamatkan isu-isu kualitas kehidupan
melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan untuk memperbaiki
diskriminasi institusional dan ketidakadilan-ketidakadilan
lain melalui kegiatan-kegiatan reformasi sosial.
7. Mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh
manusia untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.
Idealnya, keadilan sosial ialah kondisi sosial yang
memudahkan seluruh anggota dari suatu masyarakat untuk
memiliki hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang sama
yang diberikan oleh masyarakat itu dan dalam tanggung
jawab serta kewajiban yang diadakan oleh anggotaanggotanya
di dalam masyarakat itu. Berpartisipasi
sepenuhnya dalam masyarakat berarti individu-indivdiu
memiliki akses kepada manfaat-manfaat sosial yang ada di
dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan aspirasiaspirasi
kehidupan mereka sendiri, dan sebaliknya, agar
mereka dapat memberi sumbangan bagi kesejahteraan
masyarakat.
8. Memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan
profesi pekerjaan sosial melalui penelitian dan evaluasi.
Pengetahuan praktek muncul dan metodologi-metodologi
praktek diperbaharui melalui usaha-usaha penelitian empiris
pekerja sosial dan evaluasi mereka atas efektivitas praktek.
Para pekerja sosial menggunakan hasil-hasil penelitian untuk
meningkatkan keberfungsian sosial dan mempengaruhi
perubahan sosial. Profesi memanfaatkan anggotaanggotanya
untuk memberi sumbangan bagi landasan
pengetahuan profesional, dimensi-dimensi keterampilan dari
praktek, dan landasan-landasan nilai-nilai.
9. Mendorong suatu pertukaran informasi di dalam sistemsistem
kelembagaan di dalam mana masalah-masalah dan
sumberdaya-sumberdaya serta kesempatan-kesempatan
dihasilkan. Semua institusi sosial memiliki potensi untuk
87
menciptakan dan mengatasi masalah-masalah. Walaupun
suatu struktur sosial dapat dipersalahkan karena
menyebabkan masalah-masalah, di dalam struktur yang sama
itulah para pekerja sosial dan klien menemukan solusinya.
Para pekerja sosial menggunakan suatu proses
pemberdayaan untuk mendong institusi-institusi sosial
menyadari peran mereka dalam menciptakan masal`hmasalah
dan berpartisipasi dalam mengembangkan solusisolusi.
_042610. Meningkatkan komunikasi melalui suatu
penghormatan akan keberagaman dan melalui praktek
pekerjaan sosial yang peka secara budaya dan tidak
membeda-bedakan jenis kelamin. Suatu pemahaman akan
keterkaitan antara manusia dan lingkungan dibangun di atas
dasar suatu pemahaman akan dampak keberagaman. Para
praktisioner yang bekerja bagi keadilan sosial harus peka
terhadap implikasi keberagaman. Kepekaan terhadap
etnisitas, yang berasal dari tujuan dan nilai-nilai profesi,
harus tercermin dalam semua aspek pekerjaan sosial, dari
penerapan suatu metode intervensi hingga kepada konstruksi
jaringan penyelenggaraan pelayanan sosial.
11. Menerapkan strategi-strategi pendidikan untuk mencegah dan
mengatasi masalah-masalah. Sebagaimana suatu pekerjaan
sosial berfungsi, pendidikan adalah suatu proses yang vital,
yang dalam jangka panjang, memberikan sumbangan bagi
pencegahan masalah-masalah sosial. Pendidikan
memberikan kesempatan-kesempatan untuk belajar yang
dapat berfungsi sebagai katalisator bagi perubahan dan
sebagai landasan generalisasi bagi usaha-usaha pemecahan
masalah di masa depan. Pendidikan ialah suatu proses yakni
pembelajar dan pendidik berkolaborasi untuk memperoleh
informasi, mengembangkan keterampilan-keterampilan baru,
dan meningkatkan kesadaran akan beberapa karakteristik
atau situasi, yang semuanya memberikan sumbangan bagi
keberfungsian sosial yang adaptif.
12. Merangkul suatu pandangan dunia tentang isu-isu
kemanusiaan dan solusi-solusi masalah. Kita hidup dan
berinteraksi di dalam suatu masyarakat global. Walaupun
masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat industri dan
88
pertanian barangkali berbeda dalam hal ciri-ciri dan ruang
lingkup, kedua masyarakat ini memiliki kesamaan-kesamaan.
Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat
umum yang melampaui batas-batas politik dan geografi
benua dan negara. Selain itu, masalah-masalah dunia
menuntut solusi-solusi dunia pula. Kita harus menyadari efek
riak dari masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan
suatu masyarakat serta dampaknya terhadap belahan dunia
yang lain di dalam konteks sistem sosial. Pandangan ini
mendukung pencapaian keadilan sosial di dalam suatu
konteks global dan perlindungan hak-hak manusia di dalam
semua masyarakat.
Prinsip-prinsip ini dirumuskan dari pengembangan definisi dan
posisi pekerjaan sosial di masyarakat dewasa ini. Beberapa
pekerja sosial barangkali mengklaim prinsip-prinsip ini terlalu
idealistik, terlalu mulia, atau terlalu radikal. Akan tetapi,
ungkapan-ungkapan seperti “memberdayakan manusia,”
“mengemban suatu pendirian yang proaktif,” “merangkul suatu
pandangan dunia,” “melibatkan diri di dalam kemitraankemitraan
yang kolaboratif,“ dan “mempromosikan keadilan
sosial” bukanlah hal yang baru. Ungkapan-ungkapan itu sudah
melekat di dalam tujuan historis pekerjaan sosial dan dibuktikan
di dalam warisan profesional kita.

89
Bab 3
Pekerjaan Sosial dan Sistem Sosial
Cerita Sumiati Dario kedengarannya sangat akrab di telinga Miranda,
seorang pekerja sosial di SD Negeri Marsudisastro. Keluarga Bapak
Dario pindah ke Cakung setahun yang lalu, ketika Bapak Dario
diterima bekerja di suatu rumah potong hewan. Segala sesuatu
berjalan baik di keluarga ini hingga tiga bulan yang lalu. Bapak
Dario tiba-tiba tidak pulang ke rumah dan meninggalkan istri dan
keempat anaknya tanpa uang sedikit pun. Ketika Ibu Dario tidak
mampu lagi membayar cicilan rumah akhirnya mereka kehilangan
rumah cicilan itu. Selama beberapa minggu sebelumnya, ibu dan
keempat anaknya menompang secara bergerilya di rumah para
kerabatnya. Maklum, tidak ada perumahan bersewa rendah dan
rumah penampungan bagi keluarga di Kotamadya Jakarta Utara.
Miranda menerima rujukan awal dari guru sekolah Sumiati. Guru
melaporkan bahwa Sumiati tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya,
nampak lesu, kadang-kadang menangis, dan mengundurkan diri dari
kegiatan-kegiatan kelompok.
Ketika Miranda melakukan kunjungan ke rumah Ibu Dario, Miranda
menelefon Budi Warsito yang bekerja di LSM Peduli Orang Miskin
untuk mendorong usahanya demi kepentingan orang-orang yang tuna
wisma. LSM Peduli Orang Miskin berusaha memenuhi kebutuhankebutuhan
perumahan di masyarakat. Pekerja sosial di LSM Peduli
Orang Miskin mendesak Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara untuk
membiayai pembangunan unit-unit perumahan bersewa rendah. LSM
Peduli Orang Miskin berencana untuk menulis suatu proposal
permohonan hibah untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan
dukungan bagi keluarga-keluarga tuna wisma lainnya di komunitas
perkotaan.
Miranda dan Budi Warsito memiliki kepedulian yang sama akan
ketunawismaan. Miranda meluangkan banyak waktunya bekerja
dalam pelayanan langsung, yang bekerja dengan anak-anak sekolah
dan keluarga-keluarga miskin. Pelayanan-pelayanan langsung ialah
kegiatan-kegiatan pekerjaan sosial yang diberikan kepada sistem
klien dan mencakup konseling, memberikan sumber-sumber,
90
pendidikan, informasi dan rujukan, serta advokasi. Kepada keluarga
Dario, Miranda akan memberikan konseling krisis dan mengaitkan
mereka dengan sumber-sumber yang mereka butuhkan segera.
Sebagai seorang generalis, Miranda menyuarakan kepeduliannya
akan kekurangan opsi-opsi perumahan yang tersedia dan menyadari
bahwa masalah ketunawismaan adalah suatu isu publik.
Budi Warsito melibatkan diri utamanya dalam kegiatan-kegiatan
pekerjaan sosial yang mempengaruhi individu-individu dan keluargakeluarga
secara tidak langsung. Kegiatan-kegiatan profesionalnya
berkonsentrasi pada level pemecahan masalah masyarakat dan
mencakup perumusan kebijakan, perencanaan sosial, penulisan
permohonan hibah, dan penelitian. Budi Warsito mengetahui bahwa
kondisi-kondsi ekonomi, kebijakan keluarga, dan penyelenggaraan
pelayanan-pelayanan mempengaruhi masalah-masalah pribadi
Sumiati dan keluarganya. Sementara kegiatan-kegiatan pekerjaan
sosial Miranda dan Budi Warsito berfokus utamanya pada aspekaspek
pekerjaan sosial yang berbeda—masing-masing arena mikro
dan arena makro—banyak pekerja sosial memiliki tanggung jawab
yang bertumpang tindih dalam pelayanan-pelayanan langsung dan
tidak langsung.
Lokus atau konteks praktek Miranda dan Budi Warsito mencakup
pemerintah kota, keluarga Sumiati, dan Sumiati itu sendiri. Akan
tetapi, fokus utama mereka berbeda. Klien Miranda ialah Sumiati
dan keluarganya, sementara klien Budi Warsito ialah pemerintah
Kotamadya Jakarta Utara.
Contoh ini mendramatisasikan perspektif sistem sosial yang lazim
digunakan oleh para pekerja sosial generalis untuk menggambarkan
hakekat kontekstual dari maslah-masalah sosial, transaksi di antara
sistem-sistem sosial, dan luasnya potensi intervensi pekerjaan sosial.
Untuk mempelajari isu-isu ini lebih lanjut, bab ini meringkas
perspektif ekosistem, mempelajari keberfungsian sosial, menguji
sistem-sistem manusia sebagai klien pekerjaan sosial, dan
menggarisbawahi metode-metode praktek pekerjaan sosial termasuk
casework, group work, community organization, dan pekerjaan sosial
generalis.
A. Perspektif ekosistem
Banyak pekerja sosial menggunakan perspektif ekosistem untuk
memahami keterkaitan antara manusia dan lingkungan fisik dan
91
sosial mereka (Germain, 1979, Siporin, 1980; Germain &
Gitterman, 1995, dalam DuBois & Miley, 2005: 59). Seperti
yang dimaksudkan oleh namanya, perspektif ekosistem
menggabungkan gagasan-gagasan dari teori sistem-sistem umum
dan ekologi.
Teori sistem-sistem umum memberikan suatu kerangka universal
untuk membantu kita memahami kompleksitas dan keberagaman
perilaku manusia dan lingkungan social (Shafr, 1969). Teori ini
memberikan prinsip-prinsip yang menggambarkan bagaimana
sistem manusia beroperasi dan berinteraksi satu sama lain.
Sebaliknya, ekologi “secara khusus berfokus pada bagaimana
segala sesuatu saling cocok bersama-sama, bagaimana mereka
menyesuaikan diri satu sama lain” (Greif, 1986: 225). Dalam
istilah ekologi, adaptasi (penyesuaian) ialah “suatu proses yang
dinamis antara manusia dan lingkungannya sebagaimana manusia
bertumbuh, mencapai kompetensi, dan memberikan sumbangansumbangan
kepada orang lain” (h. 225). Secara bersama-sama,
teori sistem-sistem umum dan ekologi menggambarkan
bagaimana sistem manusia berinteraksi di dalam lingkungan
sosial dan fisiknya.
1. Pandangan sistem sosial
Para praktisioner pekerjaan sosial bekerja dengan sistemsistem
manusia seperti individu, keluarga, kelompok kerja,
kelompok bermain, organisasi, RT/RW, dan masyarakat.
Mereka memfokuskan diri pada relasi yang ada di antara
anggota-anggota sistem-sistem manusia dan antara sistemsistem
ini dengan lingkungan yang membangunnya.
Perspektif sistem sosial memberikan suatu cara untuk
memvisualisasikan kesalingterkaitan di antara manusia dan
berbagai struktur sosial sebagai jejaring dari jejaring yang
saling berkaitan.
Sistem sosial didefinisikan sebagai “suatu keseluruhan yang
terorganisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang
berinteraksi secara berbeda dari interaksinya dengan satuansatuan
lain dan yang berlangsung terus menerus selama
periode waktu tertentu” (Anderson, Carter, & Lowe, 1999:
294). Dalam istilah yang sederhana, sistem sosial ialah
struktur dari manusia yang saling bergantung (Greene, 1999).
Teori sistem-sistem
92
didasarkan atas asumsi bahwa benda hidup dan tidak
hidup dengan segala bentuknya dapat dipandang
sebagai sistem dan sistem itu, sebagai sistem,
memiliki ciri-ciri khas tertentu yang dapat dipelajari.
Individu, kelompok-kelompok kecil—termasuk
keluarga dan organisasi—dan organisasi manusia lain
yang kompleks seperti RT/RW dan masyarakat—
secara singkat, satuan-satuan di dalam mana pekerjaan
sosial biasanya terlibat—semuanya dapat dipandang
sebagai sistem yang memiliki ciri-ciri umum tertentu
(Gearn, 1969: 2, dalam DuBois & Miley, 2005: 59).
Sistem memiliki banyak bentuk dan ukuran. Keluarga, tim,
kelompok kerja, organisasi masyarakat, klub, geng jalanan,
RT/RW, masyarakat, dan perusahaan dapat disebut sistem.
Ciri-ciri yang membedakan sistem yang satu dengan sistem
yang lain ialah pola-pola relasi, tujuan, dan ciri-ciri
keanggotaannya secara umum.
Semua sistem ialah bagian dari sistem yang lebih besar dan
pada saat yang sama terdiri dari sistem-sistem yang lebih
kecil (Anderson, Carter, & Lowe, 1999). Ini berarti bahwa
sistem ialah subsistem dari sistem lain karena sama-sama
memiliki bagian-bagian atau subsistem-subsistem komponen.
Sistem manusia berada di dalam satu sama lain: Sistem yang
lebih besar, komponen yang memiliki lebih banyak bagianbagian.
Setiap sistem, yang terdiri dari unit-unit yang lebih
kecil, ialah bagian dari suatu jaringan sistem-sistem yang
lebih besar.
Apakah kita mengidentifikasikan suatu sistem sebagai suatu
subsistem atau suatu lingkungan bergantung pada kerangka
referensi kita. Jadi di dalam contoh pembukaan, keluarga
Dario ialah suatu lingkungan dan suatu subsistem. Apabila
kita berfokus kepada Sumiati, keluarganya ialah salah satu
aspek dari lingkungan sosialnya. Apabila kita berfokus
kepada keluarga Dario, kita menyadari bahwa keluarga itu
ialah suatu subsistem di dalam konteks lingkungan
masyarakat, dan bahwa Sumiati itu sendiri ialah suatu
subsistem di dalam keluarga Dario.
93
Sistem-sistem yang sangat terorganisasi, sepeti kebanyakan
sistem keluarga, memiliki bagian-bagian komponen yang
saling bergantung secara kuat. Sistem-sistem yang kurang
terstruktur seperti sistem ketetanggaan (RT/RW), memiliki
komponen-komponen atau subbagian-subbagian yang
independen dan otonom yang khas (Anderson, Carter, &
Lowe, 1999). Di dalam setiap sistem, keseluruhannya bekerja
bersama mencapai tujuan atau berarti lebih dari sekedar
subbagian-subbagian yang berfungsi secara independen.
Dengan kata lain, keseluruhan lebih besar daripada jumlah
bagian-bagian.
Secara struktural, sistem-sistem terpisah satu sama lain oleh
batas-batas atau hal-hal yang membedakan sistem yang satu
dengan sistem yang lain. Batas-batas ini dapat terbuka atau
tertutup—yaitu menerima atau tidak menerima—bagi
pertukaran sumber-sumber. Ketika sistem-sistem bertukar
energi, prosesnya benar-benar menggandakan energi yang ada
kepada sistem lain. Tanpa suatu pemasukan energi, sistemsistem
dapat menghabiskan cadangan energinya sendiri dan
pada akhirnya kehilangan kemampuannya untuk berfungsi.
Sistem-sistem manusia selalu berinteraksi satu sama lain dan
bertukar sumber-sumber. Melalui mekanisme memberi dan
menerima, sistem-sistem meminjam dan mengembalikan,
mengkonsumsi dan membuang, menerima dan menolak
sumber-sumber mereka sendiri dan sumber-sumber sistem
lain. Sebagai contoh, pertukaran-pertukaran antara seorang
anak dengan keluatrganya, seorang karyawan dengan tempat
kerjanya, suatu RT dengan kelurahan, atau seorang penerima
pelayanan sosial dengan suatu badan sosial yang memberikan
energi bagi pemeliharaan dan perubahan.
Pertukaran-pertukaran sumber ini disebut transaksi, atau
proses-proses melalui mana sistem-sistem bertukar informasi
dan energi (Gambar 1). Energi dikirim dan diterima di dalam
suatu sistem manusia atau di antara suatu sistem manusia
dengan sistem lain. Mekanisme memberi dan menerima ini
meliputi masukan, pemrosesan, keluaran, dan umpan balik.
94
Gambar 1 Pertukaran Informasi dan Energi
Masukan-masukan (inputs) ialah sumber-sumber yang
terdapat di dalam sistem-sistem dan lingkungannya.
Contohnya ialah sumber-sumber material, asosiasi
interpersonal sistem-sistem, komunikasi, pengalamanpengalaman
traumatik, mekanisme-mekanisme pertahanan,
dan tekanan-tekanan sosial yang dirasakan. Masukanmasukan
pada akhirnya memelihara atau mengubah sistemsistem.
Pemrosesan (processing) mengacu kepada tanggapan
sistem-sistem terhadap energi atau informasi yang
diterimanya. Ini meliputi seleksi, analisis, sintesis, dan
pemanfaatan sumber-sumber di dalam sistem-sistem dan
lingkungannya. Pemrosesan ini menghasilkan tanggapantanggapan
atau keluaran-keluaran. Keluaran-keluaran yang
dihasilkan ialah produk-produk dan cara-cara sistem ebrtindak
di dalam lingkungannya. Perhatikan bahwa keluaran aktual
dari suatu sistem dapat berbeda dari keluaran-keluaran yang ia
inginkan atau diharapkan oleh sistem-sistem lain. Umpan
balik (feedback) mentransmisikan informasi lebih lanjut.
Sebagai suatu proses transaksional, umpan balik membantu
Umpan balik
􀁸 Tanggapan
􀁸 Evaluasi
􀁸 Penyesuaian
Pemrosesan
􀁸 Menseleksi
􀁸 Mengorganisasikan
􀁸 Menganalisis
􀁸 Mensintesiskan
􀁸 Memanfaatkan
Masukan
􀁸 Gerakan enegi di dalam sistem
􀁸 Energi dan informasi diperoleh
dari sistem-sistem komponen dan
lingkungan
􀁸 Sumber-sumber dan kesempatankesempatan
terdapat di dalam
sistem
Keluaran
􀁸 Hasil pertukaran energi
􀁸 Sikap-sikap, perilaku-perilaku, dan
penampilan peran
􀁸 Energi dan informasi yang
diperoleh dari sistem-sistem
komponen dan lingkungan
95
sistem-sistem mengevaluasi situasinya dan membuat
modifikasi atau melakukan tindakan-tindakan korektif.
Umpan balik mendramatisasikan efek timbal balik dari salah
sistem kepada sistem lain. Ini juga melengkapi putaran dari
pertukaran dan informasi dan energi.
Sebagai suatu interaksi timbal balik, transaksi ialah “prosesproses
yakni manusia terus menerus membentuk
lingkungannya dan dibentuk oleh lingkungannya” (Germain,
1983: 115). Dengan kata lain, manusia ialah peserta yang
aktif dalam mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Manusia
juga produk dari lingkungannya. Ungkapan manusia-dalamlingkungan
(person-in-environment) mensimbolisasikan relasi
timbal balik yang interaktif ini (Germain & Gitterman, 1987).
Apa implikasi ini semua bagi pekerjaan sosial? Pendekatan
sistem-sistem umum ialah suatu kerangka yang berguna bagi
para pekerja sosial, karena focus profesional mereka ialah
pada relasi yang ada antara manusia dan lingkungan
sosialnya. Dari perspektif sistem-sistem sosial, kegiatankegiatan
pekerjaan sosial memfokuskan diri pada
perjumpaan antara atau tempat perjumpaan manusia
dan lingkungan—dalam hal ada atau tidak ada
kesesuaian dengan semua akibat-akibat yang baik dan
yang buruk bagi manusia dan lingkungan. Fenomena
perhatian pada perjumpaan ini ialah transaksi antara
manusia dan lingkungan. Transaksi ialah pertukaran
dalam konteks tindakan atau kegiatan. Tindakan atau
kegiatan ini ialah suatu campuran antara kegiatan
manusia dan kegiatan lingkungan yang
membentuknya. (Gordon, 1969: 7, dalam DuBois &
Miley, 2005: 61).
Walaupun sistem klien biasanya berada di dalam batas-batas
suatu level sistem yang diskret—misalnya, keluarga, RT/RW,
organisasi, atau masyarakat—para pekerja sosial yang
berorientasi generalis menguji situasi klien di dalam konteks
lingkungan sosialnya. Dengan cara ini, para pekerja sosial
dan klien mempertimbangkan masalah-masalah potensial dan
pengaruh-pengaruh intervensi terhadap sistem klien, subunit96
subunit, dan unit-unit yang menjadi bagian dari sistem klien
itu.
Walaupun suatu perubahan biasanya terjadi pada suatu level
sistem, ini mempengaruhi keseluruhan jaringan sistem-sistem
yang saling berkaitan. Sebagai contoh, pada contoh di awal
bab ini, usaha Miranda dengan Sumiati dan keluarganya pada
akhirnya dapat mempengaruhi struktur sosial yang lebih
besar. Usaha Budi Warsito dalam advokasi dan perencanan
komunitas juga memiliki suatu efek riak terhadap individu
dan keluarga di dalam masyarakat.
Memahami relasi antara manusia dan masyarakat dan
keterkaitan di antara berbagai sistem sosial sangat penting
dalam memahami transaksi pekerjaan sosial dengan klien.
Dimensi psikososial dari pendekatanm sistem menekankan
pengujian “manusia dalam situasi,” yang menyadari dampak
dari pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap perilaku
manusia. Selanjutnya, perspektif generalis menyadari hakekat
multikausal masalah dan mendorong pengembangan solusisolusi
ganda. Suatu perspektif sistem mencakup pemahaman
tentang kemitraan dalam transaksi antara para praktisioner
dengan sistem klien. Para pekerja sosial memasuki
lingkungan sistem klien sebagai sumber, sambil tetap
menyadari kekuatan-kekuatan dan potensi yang melekat pada
diri klien.
2. Perspektif ekologis
Gagasan-gagasan ini dari perspektif sistem saling melengkapi
dengan perspektif ekologis bagi prakek pekerjaan sosial
generalis. Istilah ekologi berasal dari ilmu biologi, yang
mengacu kepada keterkaitan antara organisme-organisme
hidup dengan lingkungan fisik dan biologisnya. Dalam
menerjemahkan prinsip-prinsip ekologi kepada relasi antara
manusia dengan lingkungan sosialnya, para ilmuwan sosial
menekankan konteks lingkungan dari keberfungsian manusia
dan relasi transaksional yang terjadi (Holahan, Wilcox,
Spearly, & Campbell, 1979, dalam DuBois & Miley, 2005:
62).
Perspektif ekologis memberikan suatu landasan bagi model
kehidupan pekerjaan sosial yang dikembangkan oleh Germain
97
dan Gittermann (1980; 1996). Model ini menjelaskan bahwa
hakekat transaksi antara manusia dan lingkungannya ialah
sumber kebutuhan-kebutuhan manusia dan masalah-masalah
sosial. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
lingkungan fisik dan sosialnya melalui suatu proses adaptasi
yang terus menerus dan timbal balik. Tujuan pekerjaan sosial
ialah meningkatkan transaksi-transaksi itu sehingga
memaksimasikan pertumbuhan dan perkembangan dengan
cara mencocokkan kemampuan-kemampuan adaptif manusia
dengan sifat-sifat lingkungannya.
Dalam pandangan ini, stres bersumber dari kesenjangan
antara kebutuhan-kebutuhan manusia dan kemampuankemampuan
manusia pada satu sisi dan kualitas lingkungan
pada sisi lain. Dengan kata lain, kesesuaian antara individu
dengan lingkungannya tidak memadai. Menurut Germain dan
Gittermann (1980; 1996), stres muncul dari tiga fenomena
yang saling berkaitan yaitu transisi kehidupan, tekanantekanan
lingkungan, dan proses-proses interpersonal. Pekerja
sosial dan klien mengases fakta-fakta secara obyektif dan
subyektif, dan melalui suatu proses pemberian bantuan, klien
melakukan pengembangan keterampilan-keterampilan untuk
berfungsi secara lebih efektif.
3. Pandangan ekosistem
Suatu kombinasi dari teori-teori sistem umum dan perspektif
ekologis membentuk landasan bagi sejumlah model-model
praktek yang muncul pada tahun 1970-an dan yang
memperoleh penerimaan profesional pada tahun 1980-an
(Bartlett, 1970; Goldstein, 1973; Meyer, 1983; Pincus &
Minahan, 1973; Siporin, 1975). Perspektif ekosistem
menawarkan
suatu kaca mata untuk memandang fenomena kasus;
ini adalah suatu orientasi kepada praktek tetapi tidak
memberikan prinsip-prinsip praktek kepada fokus
intervensi. Melalui penggunaan konsep ekologis,
perspektif ekosistem mengidentifikasikan
kemungkinan-kemungkinan adaptif antara manusia
dan lingkungannya. Dengan menggunakan teori
sistem-sistem umum, perspektif ekologis menjelaskan
cara variabel-variabel aktor dan situasinya berkaitan.
98
Perspektif ekologis berusaha menguji konteks
lingkungan di mana manusia hidup, dengan demikian
mengalamatkan fokus yang esensial dari praktek
pekerjaan sosial yaitu manusia dalam lingkungan.
Dalam rangka mengorganisasikan dan menempatkan
batas-batas yang tepat di seputar situasi praktek,
perspektif ekologis lebih menghendaki suatu konstruk
yang sistemik atau sirkuler daripada suatu pandangan
yang linier. Perspektif hanyalah cara memandang;
menggunakan visi profesional untuk meliput realitas
kompleks klien (Meyer, 1987: 414).
Dalam praktek pekerjaan sosial yang berbasis pemberdayaan,
pekerja sosial dan klien tidak hanya sekedar membantu
manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka
juga mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan
menciptakan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam
lingkungan sosial dan fisik klien untuk meningkatkan
kemampuan-kemampuan klien dalam berfungsi secara lebih
fektif. Pada contoh pembukaan, usaha Budi Warsito dengan
LSM Peduli Orang Miskin mencontohkan konsep perubahan
lingkungan ini. Perbaikan ketersediaan perumahan publik di
masyarakat membantu keluarga-keluarga seperti keluarga
Dario memperoleh perumahan yang memadai dan terjangkau
serta mengurangi resiko ketunawismaan.
B. Keberfungsian sosial
Walaupun semua manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar
yang umum, setiap manusia juga mengembangkan kebutuhankebutuhan
khas mereka sendiri. Demikian pula mereka memiliki
perbedaan dalam hal kemampuan-kemampuan dan akses kepada
kesempatan-kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
ini. Mengapa ada perbedaan kemampuan dan akses? Para pakar
psikologi berpendapat bahwa perbedaan itu karena perbedaanperbedaan
individual. Para pakar sosiologi menguji struktur
sosial dan dampaknya terhadap individu. Teori pekerjaan sosial
menjelaskan bahwa jawabannya terletak pada perjumpaan dan
transaksi antara individu-individu dan lingkungannya.
Dalam pandangan pekerjaan sosial, keberfungsian sosial
berkaitan dengan
99
berbuat sesuai dengan harapan-harapan yang
dikenakan kepada individu oleh individu itu sendiri,
oleh lingkungan sosial terdekatnya, dan oleh
masyarakat luas. Harapan-harapan atau fungsi-fungsi
ini mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
dasarnya sendiri dan kebutuhan-kebutuhan orangorang
yang ia tanggung serta memberikan sumbangan
yang positif kepada masyarakat. Kebutuhankebutuhan
manusia meliputi aspek-aspek fisik
(makanan, perumahan, keselamatan, perawatan
kesehatan, dan perlindungan), personal (pendidikan,
rekreasi, nilai-nilai, estetika, agama, dan prestasi),
emosional (rasa memiliki, saling mengasihi, dan
pertemanan), dan konsep diri yang memadai
(kepercayaan diri, harga diri, dan identitas). (Barker,
2003: 403).
Bagi individu, keberfungsian sosial mencakup usaha mencapai
suatu gaya hidup yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar,
mengembangkan relasi yang positif, dan mengutamakan
pertumbuhan dan penyesuaian. Banyak individu-individu
meminta bantuan dukungan dari sistem penyelenggaraan
pelayanan untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka.
Sistem manusia lain seperti kelompok, organisasi, dan
amsyarakat, meningkatkan kemampuan bagi keberfungsian sosial
mereka dengan mengembangkan sumber-sumber,
mempromosikan harmoni di antara anggota-anggotanya, dan
menciptakan kesempatan-kesempatan yang dinamis bagi
pertumbuhan dan perubahan. Bagi semua sistem manusia,
sumber peningkatan keberfungsian sosial dapat berada di dalam
sistem itu sendiri atau diperoleh dengan cara menciptakan
perubahan-perubahan pada struktur-struktur sosial lain.
Ibu dari Sumiati Dario memiliki bakat-bakat pribadi yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan status pekerjaannya dan
sumber-sumber interpersonalnya, seperti teman-teman yang
peduli. Komitmen pemerintah kota terhadap pengembangan
masyarakat nampak dalam suatu dukungan program yang akan
memberikan kupon perumahan kepada keluarga-keluarga tuna
wisma.
100
1. Jenis-jenis keberfungsian sosial
Jenis-jenis keberfungsian sosial yang berbeda dalam hal
efektivitas, resiko, dan kesulitan bersumber dari interaksi
antara manusia dan lingkungan sosial dan fisiknya. Jenisjenis
yang berbeda ini menuntut tanggapan-tanggapan
pelayanan sosial yang berbeda pula.
a. Keberfungsian sosial yang efektif
Dapat dipahami, sistem-sistem yang berkompeten
mengerahkan sumber-sumber personal, interpersonal, dan
institusional untuk menghadapi masalah-masalah, isu-isu,
dan kebutuhan-kebutuhan. Sumber-sumber ini juga relatif
tersedia dan terjangkau oleh sistem-sistem ini di dalam
struktur sosial. Sistem-sistem yang adaptif menyadari
masalah-masalah mereka dan melakukan langkah-langkah
yang semestinya untuk mengatasinya—misalnya, orangorang
yang dapat menyesuaikan diri secara berhasil
dengan stres yang disebabkan oleh transisi-transisi
kehidupan seperti perkawinan dan perceraian, menjadi
ayah atau ibu, kematian salah seorang yang dicintai, atau
pensiun. Apabila persoalan-persoalan muncul, orangorang
ini dapat menghadapi stres yang berkaitan dengan
masalah, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, dan
melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan
terdekat mereka. Mereka dapat atau tidak dapat
mengakses pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial
bergantung kepada apakah mereka mengidentifikasikan
suatu kebutuhan dan apakah sumber-sumber tersedia.
b. Keberfungsian sosial yang beresiko
Beberapa populasi atau sistem sosial mengalami resiko
kesulitan dalam keberfungsian sosial. Ini berarti bahwa
mereka rentan terhadap masalah-masalah tertentu,
walaupun masalah-masalah semacam itu belum nampak di
permukaan. Dengan kata lain, kondisi-kondisi yang
diidentifikasikan ada sehingga dapat memiliki suatu
dampak yang negatif terhadap keberfungsian sosial.
Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa kondisikondisi
tertentu seperti pengangguran, penyalahgunaan
alkohol dan obat-obatan, serta kesakitan, menempatkan
anak-anak pada resiko penganiayaan dan penerlantaran.
101
Orang-orang cacat mengalami resiko menganggur.
Orang-orang lanjut usia rentan terhadap institusionalisasi
(masuk panti asuhan) secara dini dan tidak semestinya.
Beberapa warga masyarakat perkotaan dapat mengalami
resiko menurunnya kesempatan-kesempatan pendidikan
dan ekonomi.
Melalui penelusuran kasus, jaringan penyelengaraan
pelayanan sosial berusaha untuk mengidentifikasikan
kelompok-kelompok yang mengalami resiko kesulitankesulitan
itu dan menawarkan pelayanan-pelayanan
kepada mereka sebelum masalah-masalah yang
sebenarnya muncul. Pekerja sosial mengembangkan
pelayanan-pelayanan penjangkauan (outreach services)
sebagai alat pencegahan. Kegiatan-kegiatan pencegahan
biasanya berupa informasil, dukungan, dan pendidikan.
Usaha-usaha pekerjaan sosial juga dapat diarahkan
kepada sistem-sistem yang menciptakan kondsi-kondisi
yang beresiko. Akan tetapi mengidentifikasikan suatu
kelompok populasi yang beresiko memunculkan suatu
dilema etika. Proses pelabelan ini dapat menciptakan
masalah-masalah yang menstigmatisasikan orang-orang
yang adaptif dengan kelompok-kelompok yang
diidentifikasikan sebagai beresiko.
c. Kesulitan-kesulitan dalam keberfungsian sosial
Akhirnya, dalam beberapa sistem manusia, masalahmasalah
semakin memburuk sehingga kemampuan untuk
mengatasinya menurun atau sistem tidak dapat dikerahkan
dan tidak dapat memprakarsai suatu proses perubahan.
Dalam beberapa situasi, sistem-sistem itu sendiri dapat
menyadari masalah-masalah serius yang membatasi
kemampuan mereka untuk berfungsi. Orang-orang dapat
mengalami depresi atau kesepian, keluarga dapat
mengalami masalah-masalah komunikasi atau konflik
antarkeluarga, atau suatu industri dapat menyadari level
stres karyawan yang tinggi yang mengancam
produktivitas kerja.
Pada situasi-situasi lain, masyarakat dapat mencap
perilaku sistem sebagai menyimpang dari kebiasaan atau
102
disfungsional. Seperti kasus pelaku kejahatan, pelaku
penganiayaan anak, dan lembaga-lembaga yang
melanggar hak-hak sipil. Masyarakat memberikan sanksi
atau hukuman kepada semua jenis sistem atas pelanggaran
undang-undang dan norma-norma sosial lainnya.
2. Tekanan lingkungan
Konsep tekanan lingkungan (Lawton, 1980; Lawton &
Nahemow, 1973) memperluas pemahaman kita akan
keberfungsian sosial dan mengilustrasikan implikasi relasi
transaksional antara manusia dan lingkungannya bagi
pekerjaan sosial generalis. Kekuatan-kekuatan lingkungan
menggunakan tekanan terhadap individu-individu yang
mempengaruhi mereka baik negatif maupun positif. Tekanantekanan
lingkungan--antara lain seperti kemiskinan,
perawatan kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak
memadai, pengangguran, diskriminasi, merosotnya hak-hak
sipil, kurangnya pendidikan yang bermutu, hambatanhambatan
arsitektural, dan perumahan yang berdesakdesakan—
menekan individu-individu dan menciptakan
hambatan-hambatan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan
dalam keberfungsian. Apabila level kompetensi sistem
rendah karena berbagai sebab, daya lentur sistem untuk
mengalami kesulitan dari tekanan lingkungan juga rendah.
Sebagai contoh, perhatikan dampak lingkungan terhadap
seorang dewasa yang mengalami kehilangan penglihatan yang
signifikan. Suatu lingkungan yang buruk dapat
melumpuhkan—sumber tekanan lingkungan yang serius yang
dapat menyebabkan stres internal.
Pada sisi lain, perkayaan—seperti memiliki akses kepada
perawatan kesehatan, menjamin hak-hak sipil dan kebebasankebebasan
sipil, menciptakan kesempatan-kesempatan kerja,
menyediakan perumahan yang memadai, dan merombak
bangunan-bangunan sehingga dapat diakses—adalah sumbersumber
yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk
meningkatkan keberfungsian sosial mereka dan meningkatkan
kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, perhatikan dampak
positif dari lingkungan fisik yang tertata rapi, teratur, dan
dapat diramalkan yang menyediakan tanda-tanda yang dapat
dilihat, pegangan tangan, dan tanda-tanda dalam huruf braille
bagi orang-orang yang kehilangan penglihatan. Suatu
103
lingkungan yang diperkaya ialah “memampukan” bukan
melumpuhkan.
Tekanan dari kondisi-kondisi lingkungan mempengaruhi
kompetensi individu-individu dan level keberfungsian
mereka, akan tetapi orang-orang bereaksi secara berbeda
terhadap tekanan lingkungan dan stres dalam kehidupan
mereka. Tekanan dapat menghambat, meningkatkan, atau
tidak memiliki pengaruh yang dapat dilihat. Apabila tekanan
memiliki suatu pengaruh yang negatif, orang-orang sering
mengalami distres atau stres internal. Salah faktor yang
mempengaruhi perbedaan-perbedaan reaksi manusia ialah
level stres mereka pada saat ini, karena stres cenderung
bersifat kumulatif. Dengan demikian, reaksi-reaksi akan
bergantung pada kombinasi dari sumber-sumber stres yang
dialami oleh individu. Selain itu, faktor-faktor tertentu dapat
memikiki pengaruh ganda yang membahayakan. Sebagai
contoh, kaum perempuan cenderung mengalami tekanan
sosial tertentu.
Selanjutnya, apa yang digambarkan sebagai bermasalah oleh
seseorang atau suatu masyarakat dapat dipandang sebagai
tidak bermasalah oleh orang atau masyarakat lain, dan apa
yang dianggap sebagai sedikit oleh seseorang atau suatu
masyarakat dapat dipandang sebagai banyak oleh orang lain.
Apabila klien menggambarkan suatu situasi sebagai
bermasalah, ia akan berusaha mengatasinya. Pada sisi lain,
apabila klien tidak menganggap suatu kondisi sebagai suatu
masalah, ia cenderung hidup dengan kondisi atau masalah itu.
Titik awal untuk memahami dampak sumber-sumber stres
lingkungan seharusnya ialah perspektif klien.
Tekanan menimbulkan stres. Dalam merespons terhadap
tekanan ini, orang-orang dapat menyesuaikan diri secara
individual atau mereka dapat merespons secara kolektif,
dengan melakukan tekanan balik terhadap lingkungan. Dalam
merespons terhadap tekanan dari anggota-anggotanya,
masyarakat memperbaharui, memperbaiki, dan menciptakan
sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Sebagai
contoh, dalam pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, ini
berarti bahwa masyarakat memberikan kemanfaatankemanfaatan
medis bagi kebutuhan-kebutuhan perawatan
104
kesehatan warganya, memberikan pelayanan-pelayanan
keluarga dan anak dalam merespons terhadap masalahmasalah
keluarga dan penganiayaan anak, memperluas
kesempatan-kesempatan pendidikan bagi suatu perubahan
teknologi, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan
penyadaran publik untuk mengurangi stigma dan diskriminasi
struktural.
3. Masalah-masalah sosial dan keberfungsian sosial
Masalah-masalah sosial mempengaruhi keberfungsian sosial
pada sejumlah aspek kehidupan individu, termasuk kesehatan
fisik dan mental, pekerjaan dan pendidikan, jaminan
keuangan, perumahan, rekreasi, dan integritas keluarga dan
masyarakat:
Masalah kesejahteraan sosial ialah suatu perubahan
dari status keberfungsian (gerakan menuju disfungsi)
pada individu, kelompok, atau lembaga pada satu atau
lebih bidang kehidupan yang disebabkan oleh atau
diperburuk oleh satu atau lebih hambatan menuju
keberfungsian yang optimum. Masalah-masalah ini
jarang terjadi pada satu bidang saja. Sebagai contoh,
kelemahan-kelemahan dalam pendidikan pada
umumnya mengakibatkan kerentanan pekerjaan.
Kerentanan ini, apabila mencapai krisis
(pengangguran), akan mengakibatkan krisis sumbersumber
keuangan dan perumahan. Pada akhirnya
integritas kehidupan keluarga terancam dan ini
berdampak terhadap kesejahteraan fisik dan mental
keluarga dan pada gilirannya masyarakat. (Teare &
McPheeters, 1970: 16-17).
Pekerja sosial mengarahkan intervensinya secara bersamaan
menuju pemulihan keberfungsian sosial sistem klien dan
menuju penyediaan kesempatan-kesempatan dengan
mereformasi kondisi-kondisi sosial. Pekerja sosial generalis
memandang keberfungsian sosial dalam konteks struktur
sosial yang lebih luas, sebagai masalah dan solusi dapat
dilokasikan di sana. Para penyandang masalah sosial terlalu
sering disalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas
masalah-masalah yang mereka hadapi dan solusi-solusinya.
Akan tetapi apa yang orang-orang cap sebagai maladaptif
105
pada suatu sistem manusia dapat benar-benar merupakan
respons terhadap suatu masalah sosial dalam struktur sosial
yang lebih luas:
Para penyandang masalah sosial adalah yang
disasarkan sebagai “para pelaku penyimpangan” di
masyarakat kita. Mereka adalah para peminum dalam
masalah sosial alkoholisme. Mereka adalah pelaku
penyiksaan dalam masalah sosial penyiksaan anak.
Mereka adalah kaum perempuan dan minoritas yang
mengalami depresi atau marah dalam masalah sosial
seksisme dan rasisme. Merekalah yang paling cepat
dan lebih mudah dicap sebagai pelaku dalam masalahmasalah
sosial, dan masyarakat lebih menghendaki
pekerja sosial untuk bekerja dengan para penyandang
masalah sosial ini daripada dengan komponen
masalah-masalah sosial lainnya. (Parsons, Hernandez,
& Jorgensen, 1988: 417).
Miranda dan Budi Warsito keduanya bekerja untuk
memulihkan kemampuan keluarga Dario untuk berfungsi
secara lebih efektif. Namun demikian pendekatan-pendekatan
mereka berbeda. Miranda bekerja secara langsung dengan
keluarga Dario, sementara Budi Warsito bekerja demi
kepentingan seluruh keluarga di Kotamadya Jakarta Utara.
Miranda membantu Ibu Dario dalam mengakses bantuan
keuangan dan memberi konseling kepada Sumiati di sekolah.
Budi Warsito melakukan advokasi bagi pengembangan
ekonomi masyarakat untuk mengusahakan kesempatankesempatan
kerja dan ketersediaan perumahan.
4. Konteks lingkungan pekerjaan sosial generalis
Karena tradisi lama yang memfokuskan praktek pekerjaan
sosial pada klien individual, pekerja sosial dapat mengarahkan
usaha-usahanya menuju perubahan individual, menyesuaikan
orang-orang dengan lingkungan daripada mengubah
lingkungan untuk memenuhi secara lebih baik kebutuhankebutuhan
manusia. Pekerja sosial kurang memahami
dinamika lingkungan dan oleh karena itu perubahan
lingkungan (Kemp, 2001; Kemp, Whittaker, & Tracy, 2002).
Ini mendorong pekerja sosial untuk memandang lingkungan
106
sebagai konteks kehidupan individu daripada sebagai sasaran
perubahan itu sendiri.
Pekerja sosial memandang setiap sistem mengandung pilihanpilihan
perubahan dan mengakui bahwa perubahan pada satu
sistem mengakibatkan perubahan pada sistem lain. Dalam
beberapa situasi, pekerja sosial generalis dapat memfokuskan
diri pada solusi-solusi yang berorientasi individual yang
mempromosikan kompetensi individual dalam mengatasi
dengan hambatan-hambatan atau tekanan lingkungan. Dalam
situasi-situasi lain, pekerja sosial generalis merencanakan
intervensi yang berorientasi lingkungan yang menuntut
pembaharuan atau reformasi lingkungan (Holahan, Wilcox, &
Campbell, 1979).
Intervensi pekerjaan sosial generalis mencakup serangkaian
level intervensi yang sejajar dengan model ekologis bagi
pemahaman akan konsep manusia-dalam-lingkungan.
Dengan kata lain, pekerjaan sosial generalis, yang dibangun
sepenuhnya dalam landasan pengetahuan dan nilai profesi,
memanfaatkan sepenuhnya daftar intervensi pekerjaan sosial.
Pekerjaan sosial generalis memfokuskan intervensi pada
semua level sistem. Definisi masalah, isu, atau kebutuhan,
bukan metode itu sendiri, menentukan strategi yang dipilih
oleh pekerja sosial dan klien.
C. Sistem klien dalam pekerjaan sosial
Pekerja sosial generalis mendefinisikan kesulitan-kesulitan sistem
klien di dalam konteks transaksi manusia dan lingkungan.
Demikian pula rencana-rencana tindakan secara potensial
menciptakan perubahan pada berbagai level sistem. Klien
pekerja sosial dapat berada pada setiap level dalam kontinum
sistem sosial—pada level mikro yaitu individu, keluarga, dan
kelompok; pada level tengah atau meso yaitu kelompok formal
dan organisasi; dan pada level makro yaitu komunitas,
masyarakat, atau bahkan komunitas dunia; dan bahkan sistem
pekerjaan sosial professional Bagan 3.1).
107
Bagan 3.1
Intervensi Level Sistem
1. Intervensi level mikro
Intervensi level mikro ialah bekerja dengan individuindividu—
secara terpisah, dalam ekluarga, atau di dalam
kelompok kecil—untuk memfasilitasi perubahan-perubahan
pada perilaku individu atau dalam relasi individu. Idividuindividu
sering mencari pelayanan-pelayanan pekerjaan social
karema memerak emgalami kesulitan-kesulitan yang
berkaitan dengan peneysusian pribadi, relasi interpersonal,
atau tekanan-tekanan lingkungan (Tabel 3.1).
Perubahan-perubahan pada level ini berfokus pada usaha
menciptakan perubahan-perubahan dalam keberfungsian
individu. Akan tetapi mempertimbangkan dinamika
perubahan dalam konteks teori sistem, pekerja sosial dan
klien level mikro memiliki sejumlah pilihan. Mereka juga
dapat membuat rencana-rencana untuk memprakarsai
perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial dan fisik klien
untuk mencapai perubahan-perubahan pada level mikro.
Untuk bekerja dengan klien level mikro, pekerja sosial harus
mengetahui tentang dinamika individu, interpersonal,
keluarga, dan kelompok serta perkembangan manusia,
psikologi social, dan dampak individual dari pengaruh-
Intervensi
Pekerja Sosial
Individu
Anggota Keluarga & Kelompok
Kelompok Formal
Organisasi Yang Komplek
Komunitas
Masyarakat
108
penagruh lingkungan. Bekerja pada level ini menuntut
pemahaman akan teknik-teknik klinis seperti intervensi krisis
dan konseling.
Berikut ini adalah kasus level mikro dan intervensinya.
Lusinda, yang dianiaya secara fisik oleh suaminya, dapat
dilibatkan dalam konseling individu, konseling keluarga
dengan suami dan anak-anak, atau konseling kelompok
dengan para korban kekerasan dalam rumah tangga lain.
Melalui konseling semacam ini, Lusinda dapat semakin
memahami hakekat klinis dari kekerasan dalam rumah tangga
dalam kehidupannya dan memandang kekerasan sebagai suatu
masalah sosial yang serius. Dengan pemahaman semacam
ini, Lusinda dapat diberdayakan untuk menghadapi situasinya,
meningkatkan harga diri, dan melakukan kendali atas
kehidupannya.
Tabel 3.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial
pada individu, keluarga dan kelompok kecil
Personal Keluarga dan kelompok
kecil
Genetika
Gizi
Kesehatan mental
Kesehatan
Kemampuan menghadapi
masalah
Penghasilan/Aset
Gaya hidup
Etnis
Motivasi
Level kognitif
Kesehatan prakelahiran
Cacat perkembangan
Kondisi kecacatan
Kepribadian
Pengalaman hidup
Konsep diri
Usia
Warisan budaya
Ukuran
Kesatuan
Aturan-aturan
Nilai-nilai
Sistem bantuan alamiah
Kapasitas fungsional
Pola-pola multigenerasi
Komposisi
Komunikasi
Peran-peran
Pola-pola relasi
Level sosial ekonomi
Jejaring kekerabatan
109
Tahap perkembangan
2. Intervensi level meso
Intervensi pekerjaan sosial level meso atau tengah merupakan
interaksi dengan kelompok-kelompok formal dan organisasiorganisasi
yang kompleks. Contoh dari organisasi-organisasi
yang kompleks ialah badan sosial, rumah sakit, sekolah, dan
rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Berpraktek
dengan kelompok-kelompok formal mencakup bekerja
dengan tim, kelompok kerja, satuan tugas antardisiplin,
kelompok berorientasi tugas, klub, dan serikat tolong
menolong.
Pada intervensi level meso, fokus perubahan ialah pada
kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi itu sendiri.
Faktor-faktor seperti fungsi, struktur, peran, pola-pola
pengambilan keputusan, dan gaya berinteraksi dalam
kelompok atau organisasi mempengaruhi proses perubahan.
Pada intervensi level meso, sistem klien ialah kelompok dan
organisasi. Bekerja pada level meso menuntut pemahaman
akan dinamika kelompok-kelompok formal dan struktur
organisasi-organisasi. Intervensi level meso yang efektif
menuntut keterampilan-keterampilan dalam perencanaan
organisasi, pengambilan keputusan, dan negosiasi konflik
(Tabel 3.2.).
Struktur birokrasi merupakan ciri dari organisasi-organisasi
yang kompleks. Organisasi-organisasi semacam ini meliputi
organisasi-organisasi publik dan privat yang tujuannya ialah
mengkoordinasikan manusia dan sumber-sumber untuk
menyediakan produk-produk dan pelayanan-pelayanan.
Bagaimana suatu organisasi yang kompleks memanfaatkan
informasi bergantung pada ukuran, struktur, dan gaya otoritas
organisasi. Bagaimana para manajer organisasi memahami
motivasi dan kebutuhan-kebutuhan karyawan, dan bagaimana
para manajer itu memahami hakekat pekerjaan itu sendiri,
dipengaruhi oleh perspektif mereka tentang organisasi itu.
Pekerja sosial memberikan sumber-sumber seperti pelayananpelayanan
konsultasi bagi pengembangan organisasi,
pendidikan, pengembangan sumberdaya manusia, dan
evaluasi kepada organisasi-organisasi yang kompleks.
Karena pekerja sosial pada dasarnya bekerja di setting
110
organisasi, mengetahui bagaimana memfasilitasi perubahan
level meso adalah sangat penting dalam mengembangkan
program-program dan pelayanan-pelayanan yang berkualitas.
Berikut ini adalah kasus level meso dan intervensinya.
Kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang masalah
penganiayaan dan penerlantaran anak mendorong Koordinator
Satuan Tugas Peduli Anak Jakarta menugaskan Cynthia Patti,
seorang pakar pekerjaan sosial anak di STISIP Widuri, untuk
memberikan pelatihan tentang asesmen bagi seluruh staf.
Cynthia melatihkan seluruh staf tentang asesmen sebagai
produk dan sekaligus sebagai proses.
Tabel 3.2
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial
pada
kelompok-kelompok formal dan organisasi-organisasi
yang kompleks
Kelompok Organisasi
Ukuran
Fokus/tujuan
Sejarah kebersamaan masa
lalu
Tahap perkembangan
Karakteristik anggotaanggota
Pola-pola komunikasi
Gaya pengambilan keputusan
Cara mengelola konflik
Tujuan terbuka/tersembunyi
Perbedaan pada tujuan
individu dan tujuan
kelompok
Relasi interpersonal
Norma-norma/nilai-nilai
kelompok
Peran kepemimpinan
Lama waktu bertemu
Penentuan pertemuan
kelompok
Birokrasi
Manajemen personalia
Peran keanggotaan
Tata laksana
Perilaku organisasi
Fungsi administratif
Operasi sehari-hari
Proses pengambilan
keputusan
Gaya mengatasi konflik
Kohesi kelompok
Sosialisasi
Struktur panitia
Misi atau tujuan
111
3. Intervensi level makro
Intervensi level makro meliputi bekerja dengan rukun
tetangga (RT/RW), komunitas (kelurahan, kecamatan), dan
masyarakat untuk mencapai perubahan sosial. Praktek sistem
makro mencerminkan warisan reformasi sosial dari pekerjaan
sosial yaitu pencapaian perubahan sosial untuk memperbaiki
kualitas kehidupan.
Secara tradisional, pekerja social berpartisipasi dalam
reformasi social untuk bekerja demi kepentingan orang-orang
yang tertindas, kurang beruntung, atau tidak berdaya. Seiring
dengan perubahan tekanan profesi paad ekmiskinan dan
gerakan-gerakan social pada tahun 1960-an untuk hak-hak
sipil dan perdamaian, pekerja social sekali lagi menjadi
aktivis. Perubahan ini mencerminkan suatu pendekatan baru
yaitu bekerja dalam kemitraan dengan orang-orang yang
tertindas dan yang kurang beruntung.
Para teorisi perencanaan sosial menggunakan label partisipasi
masyarakat untuk menggambarkan pendekatan baru ini yaitu
membantu orang lain untuk mengetahui, memilih, dan
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan tentang
isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka. Selain itu,
gerakan-gerakan seperti orang-orang yang berurusan dengan
persoalan-persoalan keselamatan produk menekankan
keterlibatan masyarakat. Prakarsa perlindungan konsumen
mengarah kepada pembentukan berbagai organisasi hak-hak
konsumen yang memberikan informasi, perlindungan, dan
bantuan hukum yang berkaitan dengan keselamatan produk
(Tracy & DuBois, 1987).
Tujuan historis advokasi sosial berlangsung terus untuk
mendorong usaha-usaha dalam mempromosikan keadilan
sosial melalui perubahan komunitas dan masyarakat. Pada
level intervensi ini, sistem klien adalah komunitas atau
masyarakat itu sendiri. Contoh-contoh dari klien level mikro
ialah ketetanggaan (RT/RW, kelurahan), kota, daerah
pedesaan, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi,
dan pemerintah pusat. Sasaran utama perubahan ialah
komunitas atau masyarakat itu sendiri; akan tetapi, karena
hakekat transaksional dari perubahan, perubahan-perubahan
112
pada level makro juga mempengaruhi perubahan-perubahan
pada semua level sistem lain.
Dalam bekerja pada level makro, pekerja sosial membantu
mengatasi ketegangan-ketegangan antarkelompok dan
masalah-masalah masyarakat dengan memprakarsai aksi
sosial dan perubahan sosial. Usaha-usaha mereka mencakup
aktivitas-aktivitas seperti pengorganisasian masyarakat,
pengembangan ekonomi, tindakan hukum, dan perumusan
kebijakan.
Praktek level makro menyaratkan pengetahuan tentang
standard-standard dan nilai-nilai komunitas, serta
keterampilan-keterampilan dalam menggerakkan komunitas
dibutuhkan bagi usaha-usaha pemecahan masalah. Dalam
kaitan dengan intervensi pada level masyarakat, pekerja sosial
ialah “kesadaran masyarakat” yang sedang beraksi. Pekerja
sosial berusaha untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang
mempengaruhi keberfungsian sosial warga masyarakat,
menghancurkan kualitas kehidupan, atau melemahkan
struktur masyarakat. Pekerja sosial harus memiliki suatu
pemahaman sosiologis dan budaya atas institusi-institusi
sosial primer dan sekunder, serta populasi yang rentan dan
tertindas di dalam masyarakat. Mereka harus memiliki
keterampilan-keterampilan dalam melakukan tindakantindakan
yang benar untuk mewujudkan hak-hak hukum,
sipil, dan azasi manusia.
Suatu perspektif internasional sedang muncul dalam
pekerjaan sosial seiring dengan makin besarnya pengakuan
bahwa masalah-masalah melampaui batas-batas masyarakat.
Keprihatinan bersama akan hak-hak manusia, kesehatan,
kemiskinan dunia, perkembangan sosial dan ekonomi,
lingkungan, dan pertumbuhan penduduk menuntut kerjasama
internasional melalui federasi-federasi internasional di
negara-negara industri dan berkembang. Untuk
mengembangkan landasan pengetahuan mereka tentang
pendekatan pandangan dunia, pekerja sosial membutuhkan
informasi tentang organisasi-organisasi kesehatan dan
pelayanan internasional, persoalan-persoalan dunia, politik,
keberagaman budaya, atau barangkali yang bahkan lebih
fundamental, geografi dunia. Lihat Tabel 3.3.
113
Berikut ini adalah kasus level makro dan intervensinya. Erik
bekerja sebagai anggota suatu forum masyarakat yang
merencanakan pelayanan-pelayanan pemrograman kerja bagi
orang-orang tuna netra. Orientasi tradisional dari program
bantuan kerja bagi orang-orang tuna netra ialah keterampilanketerampilan
pelatihan dan pengajaran yang dapat dialihkan
kepada penempatan kerja. Baru-baru ini forum mendesakkan
suatu perubahan kebijakan dalam pembiayaan pelayananpelayanan
bantuan kerja kepada Pemerintah DKI Jakarta bagi
orang-orang tuna netra sehingga pemrograman akan lebih
mencerminkan kebutuhan-kebutuhan yang khas dari
kelompok populasi ini.
Tabel 3.3
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial
komunitas, masyarakat, dan komunitas dunia
Komunitas Masyarakat Komunitas
dunia
Perumahan
Transportasi
Ekonomi
Ketersediaan
pekerjaan
Sumber-sumber
pendidikan
Standard kehidupan
Perkotaan/pedesaan
Keberagaman
budaya
Keberagaman gaya
hidup
Ketegangan
lingkungan
Ketersediaan
sumber-sumber
Jejaring dukungan
Kelas sosial relatif
Teknologi
Nilai-nilai sosial
Kelas sosial
Stratifikasi
Lembagalembaga
Keterasingan
Siklus ekonomi
Kebijakan sosial
Pemerintahan
Isme-isme
Prasangka buruk
Budaya populer
Kenderungan
demografis
Hukum dan
perundangundangan
Kemiskinan
dunia
Kelaparan
Penyimpanan
makanan
Ekologi
Kesehatan dunia
Penjelajahan
ruang angkasa
Hak-hak azasi
manusia
Landasan
populasi
Suasana politik
Energi
Landasan
kekuasaan dan
kewenangan
Ancaman perang
Hukum
internasional
114
4. Bekerja dengan profesi pekerjaan sosial
Pada akhirnya, para praktisioner pekerjaan sosial bekerja bagi
perubahan di dalam sistem profesi pekerjaan sosial. Pekerja
sosial memperoleh identitas profesionalnya melalui
asosiasinya dengan profesi pekerjaan sosial, dan sebaliknya,
ia memberikan sumbangan untuk melahirkan identitas dan
aksi-aksi profesi. Pekerja sosial yang mengemban etika
memiliki komitmen kepada dirinya sendiri untuk
berpartisipaasi dalam kegiatan-kegiatan profesional yang akan
memperbaharui dan meningkatkan profesi pekerjaan sosial.
Ada sejumlah alasan mengapa penting memandang profesi
pekerjaan sosial dan organisasi-organisasi anggotanya sebagai
sasaran perubahan. Profesi pekerjaan sosial mendidik para
praktisioner, memberikan landasan bagi penampilan
profesional sesuai dengan prinsip-prinsiop etika, menetapkan
standard praktek di dalam berbagai setting, mensupervisi para
praktisioner pada semua level, memantau dan mengevaluasi
perilaku individu dan kelompok, dan memberikan sumbangan
bagi landasan pengetahuan dan keterampilan praktek (Tracy
& DuBois, 1987). Secara historis, pekerjaan sosial
mempertahankan komitmen ganda yaitu untuk meningkatkan
kualitas praktek pekerjaan sosial, dan yang sama penting,
untuk bekerja bagi keadilan sosial dan mempromosikan
kesejahteraan umum.
Akulturasi profesional sangat penting dalam pendidikan dan
pengembangan pekerja sosial profesional. Akultutasi
profesional ialah suatu proses yang menghasilkan para
praktisioner pekerjaan sosial yang mempertahankan integritas
personal dan profesional dalam relasinya dengan klien dan
yang memperlakukan rekan sekerja secara terhormat. Pekerja
sosial mengemban suatu tanggung jawab etis untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat. Tanggung jawab ini
dapat dipenuhi dengan cara bekerja untuk memerangi
diskriminasi, peduli dengan kesetaraan dalam pembagian
sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan, membantu
kaum tertindas, dan mempromosikan pemahaman dan
penerimaan keberagaman suatu masyarakat global. Tanggung
jawab menuntut pengembangan pengetahuan dan pengalaman
profesional untuk memperjuangkan kebijakan sosial dan
ekonomi dan perundang-undangan terkait. Selain itu, usaha115
usaha peruahan berencana menuntut relasi yang terpercaya
dengan kaum profesional dari disiplin lain.
Kekuatan dan kelangsungan hidup profesi pekerjaan sosial
berkaitan denagn kemampuannya untuk melibatkan diri dalam
penelitian yang bermakna dan memberikan sumbangan bagi
landasan pengetahuan profesi dan masyarakat.
Pengembangan pengetahuan bukan hanya bidang kewenangan
sedikit orang. Dengan menerapkan metode ilmiah, setiap
pekerja sosial dapat memberikan sumbangan kepada
penelitian yang dibutuhkan. Setiap pekerja sosial juga dapat
menghimpun dan mengkomunikasikan kearifan praktek.
Dipandu oleh logika ilmu pengetahuan dan penelitian, usahausaha
bersama akan meningkatkan kualitas praktek dan citra
pekerjaan sosial di mata para konsumen aktif dan
potensialnya.
D. Metode-metode pekerjaan sosial
Secara tradisional, pekerja sosial mengkonseptualisasikan proses
perubahan sebagai saling menyesuaikan (penyesuaian timbal
balik) antara manusia dan lingkungan sosialnya. Dengan
menggunakan strategi-strategi casework, group work, dan
community organization yang tradisional, pekerja sosial
melakukan usaha-usaha perubahan yang ditujukan untuk
mengembangkan kompetensi personal klien, memperkuat
keluarga, dan menciptakan institusi-institusi sosial yang tanggap.
Metode khusus yang digunakan oleh pekerja sosial--casework,
group work, dan community organization—mengarahkan proses
perubahan. Baru-baru ini, suatu perspektif generalis yang
mengintegrasikan pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga,
kelompok dan organisasi, serta komunitas memperoleh
keunggulan.
1. Casework
Casework ialah metode pekerjaan sosial yang dominan hingga
dan sepanjang tahun 1960-an. Casework menekankan
pelayanan langsung dengan individu. Lima orientasi yang
berpengaruh yaitu intervensi psikososial tadisional, intervensi
fungsional, intervensi pemecahan masalah, intervensi
psikobehavioral, dan intervensi krisis, yang mencirikan
intervensi casework (Pinderhughes, 1995a, dalam DuBois &
Miley, 2005: 74). Kelima metode ini berfokus pada
116
penyesuaan individual. Metode-metode ini berbeda dalam hal
penekanannya yang lebih besar pada reformasi individu,
sedangkan metode-metdoe lain memberi penekanan yang
lebih besar pada pengubahan transaksi antara individu dengan
lingkungannya. Pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an,
pendekatan-pendekatan yang spesifik dalam intervensi
singkat, intervensi krisis, model berorientasi tugas, dan model
eklektik lahir.
Pekerjaan sosial dengan keluarga menjadi suatu bidang
praktek pekerjaan sosial yang dikenal pada tahun 1960-an,
yang berasal dari perspektif teoritik antardisiplin, termauk
teori sistem ilmu sosial (Pinderhughes, 1995a, dalam DuBois
& Miley, 2005: 75). Pendekatan sistem keluarga memberikan
suatu kerangka untuk melihat dinamika antara manusia dan
lingkungannya. Dengan lahirnya intervensi keluarga, para
praktisioner menyadari pengaruh keluarga terhadap
perkembangan individu, harapan-harapan peran, dan polapola
komunikasi. Pada mulanya, perlakuan individu
berkaitan dengan patologi individu dalam konteks
keluarganya. Akan tetapi, para teoritisi keluarga sebelumnya
juga mulai memfokuskan diri pada patologi keluarga.
2. Group work
Metode group work diperkenalkan ke dalam pekerjan sosial
profesional pada tahun 1930-an, dan teori-teori group work
berkembang pada akhir tahun 1940-an. Group work ialah
suatu metode pekerjaan sosial yang menggunakan prosesproses
dan interaksi-interaksi kelompok untuk
mempromosikan pertumbuhan dan perubahan. Kelompok itu
sendiri ialah suatu wahana untuk berubah, dan perubahan
terjadi pada beberapa level. Dengan kata lain, pekerja sosial
menggunakan struktur dan proses kelompok untuk
memfasilitasi perubahan. Kelompok-kelompok kecil ialah
sumber-sumber yang signifikan bagi orang-orang yang
membutuhkan untuk mengembangkan kompetensikompetensi
sosial, khususnya orang-orang yang mengalami
“ketidakberdayaan, keterkucilan, dan keputusasaan; yang
merasa dikorbankan; merasa tidak dipahami dalam relasi
manusiawi pada saat ini; dan/atau merasa tidak memadai
117
dalam sistem-sistem yang berubah yakni ia menjadi
anggotanya” (Anderson, 1979: 291, dalam DuBois & Miley,
2005: 75). Sebagai suatu metode pekerjaan sosial, group
work ialah suatu strategi yang berorientasi pemberdayaan
untuk bekerja secara kolaboratif bagi perubahan individu dan
memperluas penerapannya untuk bekerja dengan kelompokkelompok
organisasi dan masyarakat.
Tim memperoleh keunggulan dalam penyelenggaraan
pelayanan-pelayanan sosial. Pekerja sosial sering disebut
bekerja dengan rekan-rekan antardisiplin dalam suatu usaha
kerja tim. Brill (1998, dalam DuBois & Miley, 2005: 75)
menyatakan bahwa:
tim ialah sekelompok orang yang masing-masing
anggotanya memiliki keahlian tertentu; masingmasing
anggotanya bertanggung jawab atas
keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan
individual; anggota tim memiliki suatu tujuan
bersama; dan memiliki bersama-sama sekumpulan
pengetahuan, gagasan, dan makna dari mana rencana
intervensi ditentukan dan rencana masa depan
diarahkan. (h. 193).
Dengan kata lain, ciri-ciri tim mencerminkan dinamika
kelompok-kelompok kecil lainnya. Anggota-anggota tim,
dengan segala pengetahuan spesialis dan pola-pola kerja serta
relasinya, mempengaruhi proses-proses tim. Penelitian
menunjukkan bahwa interaksi yang baik, komunikasi yang
jelas, dan dukungan kelembagaan semuanya menyumbang
bagi keberfungsian tim yang efektif (Lewandowski &
Glenmaye, 2002, dalam DuBois & Miley, 2005: 75). Tujuan
yang ditentukan oleh tim memberikan arah dan fokus
usahanya.
3. Community organization
Praktek masyarakat (komunitas, community) meliputi
serangkaian kegiatan termasuk pengorganisasian masyarakat,
pengembangan organisasi, dan reformasi sosial. Praktek
sistem makro meliputi model-model pengorganisasian
masyarakat, pengembangan masyarakat, bekerja di dalam
konteks organisasi, dan perumusan serta pengembangan
118
kebijakan sosial. Walaupun praktek masyarakat dapat
menelusuri akarnya pada usaha-usaha reformasi rumah
singgah dan usaha- masyarakat yang mengkoordinasikan
usaha-usaha masyarakat organisasi amal pada awal abad ke-
20, praktek masyarakat memperoleh keunggulan sebagai
suatu metode praktek pekerjaan sosial profesional di Amerika
Serikat pada tahun 1960-an selama perang terhadap
kemiskinan.
Prakarsa-prakarsa pemecahan masalah masyarakat menuntut
keterlibatan para pemimpin masyarakat, termasuk satuansatuan
kerja pemerintah; pimpinan perusahaan;perserikatan;
yayasan dan lembaga-lembaga donor lainnya; organisasiorganisasi
etnis dan keagamaan; dan kelompok-kelompok
profesional, konsumen, dan masyarakat awam. Orang-orang
yang berpartisipasi dalam perubahan masyarakat bervariasi
antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain
bergantung pada masalah tertentu yang ingin dialamatkan
oleh usaha-usaha masyarakat.
4. Model generalis terintegrasi
Suatu keinginan profesional untuk menyatukan ketiga metode
pekerjaan sosial yaitu casework, group work, dan community
organization mendorong pencarian suatu landasan umum
praktek. Pendekatan praktek multimetode atau kombinasi
semakin populer setelah publikasi laporan Hollis-Taylor pada
tahun 1951. Pada dasawarsa tahun 1970-an dan 1980-an,
pendekatan generalis dalam praktek memperoleh pengakuan
dan penerimaan. Karya-karya terdahulu oleh Meyer (1970),
Goldstein (1973), Pincus dan Minahan (1973), Middleman
dan Goldberg (1974), dan Siporin (1975) berfokus pada suatu
penyatuan perspektif, sesuatu yang tidak dibatasi oleh
metode, tetapi lebih dibentuk oleh parameter situasi atau
lingkungan.
Pendekatan generalis terkini memadukan metodologimetodologi
intervensi tradisional ke dalam suatu kerangka
yang sudah disatukan. Pendekatan ini memperluas konsep
klien untuk mencakup semua sistem sosial berikut ini di
dalam arena lingkungan. Klien, yaitu sistem manusia yang
berunding atau berkonsultasi dengan pekerja sosial, dapat
berupa masyarakat, RT/RT, perusahaan, kelompok, atau
119
individu. Orang atau orang-orang pasti menjadi bagian dari
semua sistem sosial ini. Oleh karena itu, pengubahan
sistemik menuntut pengubahan sikap-sikap dan perilakuperilaku
dari anggota-anggota suatu sistem.
Ada orang berpendapat bahwa efektivitas metode-metode
spesialis yaitu casework, group work, dan community
organization kehilangan orientasi generiknya. Akan tetapi,
para pendukung pendekatan generalis yakin bahwa perspektif
penyatuan mendorong perluasan potensi intervensinya.
Pendekatan generalis dalam praktek pekerjaan sosial
berorientasi kepada penemuan solusi-solusi atas masalahmasalah
dan tantangan-tantangan. Kegiatan-kegiatan praktek
pekerja sosial generalis lebih diarahkan oleh isu-su yang
dihadapi oleh klien pada saat ini, bukan oleh suatu metode
tertentu. Ini tidak berarti bahwa pekerja sosial generalis tidak
menguasai suatu metode tertentu, tetapi ia adalah pakar dalam
pemecahan masalah. Pekerja sosial mengusahakan solusi di
dalam banyak struktur sosial. Dengan demikian, bahkan
dalam praktek generalis, intervensi pekerjaan sosial
berlangsung secara serentak pada level individu, keluarga,
kelompok, organisasi, masyarakat, dan sistem sosial.
Dari perspektif penyatuan ini, Goldstein (1979, dalam DuBois
& Miley, 2005: 76) mendefinisikan perubahan sebagai suatu
proses penyesuaian dengan lingkungan kehidupan yang
nampak dalam perilaku individu. Perubahan menuntut
penyesuaian diri dengan orang lain di dalam lingkungan
sosial. Dengan kata lain, perubahan pada suatu sistem
cenderung mwndorong perubahan pada sistem lain.
Pada dasarnya, pada tingkat awal atau dasar pendidikan
profesi, pekerja sosial dewasa ini ialah praktisioner generalis.
Pekerja sosial generalis bekerja secara langsung dengan
sistem klien yang mengalami beragam masalah-masalah dan
kebutuhan-kebutuhan, berpraktek di dalam beragam setting
pelayanan sosial, dan menerapkan beragam model-model dan
metode-metode. Sebagai generalis, pekerja sosial memiliki
suatu pandangan terpadu tentang interaksi antara manusia dan
sumber-sumber di dalam jejaring relasi yang membentuk
lingkungan manusia. Oleh karena pekerja sosial generalis
juga berintervensi secara tidak langsung, atau atas nama klien,
120
dalam kegiatan-kegiatan advokasi perundang-undangan dan
perumusan kebijakan.
121
Bab 4
Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Sosial
Sistem penyelenggaraan pelayanan sosial sebagai arena praktek
pekerjaan sosial sangatlah kompleks dan berwajah banyak. Sistem
didefinisikan secara berbeda-beda oleh fungsinya, klien yang dilayani,
atau bidang pelayanan. Dalam kaitan dengan fungsi, sistem dapat
dibedakan oleh fungsi seperti konseling keluarga, rehabilitasi
vokasional, perencanaan kota, dan relokasi perumahan. Dalam kaitan
dengan klien yang dilayani, sistem dapat dideskripsikan sebagai remaja
nakal, orang lanjut usia, penyalah guna napza (narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif), dan orang cacat. Dalam kaitan dengan
bidang pelayanan, sistem meliputi bidang-bidang praktek seperti
peradilan kriminal, kesejahteraan anak, dan pemeliharaan penghasilan.
Fokus utama dari masing-masing konseptualisasi mencerminkan
dimensi sistem penyelenggaraan pelayanan sosial yang berbeda-beda.
Dimensi yang berbeda-beda itu terdiri atas unsur-unsur yang
membentuk skema klasifikasi. Unsur-unsur itu dibentuk oleh
kebutuhan-kebutuhan manusia, kondisi-kondisi masyarakat, dan iklim
sosial-budaya-politik-ekonomi yang mencakup setting dimana
pelayanan diselenggarakan, opsi pemrograman dan pelayanan, staffing,
dan sumber-sumber pendanaan. Maka, untuk memudahkan para
pembaca memahami isinya, buku ini diorganisasikan dalam lima
subbab.
Subbab A Setting Pelayanan Sosial, memuat lembaga dan asosiasi,
ranah publik dan privat, lembaga-lembaga sektarian, lembaga-lembaga
sukarela, lembaga-lembaga waralaba, praktek independen, lokasi
geografis, setting perkotaan, dan setting pedesaan.
Subbab B Pola-pola Staffing memuat profesional pekerjaan sosial, para
profesional, kelompok tolong menolong, dan relawan.
Subbab C Pendanaan Pelayanan Sosial memuat pendanaan pusat dan
kabupaten/kota, yayasan, dana masyarakat, dana lembaga, biaya
pelayanan sosial, biaya pengganti asuransi, penjualan kontrak sosial,
isu dalam pendanaan, dan privatisasi.
122
Subbab D Pemberian Pelayanan Sosial, Sanksi Pekerja Sosial, dan Isu
dalam Penyelenggaan Pelayanan Sosial memuat prinsip-prinsip
pemberian pelayanan sosial, sanksi atau kewenangan pekerja sosial
dalam pelayanan sosial, dan isu dalam penyelenggaraan pelayanan
sosial.
Subbab E Implikasi Pelayanan Sosial dalam Praktek memuat
pandangan terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan sosial dan
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial.
A. Setting pelayanan sosial
Pekerja sosial pada umumnya bekerja dalam berbagai setting
praktek yang berbeda termasuk organisasi seperti lembaga dan
asosiasi. Setting ini dapat berupa setting primer atau tuan rumah
dan setting publik atau privat. Dapat juga berupa setting yang
dikategorikan oleh lokasi geografis dan wilayah geografis. Apa
pun klasifikasinya, isu yang berkembang ialah berkaitan dengan
struktur birokrasi dan kemajuan teknologi.
1. Lembaga dan asosiasi
Suatu organisasi dicirikan oleh struktur administratif dan
fungsional yang mempekerjakan orang-orang untuk
mencapai tujuannya melalui kebijakan dan prosedur yang
dinyatakan dan secara jelas. Dua jenis organisasi, lembaga
dan asosiasi, merupakan setting penyelenggaraan pelayanan
sosial. Lembaga-lembaga tempat bekerja yang paling umum
bagi pekerja sosial, memiliki struktur birokrasi untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Program-program
lembaga pelayanan sosial dipandu oleh suau pernyataan
misi (mission statement) dan mengikuti pedoman prosedur
untuk mengimplementasikan pelayanannya. Lembagalembaga
pelayanan sosial besar menyelenggarakan beragam
opsi yang lebih besar dalam bidang pelayanan tertentu.
Personalia di lembaga-lembaga pelayanan sosial besar dapat
mengembangkan minat atau fokus khusus. Lembagalembaga
pelayanan sosial kecil seringkali memiliki fokus
pogram tunggal, dan staf di lembaga-lembaga itu, karena
disain dan kebutuhan, melaksanakan berbagai fungsi dalam
parameter program. Pada semua lembaga, tantangannya
ialah bekerja secara kreatif dalam struktur birokrasi untuk
mencapai tujuan-tujuan klien dan menghindari kejenuhan
pekerja.
123
Dunham (1970) membedakan antara konsumen pelayanan
atau lembaga-lembaga ”pelayanan langsung” dengan
”bukan pelanggan pelayanan” atau lembaga-lembaga
pelayanan tidak langsung sebagai setting praktek. Pada
umumnya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial adalah
lembaga-lembaga konsumen pelayanan yang
menyelenggarakan pelayanan seperti asistensi publik,
pembimbingan anak, pengasuhan institusional, pelayanan
kelompok, rekreasi masa atau pelayanan kesehatan (DuBois
& Miley, h. 77). Lembaga-lembaga bukan konsumen
pelayanan melayani lembaga-lembaga lain atau komunitas
dan tidak melayani inividual klien secara langsung. Contoh
lembaga-lembaga bukan konsumen pelayanan ialah
lembaga-lembaga organisasi komunitas (RW, RT),
lembaga-lembaga pemerintah yang menerbitkan kebijakan
(Departemen Sosial, Dinas Sosial), dan lembaga-lembaga
perencanaan (Bappenas pada level nasional, Bappeda pada
level propinsi/kabupaten/kota, Biro Perencanaan pada level
departemen).
Selain itu, setting organisasi untuk pekerjaan sosial dapat
dibedakan dari apakah tujuan utama organisasi itu ialah
untuk menyelenggarakan pelayanan pekerjaan sosial. Fokus
utama dalam suatu setting primer ialah menyelenggarakan
pelayanan pekerjaan sosial. Pada pihak lain, apabila
pelayanan pekerjaan sosial diselenggarakan sesuai dengan
tujuan dan fungsi organisasi secara menyeluruh, maka
setting itu didefinisikan sebagai setting tuan rumah (Jansson
& Simmons, 1986 dalam DuBois & Miley, h. 77). Dalam
setting tuan rumah, komponen pelayanan sosial melengkapi,
mendukung dan memperkaya misi akhir institusi tuan rumah
dan dibiayai oleh alokasi anggaran. Pekerja sosial memiliki
tradisi panjang bekerja di sekolah, rumah sakit, pengadilan,
bisnis dan industri. Potensi kerja di setting tuan rumah
semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial di organisasi
pemeliharaan kesehatan, pengasuhan jangka panjang, dan
program asistensi karyawan.
Asosiasi ialah lembaga organisasi yang menyelenggarakan
pelayanan-pelayanan utamanya untuk anggota-anggotanya.
Asosiasi ini didirikan oleh lembaga-lembaga, profesional
atau kelompok kepentingan khusus untuk melaksanakan
tugas-tugas bersama. Usaha-usaha kolektif asosiasi antaa
lain meliputi pengembangan kebijakan, perencanan dan
124
penelitian, penyebarluasan informasi, penetapan standard,
pendidikan dan lobi (Tropman & Tropman, 1987 dalam
DuBois & Miley, h. 78). Asosiasi pada umumnya diperkuat
oleh tenaga profesional untuk melaksanakan operasional
sehari-hari. Misalnya, Ikatan Pekerja Sosial Profesional
Indonesia (IPSPI), Ikatan Pekerja Sosial Asia Pasifik (Asia
Pasific Association of Social Workers), Ikatan Pekerja
Sosial Amerika Serikat (NASW, National Association of
Social Workers), Ikatan Pekerja Sosial Dunia (IFSW,
International Federation of Social Workers).
2. Ranah publik dan privat
Setting praktek dikembangkan di bawah naungan baik
publik atau privat. Perbedaaan utama antara setting publik
dan setting privat berkaitan dengan perbedaan dalam
sumber-sumber kebijakan dan pendanaan. Beberapa
karakeristik antara lembaga sukarela dan lembaga
pemerintah dijelaskan secara kontras oleh Arthur Dunham
dalam bagan di bawah ini.
Perbedaan lembaga pemerintah dan lembaga sukarela
Pemerintah Sukarela
Sanksi
1. Didirikan menurut UU
2. Relatif tidak fleksibel
3. Peraturan sulit diubah,
memerlukan persetujuan
DPR
1. Didirikan oleh
sekelompok
kepentingan:
2. Relatif fleksibel
3. Peraturan mudah
diubah
rdrw10 Tpard Xlangfe1033Struktur
4. Bagian dari struktur
pemerintah pusat/
propinsi/kabupaten/kota
5. Berskala besar dan
birokratis
6. Mempekerjakan pegawai
negeri
7. Dikendalikan oleh
pemerintah dalam hal
personalia, dana, audit
8. Bagian dari administrasi
politik dan peka tehadap
tekanan politik partisan
4. Lebih otonom,
terkadang merupakan
unit subsidi lembaga
nasional
5. Berskala kecil dan
menengah
6. Karyawan
dipekerjakan oleh
lembaga
7. Di luar kendali
pemerintahan
utamanya dalam hal
lisensi
8. Bagian dari struktur
125
kekuasaan
masyarakat utamanya
kekuasaan ekonomi
Pembiayaan
9. Didanai oleh pajak
10. Didanai melalui anggaran
pemerintah
11. Prosedur akunting &
auditing menurut
peraturan hukum dan
pemerintah
9. Didanai oleh
sumbangan
10. Didanai melalui
lembaga nasional
11. Prosedur akunting &
auditing menurut
peraturan lembaga
nasional
Sumber: The New Community Organization oleh Arthur
Dunham (1970) dalam DuBois & Miley, 2005: 80).
Organisasi-organisasi publik dalam jejaring
penyelenggaraan pelayanan diberi sanksi atau mandat atau
kewenangan secara legal sebagai bagian dari struktur politik
pemerintah pusat, propinsi atau kabupaten/kota.
Pendanaannya berasal utamanya melalui pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah. Kadang-kadang lembagalembaga
dan organisasi-organisasi dalam sektor publik
dipandang sebagai organisasi persemakmuran. Misalnya
organisasi pelayanan sosial publik adalah departemen
sumber daya manusia milik propinsi, sering disebut lembaga
yang diberi mandat oleh undang-undang untuk
menyelenggarakan pemeliharaan penghasilan, program
kesejahteraan keluarga, lembaga rehabilitasi, dan lembagalembaga
yang menyelenggarakan pelayanan untuk orangorang
lanjut usia, orang-orang cacat, dan veteran.
Organisasi-organisasi yang merupakan jejaring
penyelenggaraan pelayanan sektor privat didirikan oleh
masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan khusus
berskala nasional dan internasional. Kebijakannya
dikembangkan oleh suatu dewan direktur dan dikodifikasi
dalam pasal-pasal peraturan inkorporasi atau organisasi.
Pada umumnya lembaga-lembaga privat menerima
pendanaan dari berbagai sumber antara lain sumbangan
pribadi, sumbangan dari lembaga donor, hibah, kontrak, dan
uang jasa pelayanan. Pekerja sosial bekerja di setting sektor
privat yang berbeda yang meliputi pusat-pusat pelayanan
keluarga, lembaga-lembaga advokasi, pusat-pusat perawatan
kesehatan, bisnis dan industri, dan praktek pribadi.
126
Selanjutnya pembedaan harus dilakukan antara organisasiorganisasi
privat sektarian dan nonsektarian, demikian pula
antara organisasi-organisasi privat sukarela dan bisnis.
3. Lembaga-lembaga sektarian
Beberapa lembaga, organisasi dan asosiasi dalam sektor
privat adalah sektarian dalam arti bahwa lembaga-lembaga
sektarian itu berafiliasi atau mengidentifikasikan diri dengan
denominasi keagamaan. Misalnya Dompet Duafa, Dana
Abadi Umat, Lembaga Amal dan Zakat, dan Lembaga Amal
Katolik. Setting sektarian dapat berupa rumah sakit, panti
asuhan anak, panti bina remaja, dan panti asuhan lanjut usia.
Walaupun misi dan program lembaga-lembaga sektarian
tersebut sangat dipengaruhi oleh orientasi keagamaan
tertentu mereka, pada umumnya baik lembaga-lembaga
sektarian maupun nonsektarian memiliki komitmen yang
tinggi untuk melayani beragam klien yang berasal dari
berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda.
Akan tetapi, hubungan antara lembaga-lembaga keagamaan
dengan lembaga-lembaga sektarian tersebut untuk
memperoleh pendanaan melahirkan pertanyaan apakah dan
bagaimanakah nilai-nilai keagamaan ditampilkan dalam
misi lembaga (Bubis, 1988 dalam DuBois & Miley, h. 81).
Hepworth & Larsen mengusulkan sejumlah kualifikasi klien
dalam konteks pekerjaan sosial ialah:
a. Gelandangan (tuna wisma).
b. Keluarga yang meliputi orang tua tunggal dan yang
mengalami konflik serius yang diperlihatkan dalam
bentuk perilaku lari dari rumah, nakal, melanggar,
kesulitan belajar dan semacam itu.
c. Pasangan dan keluarga yang mengalami perlakuan
salah terhadap pasangan atau anak.
d. Pasangan yang mengalami konflik perkawinan serius.
e. Individu dan keluarga yang penghasilannya tidak
memadai karena pengangguran, absennya pencari
nafkah, cacat fisik, kurangnya keterampilan kerja.
f. Individu dan keluarga yang terancam hukuman atas
pelanggaran hukum.
g. Remaja yang tidak menikah, hamil
h. Individu dan keluarga yang terancam sakit fisik atau
jiwa atau cacat.
i. Penyalahguna napza dan keluarganya.
127
j. Orang tua asuh dan anak-anak yang orang tuanya
meninggal atau yang diabaikan.
k. Imigran dan kaum minoritas.
l. Orang cacat (gangguan perkembangan) dan
keluarganya.
m. Manusia anjut usia yang tidak dapat lagi berfungsi
sosoal secara memadai.
n. Migran yang mengalami kekurangan sumber-sumber.
o. Anak-anak (dan keluarga) yang memiliki anak yang
mengalami kesulitan belajar/bersekolah.
p. Orang-orang yang mengalami stres berat karena
peristiwa traumatik atau transisi kehidupan (h. 3).
4. Lembaga-lembaga sukarela
Kegiatan-kegiatan di sektor privat selanjutnya dapat
diklasifikasikan sebagai sukarela. Lembaga-lembaga
sukarela adalah nirlaba, terbentuk bukan oleh mandat
pemerintah, dan disponsori oleh organisasi-organisasi
keagamaan, persaudaraan, buruh, budaya, sosial, atau sipil.
Pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasiorganisasi
sukarela dapat bersifat tradisional seperti yang
diselenggarakan oleh pusat-pusat santunan anak dan keluaga
atau yang berorentasi advokasi yang mencerminkan respon
terhadap isu-isu yang dihadapi oleh kelompok kepentingan
khusus seperti pengungsi (bencana tsunami Aceh-Nias;
bencana banjir dan longsor di beberapa daerah di Indonesia;
konflik SARA di Sambas, Ambon dan Poso), dan
perdagangan anak-perempuan.
Penggunaan istilah sukarela (voluntary) dapat menyesatkan
(Ostrander, 1985 dalam DuBois & Miley, h. 81). Istilah ini
tidak berkaitan dengan voluntarisme atau penggunaan para
relawan (volunteers). Lembaga-lembaga sukarela diperkuat
oleh profesional yang digaji. Tetapi sukarela berarti bahwa
organisasi memiliki inisiatif sukarela, bukan inisiatif atas
dasar mandat pemerintah. Kesan lain yang diberikan
kepada lembaga-lembaga sukarela sebagai bersatus nirlaba
juga menyesatkan. Nirlaba mengacu kepada status pajak
yang tidak mencakup penghasilan yang diperoleh dan
akumulasi investasi. Pada umumnya organisasi-organisasi
nirlaba mengembalikan penghasilan mereka secara langsung
kepada program-program mereka. Jadi menurut definisi ini,
ada pemisahan antara lembaga sukarela dan lembaga
pemerintah. Akan tetapi, kecenderungan terakhir
memperlihatkan lembaga-lembaga pemerintah yang
128
mengontrakkan pelayanan kepada lembaga-lembaga
sukarela, dengan demikian mempromosikan privatisasi,
mencairkan perbedaan antara organisasi publik dan
organisasi privat.
Walaupun perbedaan dibuat antara lembaga pemerintah dan
lembaga sukarela, Dunham (1970 dalam DuBois & Miley,
h. 81) mengidentifikasikan beberapa tipe hubungan
kerjasama antarlembaga. Lembaga pemerintah merupakan
lembaga pembuat standard atau kebijakan konsultatif bagi
sektor privat. Struktur suatu lembaga sukarela dapat
dipengaruhi oleh hakekat semu pemerintah karena
menerima dana publik dan privat. Alokasi dana melalui
subsidi, kontrak pembelian pelayanan, hibah proyek, dan
pinjaman biasanya dilakukan oleh pemerintah kepada
lembaga sukarela. Aturan kerjasama antarlembaga dalam
hal pemrograman pendidikan dan pelatihan serta kegiatankegiatan
perencanaan memperkuat hubungan antara sektor
publik dan sektor privat.
5. Lembaga-lembaga waralaba
Sektor privat juga mencakup organisasi-organisasi bisnisbisnis
yang berorientasi laba di berbagai setting dalam
sistem penyelenggaraan pelayanan sosial. Setting bisnis
mencakup lembaga-lembaga waralaba, praktisioner dalam
praktek privat, dan perusahaan dalam institusi tuan rumah
yang lebih besar.
Asal mula bisnis waralaba dalam jejaring penyelenggaraan
pelayanan sosial di Amerika Serikat dapat ditelusuri ke
belakang ke tahun 1960-an, ketika medicare dan medicaid
melembagakan pembiyaan dana kepada panti-panti asuhan,
rumah sakit, dan pusat-pusat kesehatan jiwa untuk
menyelenggarakan pelayanan-pelayanan kesejahteraan
sosial. Lembaga-lembaga waralaba semacam itu sekarang
telah didirikan di berbagai bidang yang meliputi perawatan
rumah, manajemen rumah sakit, pemeliharaan kesehatan,
pengasuhan anak, pengasuhan seumur hidup, dan koreksi.
Perluasan organisasi-organisasi waralaba dalam jejaring
penyelenggaraan pelayanan sosial adalah luar biasa. Jumlah
korporasi pelayanan kemanusiaan meningkat menjadi 66
pada tahun 1985, hampir dua kali lipat dalam empat tahun.
Pada tahun 1985, pemasukan dari kedua korporasi tersebut
melampaui sumbangan United Way yang $2,6 milyar.
129
Profil ketenagakerjaan kedua korporasi itu menunjukkan
bahwa keduanya mempekerjakan lebih dari 80.000
karyawan, jauh lebih banyak daripada jumlah karyawan
kesejahteraan publik negara bagian dan lokal di semua
negara bagian di Amerika Serikat (Stoesz, 1989, h. 104
dalam DuBois & Miley, h. 82).
6. Praktek independen
Praktek independen pekejaan sosial adalah cara lain
memperluas bisnis waralaba. Pekerja sosial independen
ialah seseorang yang mempraktekkan keseluruhan atau
sebagian profesinya di luar lembaga pemerintah atau
sukarela, yang bertanggung jawab atas prakteknya sendiri
dan menciptakan kondisi pertukarannya sendiri dengan
klien dan mengidentifikasikan dirinya sebagai praktisioner
pekerjaan sosial dalam menawarkan pelayanannya (NASW,
1974, h. 39-40 dalam DuBois & Miley, h. 82).
Penyelenggaraan pelayanan sosial secara independen telah
menjadi bagian dari jejaring penyelenggaraan pelayanan
sosial sejak era Mary Richmond, karena Richmond itu
sendiri sebenarnya bekerja dalam praktek privat. Akan
tetapi, praktek independen belum diberi sanksi atau
kewenangan secara formal oleh Ikatan Pekerja Sosial
Amerika Serikat (NASW, National Association of Social
Workers) hingga tahun 1958, dan standard belum
dirumuskan hingga tahun 1962 (Wallace, 1982 dalam
DuBois & Miley, h. 82). Ruang lingkup praktek
independen semakin meluas seiring dengan meluasnya
lisensi negara bagian, peraturan, dan usaha-usaha lobi untuk
mengembangkan hak-hak khusus lembaga-lembaga
pelayanan sosial ((Stoesz, 1989, dalam DuBois & Miley, h.
82).
Praktek independen pekerjaan sosial dapat bersifat
proprietary dan/atau klinis. Praktek proprietary meliputi
kegiatan-kegiatan nonklinis seperti memberi konsultasi,
memimpin workshop, mengontrakkan penelitian, dan
pelayanan profesional terkait lainnya. Praktek privat atau
pekerjaan sosial klinis ialah berorientasi teraputik dan pada
umumnya berkaitan dengan isu dalam kesehatan jiwa
(Barker, 1984 dalam DuBois & Miley, h. 82). Setting
praktek independen bagi pekerja sosial meliputi kemitraan
dengan pekerja sosial lain atau rekan antardisiplin dalam
suatu praktek kelompok; pelayanan-pelayanan yang
dikontrakkan oleh setting tuan rumah seperti klinik
130
kesehatan, industri, organisasi pemeliharaan kesehatan, dan
perusahaan asuransi; dan praktek solo terdiri atas pelayanan
klinis dan/atau proprietary.
Ada beberapa poin yang menarik perhatian tentang
perbandingan antara pekerja sosial yang bekerja di lembaga
dan praktisioner (Barker, 1984 dalam DuBois & Miley, h.
82). Pekerja sosial dalam praktek pribadi memandang
kliennya sebagai tanggung jawab utamanya. Sementara hal
ini diberi sanksi atau mandat dalam kode etik bagi semua
pekerja sosial, pekerja sosial yang bekerja di lembaga dapat
mengalami kesetiaan yang terbagi antara kebijakan lembaga
dan kebutuhan-kebutuhan klien. Sementara praktisioner
independen lebih otonom dalam memilih kliennya, pekerja
sosial lembaga memiliki pilihan terbatas karena klien dan
tugas seringkali diberikan kepadanya oleh pimpinan
lembaga. Praktisioner independen menentukan teknik dan
metode yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan
kepada klien dan dapat menghasilkan berbagai macam
metodologi teoritis dan praktis. Pekerja sosial yang bekerja
di lembaga, pada sisi lain, diatur oleh misi lembaga dan oleh
aturan dalam memilih teknik-teknik praktek. Pekerja sosial
di praktek privat berfungsi dalam setting nonorganisasi,
sementara pekerja sosial lembaga dipandu secara
operasional oleh prinsip-prinsip birokrasi. Praktisioner
independen menerima uang atas pelayanan yang
dikontrakkan secara langsung kepadanya, sementara
penghasilan pekerja sosial lembaga berasal dari pemasukan
lembaga. Karena pekerja sosial di praktek privat bekerja
secara independen dan tanpa supervisi, mereka harus
memiliki kredensial yang tepat dan memiliki pengalaman
praktek yang signifikan.
Selanjutnya, mereka harus memiliki lisensi, sertifikasi, atau
registrasi (licensed, certified, or registered) untuk
berpraktek secara independen. Pekerja sosial di berbagai
setting harus tunduk kepada nilai-nilai, standard-standard,
dan etika pekerjaan sosial. Praktisioner privat bertanggung
jawab (responsible) dan bertanggung gugat (accountable)
secara profesional terhadap klien dan terhadap profesinya
sendiri. Mereka tidak mengalami jejaring dukungan dan
”safety net” (jejaring keselamatan) yang diberikan di bawah
naungan lembaga, dalam relasi kolegial, dan melalui
bimbingan supervisi.
131
Sejumlah rincian bisnis berlaku dalam praktek independen
pekerjaan sosial yang antara lain meliputi memiliki ruang
kantor, menerima rujukan, dan aturan konsultasi. Selain itu,
praktisioner independen pekerjaan sosial harus
mengembangkan ukuran-ukuran efektivitas praktek dan
dukungan kolegial serta mengelola krisis seperti klien bunuh
diri atau psikotik dan potensi penyelidikan malpraktek
(Motorin, Rosenberg, Levitt, & Rosenblum, 1987 dalam
DuBois & Miley, h. 83). Ada juga resiko kejenuhan
(burnout) sebagai akibat dari isolasi relatif dan terlalu
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai jadwal.
Akhirnya, perhatian harus diberikan kepada konsultasi
dengan kolega, perkembangan profesional, dan kegiatankegiatan
pemulihan atau restoratif yang memadai (Barker,
1984 dalam DuBois & Miley, h. 83).
Praktek privat adalah suatu opsi yang tersedia bagi
profesional yang memiliki kredensial yang baik dan
pengalaman yang sesuai setelah meraih pendidikan strata
dua pekerjaan sosial (di Indonesia strata satu pekerjaan
sosial). Banyak negara bagian sekarang mengatur praktek
privat pekerjaan sosial melalui peraturan lisensi. Para
pendukung pekerjaan sosial klinis mengatakan bahwa
praktek privat memberi pilihan yang lebih besar kepada
konsumen, jam lebih longgar, otonomi lebih besar, dan
keuntungan ekonomis (Neale 1983, Kelly & Alexander
1985 dalam DuBois & Miley, h. 83).
Praktek klinis privat seringkali menjadi tujuan mahasiswa
pekerjaan sosial. Akan tetapi, sementara praktisioner privat
memberi suatu sumbangan yang penting bagi kesejahteraan
dan keberfungsian sosial, praktek privat bukanlah tanpa
kontroversi. Kritik mencirikan praktek privat sebagai elitis,
berfokus pada mikro, dan tersedia hanya bagi mereka yang
mampu membayar.
7. Lokasi geografis
Jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial memberi suatu
jejaring pelayanan di berbagai wilayah dan jurisdiksi
geografis. Baru-baru ini semakin besar perhatian yang
berfokus pada perbedaan antara setting perkotaan dan
setting pedesaan.
Jurisdiksi geografis menjelaskan batas-batas bagi
penyelenggaraan pelayanan sosial. Program dan pelayanan
132
dalam jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial diberikan
pada beberapa level administrasi geografis yang berbeda
yang meliputi tingkat lokal (kabupaten, kota), propinsi,
regional (Indonesia Barat-Tengah-Timur), nasional, dan
internasional atau beberapa kombinasinya. Pada umumnya
kebijakan umum dan alur pendanaan mengalir melalui
sistem jurisdiksi birokrasi, sementara pengembangan
rancangan dan implementasi program berada pada level
lokal.
Pelayanan seringkali dibatasi oleh geografi yang
digambarkan dalam batas-batas kota, oleh kabupaten, oleh
propinsi, atau oleh lokasi regional. Tentu saja ada beberapa
variasi antara lain seperti metropolitan (Jakarta), multikota
(Jabodetabek, Bopuncur, Belmera), antarkabupaten
(Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung), distrik
(Medan, Surabaya, Denpasar, Makassar), antarnegara
(Indonesia-Malaysia-Singapore), dan regional (Asia
Tenggara, Asia Pasifik) (Dunham 1970 h. 17 dalam DuBois
& Miley, h. 84). Walaupun penting perencanaan dan
pendanaan, batas-batas pelayanan sosial dengan demikian
dapat memunculkan tantangan dalam hal aksesibilitas
pelayanan bagi klien dan mempertimbangkan masalah bagi
lembaga, khususnya bila program dan pelayanan
diselenggarakan di wilayah administatif ganda.
8. Setting perkotaan
Konstruksi sistem penyelenggaraan pelayanan sosial di
wilayah-wilayah perkotaan tidak diragukan lagi sangat
dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan yang diwakili oleh
landasan populasi yang besar. Masyarakat perkotaan
dicirikan oleh tekanan-tekanan yang disebabkan oleh
populasi yang heterogen, padat, kondisi fisik yang buruk,
pengangguran terbuka dan kemiskinan, kepadatan
penduduk, dan tingginya arus masuk-keluar migrasi, yang
menciptakan suatu landasan populasi yang selalu berubah.
Karena banyaknya masalah sosial dan kemajuan geometris
kebutuhan pelayanan mereka, ada suatu kemajuan respon
pelayanan di wilayah-wilayah metropolitan. Lembagalembaga
perencanaan memiliki peran yang sangat penting
dalam perancangan sistem penyelenggaraan pelayanan
sosial yang terkoordinasi dan komprehensif di wilayahwilayah
perkotaan.
133
9. Setting pedesaan
Pekerjaan sosial pedesaan atau pekerjaan sosial di wilayahwilayah
nonmetropolitan, menghadapi serangkaian
tantangan yang berbeda dari yang dihadapi oleh pekerjaan
sosial perkotaan. Pertama, ada tantangan-tantangan yang
khas di konteks pedesaan dengan karakteristik fisik dan
ekonominya yang berbeda, karakter relasi sosialnya yang
bertatap muka, peran integral organisasinya seperti sekolah
dan gereja (Martinez-Brawley, 1986 dalam DuBois &
Miley, h. 84), adanya jejaring pertolongan alamiah, integrasi
profesional ke dalam masyarakat (Poole & Daily, 1985
dalam DuBois & Miley, h. 84), gaya hidup pedesaan, dan
dampak ketidakpastian ekonomi agribisnis pedesaan yang
nampak dalam krisis pertanian. Masalah-masalah perkotaan
yang nampak jelas secara tradisional menerima lebih banyak
perhatian. Akan tetapi, masalah-masalah sosial seperti
kemiskinan, perawatan kesehatan yang kurang memuaskan,
dan perumahan yang tidak tersedia terus menerus ada di
kota-kota kecil an masyarakat-masyarakat pedesaan
(NASW, 1981b dalam DuBois & Miley, h. 84).
Selain itu, pedesaan Amerika Serikat , walaupun mungkin
tidak begitu kentara pada dasarnya sangatlah berbeda secara
etnis. Wilayah-wilayah pedesaan di berbagai distrik di
Amerika Serikat dihuni oleh sejumlah besar kaum
minoritas. Banyak orang Kulit Hitam tinggal di wilayah
pedesaan selatan, banyak orang Amerika Serikat keturunan
Spanyol dan penduduk asli Amerika Serikat merupakan
kelompok minoritas pedesaan di baratdaya dan barat
Amerika Serikat. Kedua masalah sosial dan keragaman
etnis kelas berat ini harus ditangani dalam konteks
karakteristik setting pedesaan yang khas.
Pengkajian tentang jejaring sistem penyelenggaraan
pelayanan sosial di wilayah-wilayah pedesaan
memperlihatkan kesenjangan dalam ketersediaan dan
keterjangkauan (availability and accessibility) pelayananpelayanan
sosial. Pelayanan-pelayanan sosial cenderung
mengelompok di suatu lokasi seperti kabupaten. Karena
populasi pedesaan seringkali sangat menyebar dan kurang
padat, pelayanan-pelayanan sosial barangkali tidak dapat
dijangkau karena masalah transportasi. Selanjutnya
pelayanan-pelayanan sosial barangkali terbatas ruang
lingkup dan variasinya serta diselenggarakan oleh orangorang
yang kurang profesional. Hambatan-hambatan ini
134
berakibat pada fragmentasi pelayanan-pelayanan sosial di
masyarakat pedesaan (Johnson 1986, Poole & Daily 1985
dalam DuBois & Miley, h. 84).
Profesional pekerjaan sosial di wilayah-wilayah pedesaan
menyadari adanya kejenuhan yang berkaitan dengan
masalah-masalah yang disebabkan oleh isolasi geografis,
langkanya profesional dengan siapa mereka berinteraksi,
dan langkanya sumber-sumber formal. Pekerja sosial yang
bertempat tinggal dan bekerja di tengah-tengah masyarakat
pedesaan harus menemukan cara untuk mengembangkan
relasi kolegial dan untuk melindungi waktu pribadinya.
Sebagai suatu usaha untuk menyelenggarakan pelayananpelayanan
sosial di wilayah-wilayah terpencil, pusat-pusat
pelayanan besar dari masyarakat-masyarakat metropolitan
dapat memperluas program-programnya melalui kantor
satelit ke masyarakat-masyarakat pedesaan, yang secara
harfiah mencangkokkan (mentranplantasikan) model
perkotaan yang sesuai. Bahkan walaupun konteks pedesaan
sangat berbeda dari setting perkotaan, penelitian
menunjukkan sedikit perbedaan dalam konfigurasi peranperan
pekerjaan sosial di wilayah-wilayah perkotaan dan
pedesaan (York, Denton, & Moran 1989 dalam DuBois &
Miley, h. 85). Josephine Brown dan Eduard Lindeman,
tokoh-tokoh pekerjaan sosial pedesaan sebelum Perang
Dunia II, beserta Leon Ginsberg, Louise Johnson, dan E. E.
Martinez-Brawley, tokoh-tokoh pendukung pekerjaan sosial
pedesaan kontemporer, menggarisbawahi pentingnya
keterlibatan berbasis masyarakat – perencanaan pedesaan
bagi kebutuhan-kebutuhan pedesaan. Brown, dalam
bukunya Rural Community and Social Casework (1933),
menunjukkan isu bahwa:
organisasi pekerjaan sosial perkotaan yang
terspesialisasi dan terkomplikasi tidak pernah
dicangkokkan atau ditransplantasikan secara berhasil
ke masyarakat-masyarakat pedesaan. Barangkali
masalah utama yang dihadapi oleh tokoh-tokoh
pekerjaan sosial pedesaan pada saat ini ialah
membebaskan ”proses-proses sosialisasi yang kreatif”
dalam masyarakat-masyarakat pedesaan sedemikian
rupa bahwa karakteristik khusus pekerjaan sosial
perkotaan dapat dihindari dan hanya bagian-bagian
135
yang penting itu digunakan yang benar-benar dapat
diasimilasikan (DuBois & Miley, h. 85).
Brown menekankan kebutuhan bagi para pekerja sosial
pedesaan untuk mengembangkan kemitraan dengan
masyarakat-masyarakat pedesaan dalam
mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhannya,
mengembangkan kepemimpinan masyarakat, memanfaatkan
para relawan, dan bekerja dengan lembaga-lembaga sosial
masyarakat.
Tantangan yang dikemukakan oleh Brown lebih dari 50
tahun yang lalu masih relevan hingga saat ini. Dalam buku
yang dipublikasikannya, Social Work in Rural Communities,
Leon Ginsberg (1976) memperlihatkan kebutuhan bagi
pendidikan dan praktek pekerjaan sosial. Demikian pula
The West Virginia 1990 Trends Study menemukan bahwa
perencanaan sosial di wilayah-wilayah pedesaan berbeda
dari perencanaan sosial di wilayah-wilayah perkotaan
(Locke, Lohmann, & Meehan 1985 dalam DuBois & Miley,
h. 85). Misalnya, di suatu wilayah pedesaan, pekerja sosial
menggunakan proses perencanaan untuk membantu
masyarakat setempat mendefinisikan persoalan-persoalan
khas mereka sendiri melalui pengidentifikasian dan
penggunaan para pakar setempat, pengambilan keputusan
yang demokratis, dan pembangunan konsensus untuk
mempromosikan perubahan sosial pedesaan. Forum-forum
masyarakat sudah terbukti merupakan strategi yang efektif
dalam membawa para penyelenggara pelayanan
kemanusiaan untuk duduk bersama dengan para pemimpin
setempat dalam pengembangan pelayanan-pelayanan sosial
pedesaan.
Kuatnya pengaruh pekerjaan sosial pedesaan di Amerika
Serikat, dimana pekerja sosial merupakan sumber utama
dalam sistem kesehatan jiwa (Jerrell & Knight 1985 dalam
(DuBois & Miley, h. 85), dan dominasi pekerjaan sosial
pedesaan dalam masyarakat global khususnya negara-negara
Dunia Ketiga (Martinez-Brawley 1986 dalam DuBois &
Miley, h. 85), mengakibatkan investigasi baik kebutuhankebutuhan
khusus masyarakat-masyarakat pedesaan maupun
kontribusi yang unik pekerjaan sosial di setting pedesaan
imperatif. Oleh karena itu informasi yang diperoleh harus
diterjemahkan ke dalam penelitian, teori praktek, dan
pendidikan untuk mempersiapkan para profesional dalam
136
praktek pekerjaan sosial yang efektif di wilayah-wilayah
pedesaan.
B. POLA STAFFING
Pola-pola staffing dalam jejaring sistem pelayanan sosial
dibedakan oleh level kompetensi profesional yang mencerminkan
perbedaan-perbedaan dalam pendidikan dan pengalaman. Isu lain
yang terkait dengan staffing ialah pemberian lisensi dan
peraturan, kolaborasi antardisiplin, dan pemanfaatan relawan dan
sumber-sumber masyarakat lainnya.
Subbab ini pada dasarnya akan menguraikan empat materi pokok
yaitu profesional pekerjaan sosial, paraprofesional, kelompok
tolong menolong, dan relawan.
1. Profesional pekerjaan sosial
Standard klasifikasi praktek pekerjaan sosial yang
dikembangkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat
(NASW, National Association of Sovcial Workers)
menggambarkan empat level praktek pekerjaan sosial dan
mengidentifikasikan tanggung jawab tugas dan landasan
pendidikan sebagai berikut:
a. Level profesional dasar
Level profesional dasar (basic professional level)
menyaratkan strata satu (S1) dalam pekerjaan sosial dari
suatu program yang diakreditasi oleh Ikatan Pendidikan
Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI). Level ini
menyajikan praktek yang menyaratkan keterampilan
praktek profesional, pengetahuan teoritik, dan nilai-nilai
yang pada umumnya tidak diperoleh dari pengalaman
kerja sehari-hari tetapi yang diperoleh melalui
pendidikan formal profesional pekerjaan sosial.
Pendidikan formal pekerjaan sosial berbeda dari
pembelajaran eksperiensial karena didasarkan atas
pengetahuan konseptual dan teoritik tentang interaksi
personal dan sosial serta atas pelatihan dalam
penggunaan diri secara disiplin dalam berelasi dengan
klien.
b. Level profesional pakar/ahli
Level profesional pakar/ahli (specialized/expert
professional level) menyaratkan strata dua (S2) dalam
137
pekerjaan sosial dari satu program pekerjaan sosial yang
diakreditasi oleh Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial
Indonesia (IPPSI). Level ini menyajikan penguasaan
teknik teraputik yang spesifik dan didemonstrasikan
pada sekurang-kurangnya satu metode pengetahuan dan
keterampilan, dan pengetahuan umum tentang
kepribadian manusia yang dipengaruhi oleh faktorfaktor
sosial, serta penggunaan diri secara disiplin dalam
relasi penyembuhan dengan individu-individu atau
kelompok-kelompok, atau pengetahuan konseptual yang
luas tentang penelitian, administrasi, atau metodemetode
perencanaan dan masalah-masalah sosial.
c. Level profesional independen/mandiri
Level profesional independen/mandiri (independent
professional level) menyaratkan strata dua (S2) dalam
pekerjaan sosial dari satu program pekerjaan sosial yang
diakreditasi oleh Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial
Indonesia (IPPSI) dan sekurang-kurangnya pengalaman
kerja dua tahun pascastrata dua di bawah supervisi
profesional yang sesuai. Level ini menyajikan
pencapaian atau prestasi oleh praktisioner praktek, yang
didasarkan atas pelatihan spesifik yang sesuai, yang
dikembangkan dan didemonstrasikan di bawah supervisi
professional, yang memadai untuk menjamin
kemandirian, penggunaan secara teratur keterampilanketerampilan
profesional dalam praktek mandiri atau
otonom. Minimum dua tahun disyaratkan bagi
pembelajaran eksperiensial ini dan periode demonstrasi
menyusul strata dua program pekerjaan sosial. Level ini
dapat diterapkan baik kepada praktek solo atau otonom
sebagai praktisioner mandiri atau konsultan maupun
kepada praktek dalam organisasi dimana pekerja sosial
memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili profesi
atau atas pelatihan atau pengadministrasian staf
profesional.
d. Level profesional lanjutan
Level profesional lanjutan (advanced professional level)
menyaratkan kecakapan khusus dalam teori, praktek,
administrasi atau kebijakan atau kemampuan untuk
melaksanakan studi-studi penelitian lanjutan dalam
kesejahteraan sosial; biasanya didemonstrasikan melalui
strata tiga (S3) dalam pekerjaan sosial atau disiplin ilmu
138
sosial yang sangat relevan. Level ini menyajikan
praktek dimana praktisioner mengemban tanggung
jawab sosial dan organisasional utama atas
pengembangan professional, analisis, penelitian, atau
implementasi kebijakan, atau yang dicapai melalui
pertumbuhan profesional pribadi yang didemonstrasikan
melalui kontribusi konseptual lanjutan bagi pengetahuan
profesional. (h. 9 dalam DuBois & Miley, h. 86).
DiNitto & McNeece menyebut level profesional itu
sebagai struktur pendidikan pekerjaan sosial yang terdiri
atas tiga susunan program. Pertama, program stara satu
(S1, undergraduate programs) menyiapkan mahasiswa
untuk berpraktek pekerjaan sosial level permulaan atau
entri.
Kedua, program stara dua (S2, master’s programs)
menyiapkan mahasiswa untuk berpraktek pekerjaan
sosial pada level pelayanan langsung atau klinis, dan
pelayanan tidak langsung atau administrasi dan
perencanaan.
Ketiga, program stara tiga (S3, doctoral programs)
menyiapkan mahasiswa untuk berkarir dalam pengajaran
dan penelitian atau posisi administratif atau analisis
kebijakan tingkat tinggi (h. 25-27).
Ernest Greenwood mengusulkan lima syarat suatu
bidang pekerjaan disebut sebagai profesi yaitu memiliki
seperangkat teori, otoritas (mandat, kewenangan), sanksi
atau pengakuan masyarakat, kode etik, dan kebudayaan
(Johnson, 1989, h. 19).
Level profesional praktek pekerjaan sosial dibedakan
menurut level otonomi profesional, spesialisasi praktek,
kebutuhan klien, dan kompleksitas masalah. Setiap
posisi pekerjaan sosial dalam skema hierarkhis
dievaluasi berdasarkan tujuh faktor:
􀁸 Pengetahuan yang disyaratkan oleh posisi
􀁸 Kemampuan membuat pertimbangan secara
mandiri
􀁸 Level keterampilan
􀁸 Kompleksitas situasional
􀁸 Dampak potensial terhadap masyarakat
139
􀁸 Derajat kerentanan klien
􀁸 Fungsi sosial yang dialankan oleh kegiatan
(NASW 1981a dalam DuBois & Miley, h. 87).
2. Paraprofesional
Paraprofesional (paraprofessionals), atau orang-orang yang
memiliki beberapa pengetahuan khusus dan pelatihan teknis
yang disupervisi oleh dan bekerjasama dengan profesional,
yang merupakan proporsi staf yang cukup besar dalam
jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial. Dalam
kenyataan, perkiraan menunjukkan bahwa kurang lebih 􀑿
petugas kesehatan jiwa masyarakat dan ½ petugas
pelayanan langsung di bidang kesehatan jiwa adalah
paraprofesional (Mandell & Schram 1985 dalam DuBois &
Miley, h. 87).
Paraprofesional dapat diberikan beragam nama jabatan. Di
bidang kesehatan jiwa, staf paraprofesional dapat disebut
teknisi kesehatan jiwa; di bidang kesejahteraan publik
disebut ajun pekerja sosial (caseworker aides); di bidang
pelayanan rehabilitasi disebut koordinator pelayanan; dan di
panti asuhan berjangka panjang disebut petugas pelayanan
sosial. Fungsi mereka seringkali berorientasi tugas dan
kadang-kadang bersifat juru tulis atau rutin. Pada suatu
kasus tertentu, paraprofesional harus bekerja di bawah
bimbingan anggota staf profesional. Supervisi reguler dan
kesempatan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk
menjamin kinerja berkualitas tinggi dari paraprofesional.
Beberapa isu penting berkaitan dengan penggunaan
paraprofesional perlu dipertimbangkan (Kinduka 1987
dalam DuBois & Miley, h. 87). Pertama, gerakan
paraprofesional memberi harapan besar bagi jejaring
penyelenggaraan pelayanan sosial yang lebih efektif melalui
penggunaan para karyawan pribumi. Tentu saja
paraprofesional merupakan suatu simpul dalam kontinum
pelayanan kemanusiaan. Akan tetapi signifikansi kontribusi
mereka masih dapat diperdebatkan. Sering sekali
paraprofesional memilih metode-metode intervensi
tradisional daripada memberikan pelayanan-pelayanan
inovatif yang membumi sebagaimana diharapkan semula.
Kedua, deklasifikasi posisi-posisi profesional pekerjaan
sosial dan tumpang tindih fungsi antara pekerja sosial dan
paraprofesional menimbulkan ketegangan tentang wilayah
140
aktivitas profesional. Pada satu sisi, paraprofesional
menolak dikendalikan oleh pekerja sosial dalam pelayanan
kemanusiaan; pada sisi lain, pekerja sosial yang terlatih
secara profesional menolak kehadiran karyawan yang
kurang terlatih ke dalam pelayanan sosial. Penggunaan
paraprofesional menuntut kesesuaian antara level
kompetensinya dengan tugas-tugas yang diberikan
kepadanya.
3. Kelompok tolong menolong
Kelompok tolong menolong (self-help groups, mutual aid
groups, mutual help groups) merupakan unsur
nonprofesional lain dalam jejaring penyelenggaraan
pelayanan sosial. Kelompok tolong menolong menyediakan
sumber-sumber masyarakat yang berharga kepada sejumlah
besar orang, baik secara terpisah dari maupun sebagai
tambahan dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan sosial
profesional yang lebih formal dalam jejaring
penyelenggaraan pelayanan sosial. Selain kontribusi yang
signifikan itu, pesatnya pertumbuhan jumlah kelompok
tolong menolong menarik perhatian kita.
Kelompok tolong menolong dicirikan oleh suatu pertukaran
dan berbagi (sharing) di antara teman-teman tentang
masalah bersama dan saling menolong. Fokusnya ialah
pada pertolongan berbasis pengalaman daripada intervensi
berbasis teori. Baik orang yang menolong maupun orang
yang ditolong adalah sama-sama partisipan atau peserta
dalam proses. Saling menolong merupakan kegiatankegiatan
seperti diskusi satu lawan satu, program
pendidikan, kegiatan-kegiatan sosial, diskusi kelompok dan
berbagi hal-hal pribadi (personal sharing), hot lines, dan
kegiatan-kegiatan mengunjungi teman-teman (Silverman
1987 dalam Organisasi yang memiliki tujuan umum
Beberapa kelompok tolong menolong juga mencoba
mengalamatkan isu-isu kebijakan sosial (Powell 1987 dalam
DuBois & Miley, h. 87). Berpartisipasi dalam kegiatankegiatan
kelompok tersebut dapat mengurangi perasaan
terisolasi pada anggota-anggotanya. Anggota juga
mempelajari cara-cara alternatif menghadapi masalah, dan
perubahan didorong melalui saling menolong. Struktur
awal kelompok tolong menolong ini cenderung informal
tetapi pada akhirnya dapat berkembang menjadi organisasi
formal. Struktur organisasinya berbeda dari satu kelompok
ke kelompok lain. Ada kelompok seperti klub atau asosiasi
141
sementara yang lain seperti koalisi, federasi, atau bahkan
organisasi nasional.
Powell (1987) mengkategorikan kelompok tolong menolong
berdasarkan lima klasifikasi utama:
a. Organisasi orang-orang yang memiliki kebiasaan
yang salah
Organisasi orang-orang yang memiliki kebiasaan yang
salah (habit-disturbance organizations) berfokus
sangat sempit pada kecanduan tertentu seperti
alkoholisme, judi, makan berlebihan, atau merokok.
Menggunakan struktur program yang sangat ketat,
anggota-anggota kelompok tersebut cenderung
disibukkan oleh beberapa aspek penyembuhan dari
kecanduan tersebut.
b. Organisasi yang memiliki tujuan umum
Organisasi yang memiliki tujuan umum (generalpurpose
organizations) mengalamatkan persoalanpersoalan
yang luas dalam isu tertentu seperti sakit
jiwa, perlakuan salah terhadap anak, atau penghiburan
orang yang berdukacita. Anggota-anggota kelompok
berfungsi sebagai mentor atau model yang didasarkan
atas pengalaman pribadi dan strategi menghadapi
masalah mereka sendiri.
c. Organisasi gaya hidup
Organisasi gaya hidup (life-style organizations)
mengalamatkan isu yang dihadapi oleh kategori orangorang
seperti janda, orang tua tunggal, ibu yang
menyusui, dan orang tua asuh. Kelompok ini bertemu
untuk mengalamatkan persoalan-persoalan yang
relevan dan memberi persahabatan, untuk
mengembangkan jejaring orang-orang yang berminat
dan untuk melakukan advokasi dan mobilisasi
masyarakat.
d. Organisasi peduli orang lain
Organisasi peduli orang lain (significant other
organizations) merupakan tipe kelompok tolong
menolong yang bertumbuh pesat yang terdiri atas
orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap
anggota keluarga lain yang barangkali mengalami
kecanduan atau gangguan perilaku atau yang
142
barangkali nakal. Organisasi ini berfokus pada
dukungan sosial, isu pemberi pengasuhan, dan
pendidikan bagi saudara, serta pada pengembangan
kebijakan tentang masalah sosial.
e. Organisasi cacat fisik
Organisasi cacat fisik (physical handicap
organizations) mengalamatkan persoalan-persoalan
khusus tentang rehabilitasi dari penyakit dan
kecacatan. Anggota-anggota kelompok berurusan
dengan isu gaya hidup, penyadaran publik akan
persoalan-persoalan mereka, dan asistensi teknis
dengan menggunakan cara-cara meneysuaikan diri.
Bagan berikut ini mendaftarkan beberapa contoh
dalam berbagai kategori kelompok tolong menolong.
Tabel 2.1
Kelompok Tolong Menolong
Organisasi
orang-orang yang
memiliki
kebiasaan yang
salah
􀁸 Pengguna alkohol
􀁸 Penjudi
􀁸 Pengguna narkotika
􀁸 Pemantau berat lembaga
􀁸 Orang-orang yang berusaha
berhenti merokok
Organisasi yang
memiliki tujuan
umum
􀁸 Orang tua
􀁸 Orang yang mengalami
gangguan emosi
􀁸 Orang yang sedang dalam
penyembuhan
􀁸 Teman-teman yang peduli
Organisasi gaya
hidup
􀁸 Janda dengan janda
􀁸 Orang tua tanpa pasangan
􀁸 Orang-orang kecil
􀁸 Satuan tugas gay dan lesbian
Organisasi peduli
orang lain
􀁸 Aliansi bagi sakit jiwa
􀁸 Penjudi
􀁸 Keluarga
􀁸 Pengasuh penderita
Alzheimer
Organisasi cacat
fisik
􀁸 Klub stroke
􀁸 Klub jantung
􀁸 Koalisi AIDS
143
Sumber: T. J. Powell, Self-Help Organizations and
Professional Practice, dalam DuBois & Miley, h. 89).
Relasi antara profesional dan kelompok tolong menolong
dicirikan sebagai karang, penuh dengan ketegangan dan
kompetisi (Powel 1987 dalam DuBois & Miley, h. 89).
Ketegangan barangkali berasal dari beberapa sumber.
Beberapa anggota kelompok tolong menolong barangkali
memiliki pengalaman buruk dengan profesional atau aspekaspek
lain jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial.
Berdasarkan pengalaman mereka itu mereka dapat menolak
intervensi profesional kepada anggota lain. Pada sisi lain,
profesional dapat merasa skeptis akan kurangnya kredensial
pendidikan yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok
tolong menolong nonprofesional yang mencoba
mengalamatkan masalah-masalah yang sarat emosi melalui
tolong menolong. Jadi sementara profesi pada umumnya
menghargai nilai-nilai organisasi tolong menolong akar
rumput, beberapa praktisional kurang menghargai kontribusi
mereka.
Kadang-kadang profesional mencoba memaksakan
kewenangan dan kendali atas kelompok tolong menolong
yang relatif otonom. Dengan mengutamakan praktisioner
profesional sebagai pemimpin kegiatan kelompok, lembagalembaga
dapat merasa bersalah mendorong timbulnya
kejadian seperti ini (Silverman 1987 dalam DuBois &
Miley, h. 89). Pada sisi lain, lembaga-lembaga dapat
mendorong karyawan untuk merujuk klien kepada
kelompok tolong menolong, memberi kesempatan kepada
karyawan untuk mengembangkan jaringan dengan
kelompok-kelompok ini, dan mendorong karyawan untuk
mendukung pertumbuhan kelompok dan eksistensi
berkelanjutan (Toseland & Hacker 1985 h. 235 dalam
DuBois & Miley, h. 90). Suatu studi yang dilakukan oleh
Toseland & Hacker yang mengkaji faktor-faktor yang
berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber tolong
menolong yang terdiri atas profesional menemukan bahwa
dukungan lembaga dan kontak langsung pekerja sosial
dengan kelompok tolong menolong terkait dengan
meningkatnya penggunaan kelompok-kelompok tolong
menolong bagi klien.
Tantangannya ialah bagaimana membangun relasi
kolaboratif. Silverman (1987) menganjurkan empat cara
144
konstruktif bagi profesional untuk mengembangkan relasi
kolaboratif semacam itu dengan kelompok tolong
menolong: melakukan rujukan, menjadi anggota dewan
penasehat, memberi pelayanan konsultasi, dan
memprakarsai pengembangan kelompok-kelompok baru.
Selain itu, profesional dapat memilih peran advokasi bagi
kelompok-kelompok tolong menolong ini dalam rangka
mencari sumber-sumber dan legitimasi (Salem, Seidman, &
Rappaport 1988 dalam DuBois & Miley, h. 90).
Yang menarik ialah, beberapa penelitian evaluasi praktek
menunjukkan hanya sedikit perbedaan hasil yang diperoleh
antara kelompok tolong menolong (sesama teman) dan
kelompok yang terdiri atas kalangan profesional (Toseland,
Rossiter, & Labrecque 1989 DuBois & Miley, h. 90).
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan peran
profesional dan peran kelompok tolong menolong dalam
relasinya satu sama lain dan perbedaan penggunaan
kelompok penyembuhan profesional dan kelompok tolong
menolong sehingga kelompok tolong menolong dan
kelompok profesional dapat saling melengkapi dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial.
4. Relawan
Relawan (volunteers) atau orang-orang yang memberikan
pelayanan tanpa gaji, memainkan peran penting dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial. Secara historis, relawan
memainkan peran kunci pada awal abad ke-20. Kunjungan
persahabatan Masyarakat Organisasi Amal (Charity
Organization Society) dan pembaharu sosial dalam gerakan
Settlement House, banyak di antaranya adalah relawan,
merupakan tokoh-tokoh sentral dalam lahirnya profesi
pekerjaan sosial. Penggunaan relawan menurun secara
tajam ketika sektor publik semakin terlibat dalam
menyelenggarakan pelayanan-pelayanan sosial. Baru-baru
ini, karena pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat,
relawan menjadi semakin penting bagi profesi pekerjaan
sosial (Leiby, 1978 dalam Heffernan, Shuttlesworth &
Ambrosino, h. 8).
Relawan digunakan dalam berbagai cara dalam jejaring
penyelenggaraan pelayanan social. Mitchell (1986)
mengatakan ada empat tipe relawan:
145
a. Relawan pembuatan kebijakan (policymaking
volunteers) betugas sebagai satuan tugas, meninjau
panel (review panels), panitia, dan dewan.
b. Relawan administratif (administrative volunteers)
memberikan dukungan kantor melalui kegiatan-kegiatan
seperti mengoperasikan komputer, mengkoordinasikan
jadwal, dan mengerjakan surat menyurat.
c. Relawan advokasi (advocacy volunteers) memberikan
dukungan melalui kegiatan pengumpulan dana, menulis
surat dan menyusun draf perundang-undangan,
memberikan kesaksian pada acara dengar pendapat
publik, mengorganisasikan dukungan masyarakat, dan
melakukan hubungan masyarakat.
d. Relawan pelayanan langsung (direct-service volunteers)
dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti
konseling, rekreasi, dan pembimbingan.
Kecenderungannya ialah menghubungkan klien,
khususnya klien yang kekurangan jejaring dukungan
sosial, dengan relawan terlatih sebagai bagiain dari
rencana intervensi menyeluruh. Seringkali relawan
terlatih menelefon pusat-pusat krisis (hotlines), merujuk
penelefon kepada sumber-sumber masyarakat yang
sesuai.
Selain itu mengemban peran-peran seperti tersebut di atas,
para relawan dapat melakukan presentasi masyarakat dan
memimpin workshop, diskusi dan kelompok belajar. Para
relawan juga memainkan peran yang aktif dalam
mendukung program pelayanan sosial dengan
menyelenggarakan transportasi, pengasuhan anak, dan
pengasuhan pengganti. Walaupun para relawan dapat
memberi suatu konstribusi yang vital, program-program
relawan yang efektif menyaratkan rekrutmen, tugas-tugas
yang diuraikan dengan jelas, pelatihan, koordinasi,
supervisi, dukungan dan balikan. Penggunaan para relawan
melahirkan beberapa isu yang harus dijawab yaitu (Manser
1987 DuBois & Miley, h. 91):
􀁸 Ketiadaan tenaga relawan dapat dipandang sebagai
alasan masalah-masalah lokal tetap tidak terpecahkan.
􀁸 Dukungan relawan kepada proyek-proyek lokal apabila
program-program yang kehilangan dukungan
pemerintah pusat seperti bekerja dengan pengangguran
dan dengan penyediaan makanan menambah beban bagi
sistem pelayanan sosial.
146
􀁸 Para relawan dapat ditekan untuk mengisi posisi yang
kosong sebagai akibat pengurangan tenaga profesional.
􀁸 Usaha-usaha relawan dapat menepis kebutuhan akan staf
profesional, yang pada akhirnya dapat mengkibatkan
penarikan dana pemerintah dari lembaga.
Para relawan harus sadar akan kebutuhan akan kerahasiaan.
Apabila informasi tentang suatu kasus tertentu dibagikan
atau dibocorkan kepada seorang relawan yang akan bekerja
secara informal dengan klien, pembocoran informasi harus
diperoleh dari klien (Mitchell 1986 DuBois & Miley, h. 91).
Perbedaan antara peran profesional dan peran relawan harus
diklarifikasi; relawan harus melengkapi daripada
menggantikan profesional. Proses skrining yang dirancang
secara hati-hati harus menyesuaikan bakat relawan dengan
kebutuhan-kebutuhan lembaga. Lembaga-lembaga harus
mengkaji isu yang berkaitan dengan pertanggungan dan
asuransi apabila menggunakan para relawan, dan memeriksa
referensi barangkali sangat diperlukan. Secara tradisional,
kaum perempuan merupakan tulang punggung tenaga
relawan; tetapi dengan lebih banyak perempuan bekerja di
lar rumah, sumber-sumber relawan berkurang tetapi pada
saat yang sama kebutuhan akan relawan bertambah.
Lembaga-lembaga ditantang untuk kreatif dalam merancang
program-program para relawan dan memberikan dukungan
profesional yang sesuai melalui pelatihan dan supervisi.
Sumber-sumber awam - paraprofesional, relawan, penolong
informal dan alamiah, serta kelompok tolong menolong –
karena tanpa pelatihan profesional, dengan demikian tidak
dapat menawarkan asistensi dalam menolong orang dan
memberikan dukungan yang bersifat preventif (Katz 1983
dalam DuBois & Miley, h. 91). Usaha-usaha kolaboratif
dalam mana tugas profesional dan sumber-sumber awam
saling melengkapi diperkuat oleh suatu model kemitraan
(Miller 1985 dalam DuBois & Miley, h. 91). Dalam model
ini, pekerja sosial memelihara kontak teratur dengan para
penolong awam, yang menawarkan dukungan, pertolongan
konkret, konsultasi berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan
klien, mengusulkan pemecahan msalah, informasi tentang
sumber-sumber yang signifikan, dan pendidikan bagi
interaksi yang efektif. Dalam arti, para penolong awam
melayani dalam posisi sebagai titik tengah antara klien dan
praktisioner. Dalam menyelenggarakan pelyanan sosial,
para penolong awam dan pekerja sosial harus memahami isu
147
hubungan timbal balik dan tanggung jawab dalam relasi
kemitraan.
C. PENDANAAN PELAYANAN
Jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial memperoleh dana dari
sejumlah sumber. Dana pusat dan daerah (propinsi,
kabupaten/kota) memasok baik sektor publik maupun sektor
privat. Masyarakat menyumbang melalui pajak lokal dan upayaupaya
pengumpulan dana seperti United Fund untuk pelayananpelayanan
sosial. Lembaga-lembaga secara individual memiliki
sumber-sumber penghasilan mereka sendiri yang meliputi
sumbagan, fee, pengganti asuransi, penjualan kontrak pelayanan,
dan hibah.
Subbab ini pada dasarnya akan membahas lima pokok bahasan
yaitu pendanaan pusat dan daerah, yayasan, dana masyarakat,
dana lembaga, dan isu dalam pendanaan.
1. Pendanaan pusat dan daerah
Di Amerika Serikat, undang-undang pemerintah pusat dan
propinsi memberi kewenangan penuh bagi pendanaan
pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial baik dari
sumbangan dana umum maupun dari sumbangan jaminan
sosial. Seringkali alokasinya disalurkan kepada lembagalembaga
penyelenggara pelayanan sosial lokal melalui
organisasi pemerintah dan organisasi privat. Lembagalembaga
penyelenggara pelayanan sosial dapat mengakses
dana-dana tersebut secara langsung melalui hibah atau
proposal yang diajukan. Bantuan pemerintah pusat yang
disebut sebagai hibah kepada propinsi kemudian
menyalurkan dana program kesejahteraan publik itu kepada
pelayanan-pelayanan seperti Bantuan kepada Keluarga yang
Anaknya Cacat (Aids to Family with Dependent Children,
AFDC) dan jaminan penghasilan tambahan (Supplemental
Security Income, SSI).
Undang-undang jaminan sosial merupakan suatu contoh
yang luar biasa tentang perundang-undangan yang
mendeskripsikan jenis-jenis program yang berbeda, yang
diadministrasikan dalam berbagai level, dan didanai dari
berbagai sumber. Pada mulanya undang-undang yang
disusun tahun 1935 itu merupakan puncak dari perundangundangan
yang dimaksudkan sebagai tanggapan pemerintah
pusat terhadap merebaknya masalah-masalah sosial sebagai
148
akibat dari Great Depression. Perundang-undangan
kesejahteraan umum ini mengalami sejumlah perubahan
selama bertahun-tahun.
Ada sejumlah kewenangan perundang-undangan (legislative
mandates) dan peraturan-peraturan pemerintah (executive
orders) lain bagi pendanaan pelayanan-pelayanan sosial
yang barangkali berada dalam lembaga-lembaga
adminstratif pemerintah pusat yang berbeda. Misalnya ialah
program kupon makanan diadministrasikan melalui
Departemen Pertanian; dana subsidi perumahan melalui
Lembaga Otorita Pengembangan Perumahan dan Perkotaan;
dan Project Head First (semacam proyek pengembangan
belajar anak-anak berusia sekolah) melalui Departemen
Pendidikan.
Langkah-langkah untuk mengurangi defisit anggaran
pendapatan negara - khususnya Undang-undang Gramm-
Rudman-Hollings tahun 1986 yang memotong pengeluaran
pemerintah pusat - benar-benar mengganggu stabilitas
pendanaan program-program pelayanan sosial.
Pengurangan komitmen pendanaan pemerintah pusat dan
pemerintah propinsi terjadi pada dua cara utama yaitu
melalui pengenaan biaya fiskal dan melalui peninjauan
kembali berbagai kebijakan sosial.
2. Yayasan
Selain pendanaan pemerintah, sumber-sumber pendanaan
privat tesedia melalui yayasan nasional dan yayasan
masyarakat. Yayasan-yayasan biasanya memiliki suatu misi
tertentu seperti pelestarian keluarga atau pencegahan
penyalahgunaan napza (narkotika, alkohol, psikotropika dan
zat adiktif). Uang diakses melalui proses hibah bersaing.
Penerima uang yayasan biasanya bertanggung jawab atas
hasil program tertentu.
Untuk mendanai program-program dan pelayananpelayanan
sosial, hibah dapat diperoleh dari berbagai
sumber luar yang meliputi yayasan, perusahaan, dan
lembaga-lembaga pemerintah. Seringkali pemohon dana
mengajukan proposal sebagai tanggapan atas permohonan
proposal yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi
penyandang dana. Permohonan proposal menspesifikasikan
pedoman isi proposal dan mengindikasikan jumlah dana
yang tersedia, batas waktu proposal harus diserahkan, dan
149
tujuan program yang diusulkan. Pada intinya, organisasi
penyandang danalah yang mendefinisikan masalah yang
akan ditangani, bukan konsumen atau pejabat pelayanan
sosial.
Proposal hibah meliputi dokumentasi masalah dan tingkat
kebutuhan, tujuan-tujuan program yang dapat diukur,
kegiatan-kegiatan dan metodologinya, hasil-hasil program,
rencana keberlanjutan pendanan, dan anggaran yang
dibutuhkan (Kiritz, 1980 dalam DuBois & Miley, h. 94).
Hibah dapat digunakan baik untuk penambahan modal
maupun pembiayaan program. Lembaga-lembaga
pelayanan sosial yang meminta dana harus menyesuaikan
diri dengan tantangan dolar, dimana lembaga atau
masyarakat harus memberikan semacam sumbangan atau
komitmen biaya sebagai bagian dari dukungan program.
Perolehan hibah dianggap hibah hanya sekali saja. Hibah
itu seringkali digunakan untuk mendanai biaya permulaan
program-program baru atau proyek-proyek percobaan (pilot
projects).
Penulisan proposal hibah seringkali dilakukan oleh
supervisor dan staf lembaga. Dalam beberapa hal, lembagalembaga
pelayanan sosial barangkali memiliki petugas
pengembangan purna waktu, bagian perencanaan, atau
penulis poposal hibah yang memenuhi fungsi ini. Adalah
tanggung jawab penulis proposal hibah untuk bekerja
sebagai peran fasilitasi dengan para administrator dan staf
program lembaga-lembaga pelayanan sosial yang
mengajukan hibah dalam mengembangkan rencana program
dan dalam menulis proposal hibah.
3. Dana masyarakat
Sumbangan pajak dan donor merupakan dua sumber
pendanaan utama dalam dalam masyarakat. Sumber-sumber
masyarakat bagi pelayanan-pelayanan sosial diterima
melalui satuan-satuan pemerintah lokal seperti kabupaten
dan kota. Lembaga-lembaga pemerintah lokal ini mendanai
program-program asistensi umum, suatu program bagi
orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk
memperoleh program-program asistensi kategorial yang
didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
Asistensi umum seringkali melayani kelompok-kelompok
populasi tertentu seperti populasi lokal, gelandangan,
penyandang keterbelakangan mental, penyandang gangguan
150
perkembangan, dan penyandang sakit jiwa kronis. Selain
itu, beberapa pemerintah lokal mengases suatu pajak khusus
bagi panti-panti asuhan, program-program pelayanan
pemuda, dan pelayanan-pelayanan kesehatan publik. Akhirakhir
ini suatu tekanan pada pengambilan keputusan
pemerintah lokal meningkat berkaitan dengan bagaimana
dana-dana yang disalurkan kepada pemerintah lokal melalui
sumber-sumber regional, propinsi dan pusat didistribusikan.
Pengumpulan dana masyarakat bagi pelayanan-pelayanan
sosial pada lebih dari 400 komunitas atau masyarakat di
Amerika Serikat dilaksanakan oleh organisasi-organsiasi
lokal United Way. Suatu kampanye komprehensif tahunan
diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan
yang telah diidentifikasikan dalm masyarakat. Dana-dana
didistribusikan kepada program-program pada lembagalembaga
pelayanan sosial yang bekerja sama dengan United
Way. Pengumpulan dana yang ditujukan bagi kesehatan
kolektif juga diselenggarakan untuk memperoleh
sumbangan-sumbangan masyarakat dan mendistribusikan
dana-dana kepada lembaga-lembaga kesehatan.
4. Dana lembaga
Dana-dana lembaga, keanggotaan berkelanjutan, fee (uang
komisi) pelayanan, struktur pembayaran pihak ketiga, hibah,
dan kontrak pelayanan semuanya merupakan sumber
penghasilan individual lembaga-lembaga. Dana lembaga
merupakan dana yang terdiri atas uang atau hak milik yang
telah ditetapkan melalui permintaan (bequests) dan hadiah
para penyumbang secara individual atau melalui dana
khusus yang disediakan oleh liga pelayanan. Penghasilan
yang diperoleh dari dana lembaga digunakan untuk
menindaklanjuti misi lembaga melalui kegiatan-kegiatan
yang telah disepakati bersama. Organisasi-organisasi
pelayanan sosial dapat memegang keanggotaan
berkelanjutan untuk mendorong perolehan dukungan
keuangan dan program dari orang-orang yang dianggap
sebagai sahabat-sahabat organisasi. Sumbangan-sumbangan
keanggotaan melengkapi pendanaan lembaga per tahun.
a. Uang komisi (fee) pelayanan adalah beban yang
dikenakan kepada klien atas pelayanan-pelayanan
yang diterimanya. Beban ini seringkali berupa angka
yang ditetapkan oleh satuan pelayanan dalam suatu
lembaga pelayanan sosial. Contoh satuan-satuan
151
pelayanan bagi individual ialah konseling per jam atau
biaya pengasuhan siang (day care); bagi organisasi,
program-program asistensi karyawan yang bekerja di
lembaga dapat mengenakan kepada bisnis peserta
suatu beban kecil atas pelayanan-pelayanan yang telah
ditetapkan bersama sebelumnya. Banyak lembaga
menggunakan skala biaya yang didasarkan atas
pedoman penghasilan dimana besar uang disesuaikan
dengan tingkat penghasilan. Penggunaan sistem uang
komisi berdasarkan pelayanan masih dapat
diperdebatkan. Pihak-pihak yang pro uang komisi
berpendapat bahwa uang komisi dapat
mengintensifikasikan relasi antara pekerja sosial
dengan klien. Uang komisi itu dapat meningkatkan
komitmen klien untuk berubah. Pihak-pihak yang
kontra uang komisi berpendapat bahwa uang komisi
akan menciptakan suatu ”sistem pelayanan dua kelas”
– satu untuk yang mampu membayar dan yang satu
lagi untuk yang tidak mampu membayar (Jayaratne,
Siefert, & Chess, 1988 dalam DuBois & Miley, h. 96).
b. Pengembalian asuransi
Di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh banyak
sumber-sumber pendanaan tradisional, organisasiorganisasi
nirlaba telah menemukan cara-cara untuk
dapat tetap bertahan hidup secara keuangan.
Lembaga-lembaga pelayanan sosial yang dapat tetap
bertahan hidup bergantung pada pengembangan
pilihan-pilihan pelayanan yang dapat meningkatkan
penghasilan melalui sistem pembayaran alternatif
seperti pengembalian asuransi dan partisipasi dalam
organisasi-organisasi pemeliharaan kesehatan. Dalam
kenyataan, ”penelitian mutakhir menunjukkan bahwa
ketika pendanaan pemerintah semakin kurang dapat
diandalkan, lembaga-lembaga pelayanan sosial yang
sudah mapan akan lebih menekankan pada programprogram
peningkatan penghasilan yaitu pelayanan
kelas menengah dan mengurangi pelayanan-pelayanan
kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan”
(Ostrander, 1985 h. 443 dalam DuBois & Miley, h.
96). Dengan demikian lembaga-lembaga pelayanan
sosial merancang pelayanan-pelayanan yang dapat
menjangkau orang-orang yang memiliki asuransi
kesehatan dan anggota organisasi-organisasi
pemeliharaan kesehatan. Melalui mekanisme
152
pembayaran pihak ketiga, perusahaan-perusahaan
asuransi melakukan pembayaran atas pelayananpelayanan
pekerjaan sosial di setting kesehatan dan
setting kesehatan jiwa, dan pembayaran diperluas
hingga kepada pelayanan-pelayanan yang berorientasi
klinis di lembaga-lembaga pelayanan sosial dan
praktek privat. Pembayarannya bervariasi dari satu
provinsi ke provinsi lain, tetapi pembayaran itu pada
umumnya menyaratkan praktisioner pekerjaan sosial
untuk memperoleh kredensial. Oleh karena banyak
sekali perusahaan asuransi dan organisasi
pemeliharaan kesehatan memiliki tujuan-tujuan yang
mengandung biaya, lembaga-lembaga pelayanan sosial
harus menyesuaikan prinsip-prinsip praktek
profesionalnya dengan tujuan-tujuan ini dalm sistem
pengasuhan yang terorganisasi dengan baik (Robinson,
1989 dalam DuBois & Miley, h. 96).
c. Penjualan kontrak pelayanan
Banyak lembaga-lembaga kesejahteraan publik
mengikat kontrak dengan praktisioner praktek privat
untuk memenuhi kewajiban mereka
menyelenggarakan pelayanan-pelayanan sosial.
Kontrak itu menspesifikasikan tipe-tipe pelayanan
yang diselenggarakan, satuan-satuan pelayanan,
kriteria penerima pelayanan, dan hasil yang
diharapkan dari pelayanan-pelayanan yang diberikan
itu. Pada intinya, penyelenggara pelayanan menjual
pelayanan staf profesional di lembaga lain untuk
memenuhi kewenangan perundang-undangannya dan
menjawab kebutuhan-kebutuhan klien. ”Penjualan
pelayanan atas dasar kontrak itu merupakan
kesepakatan pendanaan antara sponsor pemerintah
dengan kontraktor organisasi atau individual lain yang
memuat waktu dan upaya kontraktor untuk
menyelenggarakan pelayanan sosial kepada klien atau
kelompok klien tertentu” (Wedel & Colston, 1988 h.
71 dalam DuBois & Miley, h. 96).
Kontrak pada dasarnya merupakan suatu harga tetap
atas sejumlah satuan pelayanan yang telah ditetapkan
sebelumnya, atau merupakan kontrak pengembalian
biaya yang biasanya melibatkan patungan atau
menyesuaikan biaya-biaya pelayanan. Dalam kontrak
berbasis kinerja, suatu konsep yang relatif baru dalam
153
kontrak-kontrak pelayanan, kontrak itu memberi
insentif atas kinerja pelayanan pada level pencapaian
tertentu (Wedel & Colston, 1988 dalam DuBois &
Miley, h. 96). Beberapa faktor yang mempengaruhi
keputusan untuk menjual kontrak pelayanan ialah
efektivitas biaya (cost effectiveness), luas pelayanan
yang dibutuhkan, kesesuaian pelayanan-pelayanan
dengan penyelenggaraan (privatisasi) pemerintah atau
privat, kemampuan pemerintah versus penyelenggara
privat, apakah pelayanan akan ditingkatkan,
kewenangan resmi, dan relasi-relasi masyarakat
(Kettner & Martin, 1986, 1988 dalam DuBois &
Miley, h. 97).
5. Isu dalam pendanaan
a. Pendanaan bersaing
Ketika lembaga-lembaga pelayanan sosial menyusun
alokasi anggaran, salah faktor yang perlu diperhatikan
ialah kompetisi atau persaingan daripada kerjasama
(Miller, 1988). Pendanaan barangkali hanya diberikan
kepada program-program yang dapat menghasilkan
keuntungan. Dengan penekanan pada efisiensi dan
muatan biaya dalam pelayanan-pelayanan sosial padat
karya (labor-intensive), persaingan untuk memperoleh
dolar diarahkan langsung kepada persaingan staf
profesional. Lembaga-lembaga pelayanan sosial yang
memiliki sumber-sumber yang lebih banyak memiliki
keuntungan dalam mengamankan sumber-sumber
tambahan, dengan demikian meningkatkan
kemampuan mereka dalam menarik perhatian staf
profesional berkualifikasi dengan gaji yang lebih
bersaing. Dampak jejaring ini, menurut Miller, ialah
bahwa pelayanan-pelayanan bagi orang miskin dapat
menurun baik dari ketidakmampuan memperoleh
hibah bagi program-program inovatif maupun
ketidakmampuan menyewa praktisioner
berpengalaman. Sayangnya, banyak hibah terbatas
pada program-program pelayanan langsung dan tidak
memberikan insentif keuangan bagi perencanaan
sosial atau koordinasi pelayanan-pelayanan dari
lembaga-lembaga pelayanan sosial. Keterbatasan ini
dapat menyebabkan fragmentasi lebih lanjut dalam
manajemen kasus dan perencanaan sosial.
154
b. Privatisasi
Privatisasi ialah kecenderungan oleh pemerintah atau
masyarakat untuk mendorong sektor privat untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat.
Lembaga-lembaga kewirausahaan di bidang
kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan sosial
berkembang sebagaimana lembaga-lembaga profit
memperoleh kepercayaan dalam bersaing untuk
memperoleh pendanaan. Sebagai suatu strategi
penyelenggaraan pelayanan sosial, privatisasi
digunakan untuk mengembangkan santunan
pelayanan-pelayanan sosial oleh kalangan bisnis dan
industri. Premis privatisasi ialah bahwa bisnis dan
industri, dengan motif keuntungan, satu mata pada
efisiensi dan akuntabilitas, dapat melakukan pekerjaan
yang lebih baik dan lebih murah daripada pemerintah.
Melalui penjualan kontrak pelayanan, pembayaran
organisasi pemeliharaan kesehatan, dan pinjaman
pemerintah berbunga rendah, bisnis dan industri
didorong masuk ke dalam jejaring penyelenggaraan
pelayanan sosial sebagai arus utama para
penyelenggara pelayanan-pelayanan sosial. Gagasan
privatisasi dipahami sebagai suatu cara mengurangi
besaran apa yang dirasakan sebagai beban
kesejahteraan sosial dan dipromosikan selama masa
pemerintahan Ronald Reagan karena dianggap efektif
secara sosial dan biaya.
Privatisasi terbukti tidak efektif dalam memenuhi
kebutuhan orang-orang yang paling membutuhkan.
Menurut Abramovitz (1986 dalam DuBois & Miley, h.
97), ”hasil dari strategi ini selain untuk memperbesar
peran perusahaan swasta dalam negara kesejahteraan
berskala kecil ialah keuntungan bagi penyelenggara
pelayanan sosial privat; upah yang lebih rendah,
pekerjaan yang lebih sedikit, dan perserikatan yang
lebih lemah di sektor publik dan pelayanan-pelayanan
yang kurang memadai bagi orang-orang yang paling
membutuhkan”. Ostrander (1985 dalam DuBois &
Miley, h. 97) menegaskan lebih lanjut bahwa
privatisasi ”menghasilkan preferensi di antara banyak
profesional kesejahteraan sosial untuk bekerja di
lembaga-lembaga pelayanan sosial sukarela dan
digunakan untuk membenarkan oposisi masyarakat
tentang negara kesejahteraan”.
155
Privatisasi dipandang sebagai reaksi campuran oleh
profesional pekerjaan sosial. Beberapa pekerja sosial
mencari tempat-tempat kerja baru, mengantisipasi
upah yang lebih tinggi, sanitasi kondisi-kondisi kerjja,
klien yang lebih atraktif, dan bahkan barangkali
prestise. Pihak lain memandangnya sebagai arena
potensial lain yang memotong kewenangan profesi
pekerjaan sosial untuk menyelenggarakan pelayananpelayanan
sosial kepada masyarakat yang
membutuhkan. Profesional pekerjaan sosial harus
menyadari kesalahan premis ”lebih murah lebih baik”
ketika hal itu merupakan kesejahteraan anggotaanggota
masyarakat.
c. Perlindungan lembaga
Perlindungan suatu lembaga penyelenggaraan
pelayanan sosial atau kepentingan teritorial selalu
berpusat pada perselisihan seperti di lembaga
pelayanan sosial mana harus diselenggarakan jenisjenis
pelayanan sosial tertentu atau bekerja dengan
populasi klien tertentu. Program-program pelayanan
sosial dikembangkan di lembaga-lembaga pelayanan
sosial sebagai jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan
yang timbul, ketersediaan dana, dan misi lembaga.
Sementara beberapa lembaga pelayanan sosial
menyelenggarakan suatu pelayanan sosial yang
komprehensif di bawah misi yang dinyatakan secara
luas, lembaga pelayanan sosial lain menggunakan
pendekatan tunggal dan terfokus untuk membatasi
jenis-jenis pelayanan sosial yang mereka
selenggarakan atau berikan kepada klien mereka.
Lembaga-lembaga pelayanan sosial diharapkan
melakukan rujukan ke lembaga-lembaga pelayanan
sosial lain yang kewenangan dan misinya lebih sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan klien tertentu daripada
dengan kebutuhan-kebutuhan lembaga pelayanan
sosial itu sendiri.
Kalau benar bahwa suatu pelayanan lembaga berasal
dari misinya, maka pelayanan-pelayanan sosial
tersebut harus konsisten dengan filosofi lembaga.
Pelayanan-pelayanan sosial baru ditambahkan dalam
memenuhi misi dan bukan semata-mata karena
sumber-sumber pendanaan baru semakin tersedia.
156
Pernyataan misi lembaga jangan direntangkan, begitu
pula ruang lingkup program-program diredefinisikan
untuk mengakomodasi kecenderungan-kecenderungan
keuangan mutakhir. Tidak semua program yang
menguntungkan diadopsi, karena meningkatnya
persaingan memperoleh pendanaan. Para pekerja
sosial secara sadar mengakui bahwa kue pai dapat
dipotong dalam beberapa cara dan sering
menimbulkan dilema etis dalam mengadvokasi untuk
memperoleh irisan yang lebih besar untuk satu
program, tetapi mengorbankan program-program lain.
D. Pemberian pelayanan sosial, sanksi pekerja sosial, dan isu dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial
Subbab ini akan membahas tiga subpokok bahasan yaitu
pemberian pelayanan sosial, sanksi pekerja sosial, dan isu dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial.
1. Pemberian pelayanan sosial
Suatu sistem pelayanan sosial yang komprehensif menolong
keluarga dan individual untuk meningkatkan keberfungsian
sosial dan menciptakan cara-cara untuk melakukan
perubahan dalam kebijakan sosial. Pemberian pelayanan
harus dipandu oleh sejumlah prinsip (NASW, 1975 dalam
DuBois & Miley, 98):
a. Pelayanan-pelayanan sosial harus tersedia
sebagaimana hak-hak warga negara harus diberikan
secara merata dengan jaminan proses administratif
yang cepat. Mekanisme advokasi seperti ombudsman
bekerja untuk melindungi hak-hak pelanggan dalam
mengases dan menginterpretasikan informasi.
b. Pelayanan-pelayanan sosial yang komprehensif dan
konsumsi yang universal mempromosikan manfaat
sosial dari pelayanan-pelayanan sosial.
c. Kehormatan pelanggan berarti partisipasi, pilihan, dan
pengambilan keputusan oleh klien. Dengan demikian
hak menentukan bagi diri sendiri dan hak-hak untuk
memilih harus didorong.
d. Penyelenggaraan pelayanan-pelayanan sosial
komprehensif melalui lembaga-lembaga pelayanan
157
sosial ganda dari sektor publik dan sektor privat akan
meningkatkan kontinum pilihan-pilihan pelayanan.
e. Pengembangan kebijakan dan prioritas-prioritas
memerlukan suatu proses pengambilan keputusan
yang meliputi representasi berbasis luas oleh pihakpihak
terkait yang mencakup pelanggan (klien),
lembaga-lembaga pelayanan sosial, dan masyarakat
pada umumnya.
f. Proses-proses perencanaan dan evaluasi harus
dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang
berubah dan pendekatan-pendekatan inovatif dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial. Lembaga-lembaga
pelayanan sosial bertanggung jawab atas kualitas dan
efektivitas pelayanan sosial terhadap semua lapisan
masyarakat yang meliputi pelanggan, donor
pendanaan, administrator, dan pembuat kebijakan.
g. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan
akuntabilitasnya harus sederhana, efisien, dan efektif.
h. Interdependensi program-program dan pelimpahan
kewenangan oleh bidang-bidang fungsional menuntut
manajemen terpadu.
i. Pendanaan yang memadai harus dialokasikan untuk
mencapai tujuan kesejahteraan sosial.
2. Kewenangan bagi penyelenggaraan pelayanan sosial
Kewenangan (sanksi, mandat) bagi kegiatan-kegiatan
pekerjaan sosial, yang mendefinisikan dan memberi
kewenangan praktek profesional, berasal dari empat sumber
yang berbeda: pemerintah, inkorporasi lembaga-lembaga
pelayanan sosial privat yang berbadan hukum, profesi
pekerjaan sosial, dan klien atau pelanggan pelayanan sosial
(Shaefor, Horejsi, & Horejsi, 1988 dalam DuBois & Miley,
h. 99).
Lembaga-lembaga pemerintah pusat, propinsi, dan
kabupaten/kota menciptakan lembaga-lembaga pelayanan
sosial melalui peraturan dan perundang-undangan.
Perundang-undangan juga memberikan alokasi pendanaan,
lisensi profesional, dan peraturan lembaga-lembaga untuk
menjamin kesesuaian dengan tujuan perundang-undangan.
Selain itu, apabila lembaga-lembaga pemerintah
mengontrakkan penjualan pelayanan dari lembaga-lembaga
privat,l kewenangan kontrak pelayanan-pelayanan itu
diberikan oleh lembaga privat.
158
Sementara lembaga-lembaga pemerintah didefinisikan,
dipandu, didanai dan diberi kewenangan oleh proses-proses
perundang-undangan, lembaga-lembaga privat didefinisikan
oleh pernyataan misi mereka dan peraturan-peraturan
inkorporasi. Selanjutnya kewenangan masyarakat atas
keberfungsian lembaga dapat diambil dari dukungan
pendanaan berbasis masyarakat. Apabila lembaga-lembaga
privat menerima pendanaan pemerintah, lembaga-lembaga
privat itu harus tunduk kepada peraturan dan perundangundangan
pemerintah. Apabila lembaga-lembaga privat
diberi kewenangan atau disertifikasi oleh asosiasi akredirasi,
lembaga-lembaga privat itu harus tunduk kepada standard
lembaga sertifikasi atau akreditasi.
Profesi pekerjaan sosial itu sendiri juga merupakan sumber
kewenangan. Misalnya, profesi menjamin kualitas
pekerjaannya dengan menyaratkan anggota-anggotanya
memenuhi standard praktek yang ditegaskan dalam kode
etik profesi dan dengan menyelenggarakan sertifikasi bagi
anggota-anggota yang memenuhi persyaratan. Standard
Klasifikasi Praktek Pekerjaan Sosial (NASW, 1981a)
menegaskan kewenangan masyarakat bagi praktek
pekerjaan sosial profesional.
Profesi pekerjaan sosial ada untuk menyelenggarakan
pelayanan-pelayanan sosial yang manusiawi dan efektif
kepada individua, keluarga, kelompok, komunitas, dan
masyarakat sehingga keberfungsian sosial dapat
ditingkatkan dan kualitas kehidupan ditingkatkan.... Profesi
pekerjaan sosial, baik menurut definisi tradisional maupun
definisi praktis, ialah profesi yang memberi landasan
pengetahuan formal, konsep teoritik, keterampilanketerampilan
fungsional yang spesifik, dan nilai-nilai sosial
yang esensial yang digunakan untuk melaksanakan
kewenangan masyarakat dalam menyelenggarakan
pelayanan-pelayanan sosial yang efektif dan konstruktif
(DuBois & Miley, h. 99-100).
Organisasi-organisasi akar rumput, kelompok tolong
menolong, dan kegiatan-kegiatan relawan memberi
kredensial bagi penyelenggaraan pelayanan-pelayanan
sosial. Dalam kenyataan, akar profesi pekerjaan sosial ialah
pada kesukarelaan (voluntarism). Pada akhirnya, publik
atau masyarakat - yaitu pelanggan pelayanan sosial -
159
memberi kewenangan bagi pelayanan-pelayanan sosial atas
kebutuhan-kebutuhan publik atau masyarakat untuk
memproleh pelayanan-pelayanan sosial tersebut. Tanpa
pelanggan, tidak akan ada landasan atau kewenangan
menyelenggarakan pelayanan-pelayanan sosial.
3. Isu dalam penyelenggaraan pelayanan sosial
a. Perencanaan sosial
Perencanaan sosial sangat nampak sebagai suatu
spesialisiasi dalam pekerjaan sosial pada tahun 1960-
an dan awal 1970-an ketika pekerja sosial secara
sistematis memaklumatkan perang terhadap
kemiskinan. Tuntutan menjadi perencana sosial
meningkat karena persyaratan bahwa perencanaan
sosial harus diintegrasikan dengan pelayananpelayanan
kesehatan jiwa masyarakat, pelayananpelayanan
kesehatan ibu dan anak, serta programprogram
yang termuat dalam undang-undang
kesempatan ekonomi, undang-undang
ketenagakerjaan, serta undang-undang kemitraan dan
pelatihan.
Lembaga-lembaga aksi masyarakat menangani akar
sebab-sebab kemiskinan seperti pendidikan yang tidak
memadai, pengangguran dan setengah pengangguran,
kesehatan yang buruk, dan kurangnya perumahan yang
dapat dibeli. Akan tetapi walaupun
mempertimbangkan kewenangan untuk menangani
bidang-bidang pelayanan sosial tersebut di atas,
kegiatan-kegiatan perencanaan dipenuhi dengan
populasi terbatas atau bidang pelayanan dan tidak
terkait dengan kebutuhan total masyarakat. Oleh
karena itu pendanaan kategorial mengarah kepada
perencanaan kategorial bagi penyelenggaraan
pelayanan sosial.
Ada perbedaan antara perencanaan pelayanan sosial
dalam sumber-sumber organisasi dan penggunaan
pendekatan yang komprehensif dalam pemecahan
masalah pada satu sisi dan popularisasi terbaru tentang
perencanaan strategis organisasi pada sisi lain.
Perencanaan strategis ialah suatu proses manajemen
yang berkaitan dengan pengembangan organisasi,
sedangkan perencanaan sosial ialah strategi untuk
160
merancang sistem yang ideal bagi penyelenggaraan
pelayanan sosial (Austin, 1987 dalam DuBois &
Miley, h. 100).
Apabila perencanaan tidak didukung secara ekonomis
baik dalam prinsip maupun melalui pendanaan, sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial melemah karena
keakuratan penelitian tentang koordinasi pelayanan
sosial yang komprehensif berkurang. Fragmentasi
perencanaan kemudian terjadi, dan lembaga pelayanan
sosial semakin tidak siap untuk menjawab secara
sistematis atas tanggung jawab atas pemecahan
masalah masyarakat Tanpa pendanaan dan
kewenangan perundang-undangan bagi perencanaan
sosial, masyarakat harus bersandar pada komitmen dan
visi kalangan profesional secara individual akan
pentingnya perencanaan, kerjasama, koordinasi, dan
pengambilan peran kepemimpinan. Beban bagi sektor
sukarela ialah mengemban tanggung jawab bagi
kerjasama pemecahan masalah dan pembangunan
koalisi, tanpa memandang dukungan pendanaan
publik.
b. Kriteria penerima pelayanan sosial
Kriteria penerima pelayanan sosial (social triage) ialah
klasifikasi klien yang ”dapat disembuhkan” dan ”yang
tidak dapat disembuhkan,” atau ”ada gunanya
asistensi” dan ” tidak ada gunanya” asistensi. Skema
klasifikasi ini digunakan untuk menyaring klien ke
dalam atau ke luar dari sistem penyelenggaraan
pelayanan sosial. Kriteria ini merupakan respon
terhadap hambatan-hambatan yang disebabkan oleh
sumber-sumber yang terbatas dan pernyataan
keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi
penerima pelayanan sosial yang memiliki kesempatan
untuk berhasil. Jenkins (1983) secara lugas
mendeskripsikan isu kriteria penerima pelayanan
sosial:
Dengan demikian, dalam memberikan prioritas kepada
klien yang memiliki kesempatan berhasil yang lebih
besar, dalam menolong orang-orang yang paling dapat
menerima pertolongan, kita mengabaikan apa yang
terjadi pada orang lain. Kita berbeda dari model
medis, akan tetapi, pada klien yang kita abaikan itu -
161
”yang tidak bakal berhasil ditolong,” ”yang sulit
diraih,” ”yang tidak ada gunanya ditolong,” atau ”yang
menolak ditolong” - jangan meninggal seperti pasien
luka kritis yang tidak diketahui oleh orang lain. Orang
yang bukan klien tidak berada di orbit sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial, tetapi mereka
merupakan jumlah besar yang tidak tertangani dan
orang-orang yang tidak dapat dijangkau saat ini dalam
atau di luar peran kesejahteran, ke dalam atau ke luar
lembaga-lembaga kesehatan jiwa atau sekolahsekolah,
yang mengalami kesulitan dalam
keberfungsian sosial atau kontribusi
sosial....Pertolongan tidak menyaring dan aspek-aspek
generasional kegagalan berarti ada kemajuan
geometris atau masalah ketika semakin banyak anakanak
lahir dalam keluarga yang bermasalah dan
bergantung pada santunan (DuBois & Miley, h. 101).
Kriteria penerima pelayanan sosial memperkuat kesan
percuma ditolong dalam diri klien yang ditolak karena
alasan ”tidak ada yang dapat dilakukan untuk
menolongnya” dan dalam sistem penyelenggaraan
pelayanan sosial ditolak karena alasan ”tidak ada
urusan dengan klien.” Profesi pekerjaan sosial,
menurut Jenkins, memiliki suatu tanggung jawab
untuk menggunakan kriteria penerima pelayanan
sosial sedemikian rupa untuk terus menerus
”menolong orang-orang yang dapat ditolong tetapi
mengarahkan upaya yang lebih besar kepada orangorang
yang mengalami kebutuhan termasuk mencari
teknik-teknik pertolongan yang lebih efektif dan sesuai
((DuBois & Miley, h. 101) dalam sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial.
E. IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK
Setelah selesai mempelajari subbab ini, para pembaca diharapkan
memiliki referensi yang lebih kompehensif tentang implikasi
sistem penyelenggaraan pelayanan sosial dalam praktek pekerjaan
sosial.
1. Pandangan tentang sistem penyelenggaraan
pelayanan sosial
Bagaimana sistem penyelenggaraan pelayanan sosial
dipandang adalah penting. Satu sudut pandang melihat
162
bahwa sistem penyelenggaraan pelayanan sosial sebagai
suatu kumpulan pilihan-pilihan program diskret bagi klien
yang memenuhi persyaratan untuk mengakses pelayanan
soial tersebut. Sudut pandang lain menggambarkan sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial sebagai suatu sistem
pelayanan sosial yang terkoordinasi yang berurusan dengan
kualitas hidup semua orang dan dirancang dengan
fleksibilitas untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan individu
dan kelompok.
Walaupun sudut pandang pertama barangkali merupakan
karakterisasi sistem penyelenggaraan pelayanan sosial yang
lebih akurat pada saat ini, ia merupakan sistem pilihanpilihan
pelayanan yang terfragmentasi dan terbatas. Sistem
ini merupakan kumpulan program dengan pendanaan
pelayanan yang terkategorisasi dan hambatan-hambatan
yang timbul dari persyaratan eligibilitas yang kaku. Pada
akhirnya klien dipaksa untuk menerima pelayanan, yang
seringkali merupakan pilihan-pilihan pelayanan terbatas
untuk meredakan ketegangan segera. Pelayanan-pelayanan
yang tersedia seringkali terlalu terbatas atau memerlukan
waktu tunggu yang lama atas pilihan pelayanan yang sesuai.
Klien jatuh melalui tangga sistem penyelenggaraan
pelayanan sosial yang rapuh.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan
sistem penyelenggaraan pelayanan sosial
Sejumlah faktor menyebabkan pengembangan sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial yang ada sangat
terfragmentasi, terbatas, dan sarat dengan persyaratanpersyaratan
eligibilitas. Setiap faktor pada mulanya
menangani suatu persoalan legitimasi, tetapi menghasilkan
pelayanan-pelayanan terkategorisasi yang infleksibel:
a. Pertimbangan-pertimbangan subyektif oleh para
pekerja sosial secara individual tentang eligibilitas
klien yang didasarkan atas kegunaan dan motivasi
mereka, menyebabkan praktek-praktek yang tidak adil
dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan kemanusiaan. Oleh karena itu
pelayanan-pelayanan sosial memerlukan pedoman
yang obyektif dan adil bagi eligibilitas pelayananpelayanan.
163
b. Tekanan bagi akuntabilitas birokrasi melahirkan suatu
asosiasi antara program pendanaan dan program
kategorial. Efektivitas biaya (cost effectiveness)
menekankan evaluasi kuantitatif tentang jumlah klien
yang dilayani dalam kaitan dengan biaya per satuan
pelayanan, sementara ukuran-ukuran efektivitas sosial
(social effectiveness) adalah kurang tepat.
c. Dalam menanggapi kesenjangan-kesenjangan dalam
sistem penyelenggaraan pelayanan sosial, advokasi
yang direncanakan itu lebih berfokus pada kebutuhankebutuhan
kelompok sosial tertentu yang tidak
terpenuhi atau masalah-masalah sosial tertentu,
daripada mempromosikan tanggapan dalam
kebutuhan-kebutuhan manusia. Dengan demikian
sejumlah besar program yang menargetkan kebutuhankebutuhan
khusus kelompok-kelompok klien tertentu
dikembangkan dan ditambahkan ke dalam sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial yang sudah
terfragmentasi. Program-program ini membatasi
eligibilitas untuk memperoleh pelayanan bagi populasi
yang mengalami kebutuhan-kebutuhan khusus,
daripada menyelenggarakan pelayanan-pelayanan
sosial sebagai manfaat sosial (social utility) kepada
semua populasi.
d. Spesialisasi dalam menyelenggarakan jenis-jenis
program dan pelayanan tertentu mengembangkan
suatu respon terhadap tuntutan dari lembaga-lembaga
pendanaan untuk menghilangkan atau mengurangi
duplikasi pelayanan-pelayanan sosial. Ketika sumbersumber
pendanaan berubah, lembaga-lembaga
pelayanan sosial seringkali bersaing satu sama lain
untuk memperebutkan alokasi pendanaan, bagi klien,
bagi hak-hak khusus untuk menyelenggarakan
pelayanan-pelayanan sosial, yang semuanya
menimbulkan isu terlalu dilindungi.
e. Stabilitas dalam alokasi sumber-sumber dipengaruhi
oleh iklim politik dan ekonomi. Program-program
atau isu-isu sosial berkembang pada tahun pertama
dan menurun popularitasnya pada tahun-tahun
berikutnya. Perubahan-perubahan politik pada
pemerintahan dan kecenderungan-kecenderungan
ekonomi di suatu negara memprakarsai reformasi
164
dalam kesejahteraan sosial baik dengan
mengembangkan maupun mengontrakkan pelayananpelayanan
yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial
tersebut.
f. Selama masa reformasi kesejahteraan sosial
berkembang luas, prakarsa perencanaan sosial dihargai
dan didanai. Aturan-aturan yang komprehensif dan
terkoordinasi di antara para penyelenggara dalam
jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial memburuk
apabila perencanaan sosial didukung bukan secara
ekonomi maupun dalam prinsip.
Sudut pandang kedua tentang sistem penyelenggaraan
pelayanan sosial mendeskripsikan suatu sistem yang ideal,
terkoordinasi, dan komprehensif. Ini mencakup
persyaratan-persyaratan eligibilitas yang luas dan fleksibel
dan dukungan-dukungan rancangan yang kreatif serta
penyesuaian pelayanan-pelayanan sosial untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan khusus klien. Model ini memberikan
suatu tanggapan segera pada level intervensi yang sesuai.
Dalam model ideal semacam ini, ketersediaan pelayananpelayanan
sosial dipengaruhi oleh pendistribusian
pelayanan-pelayanan sosial, aksesibilitas, kegunaan, dan
koordinasinya (Johnson 1986 dalam DuBois & Miley, h.
102). ”Distribusi” mengacu kepada jumlah dan variasi jenis
pelayanan yang tersedia bagi masyarakat tertentu.
Ketersediaan pelayanan dipengaruhi oleh apakah seseorang
bertempat tinggal di suatu wilayah metropolitan atau di
suatu masyarakat pedesaan. Pelayanan-pelayanan yang
dapat diakses ialah pelayanan-pelayanan yang tersedia bagi
orang-orang, sambil mempertimbangkan transportasi yang
tersedia bagi mereka dan berbagai faktor level penghasilan.
Pelayanan-pelayanan yang dapat digunakan ialah apabila
pelayanan-pelayanan itu sesuai dengan kebudayaan klien
dan bukan merupakan hambatan-hambatan bahasa.
Pengkoordinasian pelayanan-pelayanan langsung dan
pelayanan-pelayanan tidak langsung meliputi pembangunan
jejaring kerja program oleh para penyelenggara pelayanan
sosial untuk menghindari duplikasi pel;ayanan-pelayanan
sosial.
Sistem penyelenggaraan pelayanan sosial yang
komprehensif dan terkoordinasi yang tanggap terhadap
165
kebutuhan-kebutuhan manusia dalam konteks manusia atau
struktur sosial menyeluruh, sebagaimana disajikan dalam
model ini, diperlukan. Pada sisi yang positif, ada suatu
kecenderungan mutakhir dalam pendanaan dalam
mereformasi dan dalam mengkoordinasikan usaha-usaha
program yang ada. Reformasi sirtem penyelenfgaraan
pelayanan sosi`l menganjurkan suatu 0rgses koordin`ci
pelayanan-pelayanaj yang inkremental d!n pembangunan
jejaring kerja sumber-sumber serta meeperluas eligibilitas
dalam kewen`ngan fiskal bagi pelayanan-pelayanan yang
tidak terduplikasi. Skenario kasus terbaik ialah sistem
penyelenggaraan pelayanan sosial y!htu yang diprakarsai
oleh klien, memiliki parameter pendanaan xang fleksibel,
lemperluas elhj#3_charrsid7501957 ibilitas, berfokus pada
pencegahan masalah-masalah, dan tanggap terhadap
kebutuhan-kebutuhan manusia dan sosaal melalui
penyelenggaraan pelayanan sosial sebagai manfaat sosial.

A1
DAFTAR PUSTAKA
Anderson, R. E., Carter, I., & Lowe, G. (1999). Human behavior in
the social environment: A social systems approach (5th ed.).
New York: Aldine De Gruyter.
Barker, R. L. (2003). The social work dictionary (5th ed.).
Washington, DC: NASW Press.
Breton, M. (1994). On the meaning of empowerment and
empowerment-oriented social work practice. Social Work
with Groups, 17(3), 23-37.
Brieland, D. (1995). Social work practice: History and evolution. In
R. L. Edwards (Ed.), Encyclopedia of social work: Vol. 3 (19th
ed.) (pp. 2247-2258). Washington, DC: NASW Press.
Brill, N. I., & Levine, J. (1998). Working with people: The helping
process (6th ed.). New York: Longman.
Compton, B., & Galaway, B. (1999). Social work processes (6th
ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Council on Social Work Education. (2001). Educational policy and
accreditation standards. Alexandria, VA: Author.
Day, P. J. (2003). A new history of social welfare (4th ed.). Boston:
Allyn and Bacon.
Devore, W., & Schleisinger, E. G. (1999). Ethnic-sensitive social
work practice (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
DiNitto, D. M. & McNeece, C. A. (1990). Social Work: Issues and
Opportunities in a Challenging Profession. Englewood
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
DuBois, B., & Miley, K. K. (5th ed.). (2005). Social work: An
empowering profession. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Germain, C. B., & Gitterman, A. (1980). The life model of social
work practice. New York: Columbia University Press.
Germain, C. (1979). Social work practice: People and environments.
New York: Columbia University Press.
Germain, C. (1981). The physical environment and social work
practice. In A. N. Maluccio (Ed.), Promoting competence in
clients: A newfold approach to social work practice (pp. 103-
124). New York: The Fress Press.
Gilbert, N., & Terrell, P. (2001). Dimensions of social welfare
policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
A2
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and
women’s development. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Goldstein, H. (1973). Social work practice: A unitary approach.
Columbia, SC: University of South Carolina Press.
Green, J. W. (1999). Cultural awareness in the human services: A
multi-ethnic approach (3rd ed.). Boston, MA: Allyn and
Bacon.
Heffernan, J., Shuttlesworth, G., & Ambrosino, R. (1987). Social
Work and Social Welfare: An Introduction (2nd Edition). St.
Paul, Minnesota: West Publishing Company.
Hepworth, D. H. & Larsen, J. O. (1986). Direct Social Work
Practice: Theory and Skills (3rd Edition). Belmont,
California: Wadsworth Publishing Company.
Hepworth, D., Rooney, R. H., & Larsen, J. A. (1997). Direct social
work practice (5th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Hollis, F. (1964). Casework: A psychosocial therapy. New York:
Random House.
Holmes, G. E., & Saleebey, D. (1993). Empowerment, the medical
model and the politics of clienthood. Journal of Progressive
Human Services, 4(1), 61-78.
Johnson, L. C. (1998). Social work practice: A generalist approach
(5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
Karger, H. J., & Stoesz, D. (2002). American social welfare policy:
A pluralist approach (4th ed.). New York: Longman.
Lee, J. A. B. (2001). The empowerment approach to social work
practice (2nd ed.). New York: Columbia University Press.
Lin, A. M. (1995). Mental health overview. In R. L. Edwards (Ed.).
Encyclopedia of social work: Vol. 2(19th ed.) (pp. 1705-
1711). Washington, DC: NASW Press.
Lum, D. (2004). Social work practice and people of color: A
process-stage approach. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Maluccio, A. N. (1981). Competence oriented social work practice:
An ecological approach. In A. N. Maluccio (Ed.), Promoting
competence in clients: A New/old approach to social work
practice (pp. 1-24). New York: The Free Press.
Maluccio, A. N. (1983). Planned use of life experiences. In A.
Rosenblat & D. Waldfogel (Eds.), Handbook of clinical social
work (pp. 134-154). San Francisco: Jossey-Bass.
McGoldrick, M. (1989). Women through the family life cycle. In
M. McGoldrick, C. M. Anderson, & F. Walsh (Eds.), Women
A3
in families: A framework for family therapy (pp. 200-226).
New York: W. W. Norton.
Meyer, C. H. (1988). The eco-systems perspective. In R. A.
Dorfman (Ed.), Paradigm of clinical social work (pp. 275-
294). New York: Brunner/Mazel.
Miley, K., O’Melia, M., & DuBois, B. (2004). Generalist social
work practice: An empowering approach (4th ed.). Boston:
Allyn and Bacon.
National Association of Social Workers. (2003). About NASW.
Retrieved July 2, 2003, from
www.socialworkers.oeg/nasw/default.ap.
Reamer, F. G. (1999). Social work values and ethics. New York:
Columbia University Press.
Roberts, A. R., & Greene, G. J. (Eds.) (2002). Social workers’ desk
reference. New York: Oxford University Press.
Ruch, G. (2005). From triangle to spiral: Reflective practice in
social work education, practice and research. Social Work
Education, 21(2), 1999-216.
Schaefer, R. T. (1998). Racial and ethnic groups (7th ed.). New
York: Longman.
Smalley, R. E. (1967). Theory for social work practice. New York:
Columbia University Press.
Staub-Berasconi, S. (1991). Social action, empowerment and social
work—An integrative theoretical framework for social work
and social work with groups. Social Work with Groups,
14(3/4, 35-51).
Swift, C., & Levin, G. (1987). Empowerment: An emerging mental
health technology. Journal of Primary Prevention, 8, 71-94.
Trattner, W. L. (1999). From poor law to welfare state: A history of
social welfare in America (6th ed.). New York: The Free
Press.
Working definition of social work practice. (1958). Social Work,
3(2), 5-9.

B1
DAFTAR ISTILAH
Akomodasi ialah suatu kehidupan berdampingan yang damai, dimana
setiap kelompok menerima begitu saja sistem nilai kelompok
lain dan kedua kelompok menerima rasionalisasi yang sama
atas pola-pola kaum dominan dan kaum minoritas yang ada.
Akulturasi ialah proses menggabungkan diri kaum minoritas itu
sendiri ke dalam kebudayaan yang dominan dengan cara
mengadopsi sikap-sikap, nilai-nilai, dan norma-norma kaum
mayoritas.
Asimilasi ialah proses mengintegrasikan diri suatu kelompok
minoritas ke dalam kelompok yang dominan.
Eligibilitas ialah kriteria kelaikan atau kelayakan yang ditetapkan
oleh suatu lembaga pelayanan sosial bagi klien yang akan
menerima pelayanan sosial.
Etika ialah keyakinan-keyakinan yang tersirat atau tersurat tentang
apa yang manusia pandang sebagai tepat atau benar.
Hak-hak manusia ialah hak-hak yang melekat yang melindungi
kehidupan manusia, menjamin kebebasan, dan menjamin
kebebasan pribadi.
Hak-hak sipil melindungi warganegara dari penindasan oleh
masyarakat atau dari penaklukan oleh kelompok-kelompok
masyarakat.
Hak-hak warganegara mempromosikan kualitas kehidupan melalui
akses warganegara kepada sumberdaya-sumbedaya
masyarakat yang merupakan haknya.
Kebijakan sosial ialah prinsip-prinsip dan rangkaian-rangkaian
tindakan yang mempengaruhi kualitas kehidupan menyeluruh
dan keadaan-keadaan individu di dalam kelompok serta relasi
intersosialnya
Kelompok swabantu atau tolong menolong dicirikan oleh suatu
pertukaran dan berbagi di antara teman-teman atas masalah
bersama dan saling menolong.
Klien ialah individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas (RT,
RW, Desa/Kelurahan) atau masyarakat (orang miskin) yang
menerima pelayanan sosial.
Lembaga pelayanan sosial ialah lembaga yang menyelenggarakan
pelayanan sosial misalnya panti asuhan
B2
Lembaga sukarela ialah lembaga nirlaba yang terbentuk bukan oleh
mandat pemerintah, dan disponsori oleh organisasi-organisasi
keagamaan, persaudaraan, buruh, budaya, sosial, atau sipil.
Marjinalisasi ialah usaha kaum minoritas untuk diterima oleh
kelompok yang lain, bahkan berusaha melebihi kelompok itu,
namun tetap terpinggirkan oleh kelompok yang dominan.
Nilai-nilai ialah keyakinan-keyakinan yang tersirat atau tersurat
tentang apa yang manusia pandang sebagai baik.
Paraprofesional (paraprofessionals) ialah orang-orang yang memiliki
beberapa pengetahuan khusus dan pelatihan teknis yang
disupervisi oleh dan bekerjasama dengan profesional, yang
merupakan proporsi staf yang cukup besar dalam jejaring
penyelenggaraan pelayanan sosial.
Pekerjaan sosial generalis merupakan suatu pandangan yang
komprehensif dan meliput dari sudut pandang yang luas
tentang masalah. Pendekatan ini menggabungkan kebutuhankebutuhan
individual, organisasi, dan masyarakat, serta isuisu
yang tetap muncul dalam penyelenggaraan pelayanan
sosial dan kebijakan-kebijakan sosial.
Pekerjaan sosial ialah kegiatan profesional membantu individu,
kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan atau
memulihkan kemampuan keberfungsian sosial mereka dan
menciptakan kondisi-kondisi sosial yang sesuai dengan
pencapaian tujuan tersebut.
Pekerja sosial independen ialah seseorang yang mempraktekkan
keseluruhan atau sebagian profesinya di luar lembaga
pemerintah atau sukarela, yang bertanggung jawab atas
prakteknya sendiri dan menciptakan kondisi pertukarannya
sendiri dengan klien dan mengidentifikasikan dirinya sebagai
praktisioner pekerjaan sosial.
Pemberdayaan ialah proses menambah kekuatan personal,
interpersonal, atau politik sehingga individu, keluarga, dan
masyarakat dapat melakukan aksi untuk memperbaiki situasisituasi
mereka.
Penerlantaran fisik ialah suatu kegagalan dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasar anak-anak atau kurangnya
pengawasan yang dalam beberapa hal mempertaruhkan
kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Penganiayaan emosional ialah perilaku orangtua atau pengasuh yang
secara sadar bermaksud menyakiti anak-anak secara
emosional.
B3
Penganiayaan fisik meliputi suatu cedera yang diinginkan atau yang
tidak disengaja yang bersumber dari tindakan yang
membahayakan oleh orangtua atau pengasuh, seperti meninju,
memukul, menggoyang, menendang, membakar, atau
mencubit.
Penganiayaan seksual suatu tindakan seksual yang termasuk
menyentuh kemaluan, bersanggama, perkawinan sedarah,
pemerkosaan, sodomi, dan pornografi anak.
Penolakan (rejection) ialah penolakan satu kelompok minoritas
terhadap kebudayaan yang dominan.
Profesional (professional) ialah praktek yang menyaratkan
keterampilan praktek profesional, pengetahuan teoritik, dan
nilai-nilai yang pada umumnya tidak diperoleh dari
pengalaman kerja sehari-hari tetapi yang diperoleh melalui
pendidikan formal profesional pekerjaan sosial.
Profesional (professionals) ialah orang-orang yang memiliki
keterampilan praktek profesional, pengetahuan teoritik, dan
nilai-nilai yang pada umumnya tidak diperoleh dari
pengalaman kerja sehari-hari tetapi yang diperoleh melalui
pendidikan formal profesional pekerjaan sosial.
Relawan (volunteers) ialah orang-orang yang memberikan pelayanan
sosial tanpa gaji, yang memainkan peran penting dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial.
Setting organisasi berupa lembaga atau asosiasi tempat pekerja sosial
mempraktekkan profesinya.
Sistem sosial ialah suatu keseluruhan yang terorganisasi yang terdiri
dari komponen-komponen yang berinteraksi secara berbeda
dari interaksinya dengan satuan-satuan lain dan yang
berlangsung terus menerus selama periode waktu tertentu.
Pemberdayaan ialah proses menambah kekuatan personal,
interpersonal, atau politik sehingga individu, keluarga, dan
masyarakat dapat melakukan aksi untuk memperbaiki situasisituasi
mereka